Politikus PKS Desak Naikkan Pajak Komoditas Minerba Buat Subsidi Rakyat SPBU Pertamina. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, memberikan sinyal pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi seperi dan gas 3 kilogram. Hal ini seiring naiknya harga komoditas energi di pasar dunia.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mengingatkan, pemerintah tidak mengintimidasi masyarakat dengan serangkaian rencana kenaikan harga energi pokok masyarakat seperti BBM jenis Pertalite, gas LPG 3 kg, juga listrik PLN.

Baca Juga:

Rencana Kenaikan Pertalite dan Gas 3 Kilogram Bikin Resah Masyarakat

Pemerintah, tegas ia, jangan sembrono mengumbar pernyataan yang dapat membuat panik masyarakat. Pasalnya saat ini masyarakat masih kaget dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan kelangkaan solar.

Ia mengatakan, apabila pemerintah terus bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan LPG 3 kg (gas melon) akan menambah kepanikan masyarakat menghadapi beban hidup yang makin berat.

"Jangan pemerintah lebih melindungi kepentingan oligarki dan memanja mereka dengan berbagai fasilitas dan kemudahan usaha. Sementara beban kenaikan harga barang-barang pokok ditimpakan kepada masyarakat," kata Mulyanto kepada wartawan Selasa (5/4).

Menurut Mulyanto, rencana tersebut itu tidak adil. Sebab, yang kaya akan bertambah kaya sementara yang miskin akan bertembah miskin. Pemerintah harus bersikap adil dalam pengelolaan beban ekonomi di masa sulit sekarang ini.

"Negara harus hadir dalam mengatur beban ekonomi yang timbul akibat Perang Rusia-Ukraina. Jangan tekanan ekonomi dunia tersebut langsung dilepas dan ditimpakan kepada masyarakat," tegasnya.

Mulyanto menegaskan, pemerintah, BUMN, termasuk dunia usaha, harus yang pertama-tama menanggung beban tersebut. Jangan masyarakat yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19 ini dipaksa memikul beban dampak tsunami harga migas dunia.

Pemerintah, kata ia, diminta terbuka terkait penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral. Pasalnya, naiknya harga migas dunia, diiringi juga dengan lonjakan harga CPO, batubara, tembaga, nikel, dan lain-lain.

Gas Elpiji Subsidi. (Foto: Antara)
Gas LPG Subsidi. (Foto: Antara)

Ia mengakui, Indonesia harus merogoh saku lebih dalam untuk membayar defisit transaksi berjalan dari impor migas. Namun di sisi lain, saku Indonesia juga bertambah gemuk dari penerimaan ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral.

"Ini kan soal “kantong kiri dan kantong kanan”. Hitungan kasar saya, penerimaan negara dari ekspor komoditas energi dan sumber daya mineral lebih besar ketimbang besarnya defisit transaksi impor migas. Kelebihan ini kan dapat digunakan untuk mengkompensasi kenaikan harga-harga dalam negeri," jelasnya.

Mulyanto mendesak pemerintah, BUMN dan dunia usaha agar sharing the pain (kesetiakawanan sosial-ekonomi) dengan meningkatkan pajak ekspor/royalti dari komoditas CPO, batubara, tembaga, nikel, dan lain-lain secara progresif sesuai dengan kenaikan harga dunia.

"Karena penerimaan pajak/royalti ini sangat berguna untuk mengurangi beban masyarakat atas kenaikan harga-harga. Bila itu yang terjadi, maka negara tidak hadir untuk melindungi masyarakat, sesuai amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Kenaikan Harga Pertamax Dinilai Picu Peralihan Pengguna ke Pertalite

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
8 Poin Pegangan Wajib Kapolda Hingga Kapolres Saat Amankan Kunker Jokowi
Indonesia
8 Poin Pegangan Wajib Kapolda Hingga Kapolres Saat Amankan Kunker Jokowi

Surat telegram Kapolri disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono pada Rabu (15/9) malam

Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan
Indonesia
Herwyn Malonda Tawarkan Pengawasan Pemilu Ramah Lingkungan

Dalam kesempatan itu, Herwyn menawarkan pengawasan pemilu ramah lingkungan khususnya untuk pemilu serentak 2024.

Dokter Lois Owien Ditangkap Polisi, Sebut COVID-19 Bukan Virus dan Tak Menular
Indonesia
Dokter Lois Owien Ditangkap Polisi, Sebut COVID-19 Bukan Virus dan Tak Menular

Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Dokter Lois Owien diduga karena pernyataannya tidak percaya dengan COVID-19 atau virus corona.

Jam Operasional KRL Ditambah, Penumpang Boleh Berbuka Puasa di Kereta
Indonesia
Jam Operasional KRL Ditambah, Penumpang Boleh Berbuka Puasa di Kereta

Layanan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek ditambah dari 1.007 perjalanan per harinya menjadi 1.053 perjalanan per hari, mulai Senin (4/4).

Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat
Dunia
Australia Beli Kapal Nuklir, Rivalitas AS dan Tiongkok di Indo-Pasifik Meningkat

Kemitraan keamanan trilateral yang terjalin antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membeli kapal selam nuklir di kawasan Indo-Pasifik

Azis Syamsuddin Dijemput Paksa KPK, MKD: Ini di Luar Dugaan
Indonesia
Azis Syamsuddin Dijemput Paksa KPK, MKD: Ini di Luar Dugaan

Kita tidak tahu ini pemanggilan Azis panggilan ke berapa

Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia
Indonesia
Dua Negara Penyumbang Kasus Omicron Terbanyak di Indonesia

"Secara kumulatif kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Kemudian kebanyakan kasus konfirmasi Omicron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19," tulis Kemenkes dalam laman resminya, Sabtu

Survei PSI: Masyarakat Pilih Airlangga Hartarto jika Pilpres Digelar Hari Ini
Indonesia
Survei PSI: Masyarakat Pilih Airlangga Hartarto jika Pilpres Digelar Hari Ini

Panel Survei Indonesia (PSI) merilis survei tentang kriteria kepemimpinan nasional 2024-2029 yang diinginkan masyarakat.

Kejagung tidak Tahan Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI, Ini Alasannya
Indonesia
Kejagung tidak Tahan Tersangka Pembunuhan Anggota Laskar FPI, Ini Alasannya

Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak melakukan penahanan terhadap dua anggota Polri yang menjadi tersangka kasus "unlawful killing" enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Biden Janji Gelontorkan Dana USD 150 Juta Bagi Negara di ASEAN
Dunia
Biden Janji Gelontorkan Dana USD 150 Juta Bagi Negara di ASEAN

Pemerintahan Biden berharap upaya itu akan menunjukkan kepada negara-negara ASEAN, Washington tetap fokus pada Indo Pasifik dan tantangan jangka panjang Tiongkok.