Politikus PKS Desak Jokowi Selamatkan Petani Sawit Rakyat Sawit. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Politisi Senayan mendorong agar kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya diikuti dengan kebijakan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga terkait.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap tersalurkan ke industri yang membutuhkan sehingga harga jual TBS tetap terjaga.

Baca Juga:

Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit

"Terkait pembelian TBS sawit oleh pemerintah hal ini sangat dimungkinkan. Karena saat ini pemerintah sedang gencar memproduksi biofuel. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli hasil panen sawit rakyat," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.

"Mereka sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," ujarnya.

Mulyanto tidak memungkiri pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis. Kendati begitu, ia meminta pemerintah jangan takluk terhadap mafia minyak goreng (migor) dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.

Mulyanto menegaskan, kebijakan urgensi yang mendesak diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.

"Pemerintah jangan plin-plan dengan kebijakan larangan ekspor CPO?" tegas dia.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.500 per kg.

"Karena itu, saya mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah,” ujarnya.

Mulyanto menerangkan, insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap produk TBS dengan harga wajar. Misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat serta insentif pupuk.

"Selain itu, BUMN Perkebunan dan anak perusahaan yang mengolah hasil perkebunan harus didorong pemerintah untuk meningkatkan serapan produk TBS petani sawit rakyat. Langkah ini akan cukup membantu para petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO,” katanya.

Data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Adapun lahan BUMN hanya sebesar 4 persen, sisanya sebesar 55 persen adalah lahan sawit dari swasta besar. Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar. (Pon)

Baca Juga:

Mulai Hari Ini, 12 Produk Sawit dan Turunannya Hanya Boleh Dijual di Dalam Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK
Indonesia
Firli Bahuri Angkat Bicara soal Isu Lili Pintauli Mundur dari Kursi Wakil Ketua KPK

Ketua KPK, Firli Bahuri menjawab kabar terkait mundurnya Lili Pintauli dari kursi Wakil Ketua KPK. Hal itu ia sampaikan seusai rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, pada Kamis (30/6).

Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya
Indonesia
Pemakaman Jenazah COVID-19 Capai Nol di Surabaya

Angka sebaran COVID-19 di Kota Surabaya melandai dan mulai memasuki PPKM Level 1.

Cegah Kepadatan Arus Balik, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFH
Indonesia
Cegah Kepadatan Arus Balik, Kapolri Imbau Masyarakat Manfaatkan WFH

"Relaksasi tersebut harus dimanfaatkan dan diatur saat balik sehingga kepadatan di arus balik bisa dihindari dan bisa diurai. Yang lebih penting lagi masyarakat bisa kembali dengan nyaman dan selamat. Kami, pemerintah dan stakeholder terkait akan memberikan pelayanan terbaik," ucap Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/5)

Cuma Ngobrol Ringan, DPR Pastikan Sahkan Andika Jadi Panglima TNI
Indonesia
Cuma Ngobrol Ringan, DPR Pastikan Sahkan Andika Jadi Panglima TNI

"Besok Insya Allah jam 10 Paripurna dan Pak Jenderal Andika juga diundang ke hadapan Paripurna," kata anggota Komisi I Abdul Haris Almasyhari.

Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari
Indonesia
Jelang PPKM Level 3 Nataru, Kota Bandung Test Acak 5000 Orang Per Hari

Pemerintah pusat berencana memberlakukan PPKM Level III di seluruh Indonesia pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Hingga saat ini pemerintah kab/kota masih menunggu terkait aturan tersebut.

Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Big Data Luhut tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

"Ngga relevan bicara big data yang tidak jelas dan (tidak) bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana ini,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (17/3).

Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos
Indonesia
Menpan RB Punya Dasar Hukum Tindak ASN Penerima Bansos

Sanksi agi ASN penerima bansos didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing
Indonesia
Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan tenaga honorer dibolehkan dengan pola outsourcing.

Cak Imin Minta Doa Kiai agar PKB Menang Pemilu
Indonesia
Cak Imin Minta Doa Kiai agar PKB Menang Pemilu

Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memimpin langsung partainya mendaftar ke KPU,

Amerika dan Sekutunya Cari Cara Kurangi Keuntungan Rusia Dari Penjualan Minyak
Dunia
Amerika dan Sekutunya Cari Cara Kurangi Keuntungan Rusia Dari Penjualan Minyak

Produsen OPEC+ lainnya sedang berjuang untuk memenuhi kuota produksi dan Rusia menghadapi larangan minyaknya karena perang di Ukraina.