Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19 Salah seorang peserta isolasi terpusat di Kabupaten Kudus, Jawa Tengha, dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jateng. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta kembali menarik 'rem' untuk meredam lonjakan penularan COVID-19 secara nasional.

Peningkatan penularan COVID-19 terjadi secara drastis di sejumlah daerah setelah libur lebaran lalu.

Baca Juga

Ratusan Nakes Terpapar Corona, Dinkes Jateng Kirim 120 Nakes dari Luar Kudus

“Kalau Pak Presiden pernah mengungkapkan strategi gas-rem dalam penanganan COVID-19, menurut saya sekaranglah saatnya pemerintah menarik kembali remnya," kata politikus PDIP, Charles Honoris dalam keterangannya, Jumat (11/6).

Wakil Ketua Komisi IX DPR itu menilai soal menarik 'rem' untuk meredam lonjakan kasus COVID-19 tentunya pemerintah lebih memahami.

"Entah bentuknya pembatasan sosial atau apapun, yang jelas dengan kondisi penularan seperti sekarang, kita tidak bisa membiarkan masyarakat berkegiatan tanpa batas seperti ini,” tandas Charles.

Charles menyoroti kondisi lonjakan COVID-19 setelah libur lebaran yang terjadi di Kabupaten Kudus, Bangkalan, dan yang terbaru di Semarang dan Jakarta. Khusus di DKI Jakarta, yang menjadi daerah pemilihan Charles, bahkan angka keterisian rumah sakit sudah 59 persen.

“Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, keterisian sudah 67 persen, dan tiap hari jumlah pasien yang masuk bertambah. Pagi tadi, saya mendapat laporan 400-an pasien masuk wisma atlet, ambulans sampai mengantre,” kata Charles.

Ilustrasi - Perawat di RSUD Loekmono Hadi Kudus melayani pasien COVID-19 (ANTARA/HO-Humas RSUD Kudus)
Ilustrasi - Perawat di RSUD Loekmono Hadi Kudus melayani pasien COVID-19 (ANTARA/HO-Humas RSUD Kudus)

Sementara menurut data tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) per provinsi yang dikeluarkan Kemenkes per Jumat 11 Juni 2021, tercatat provinsi dengan BOR tertinggi berturut-turut yakni Jawa Tengah sebesar 65 persen.

Kemudian, Kalimantan Barat 59 persen, Jawa Barat 59 persen, DKI Jakarta 59 persen dan DI Yogyakarta 59 persen. “Kondisi ini cukup mengkhawatirkan,” ucap politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Charles dengan penarikan rem kembali, diharapkan angka penularan COVID-19 kembali landai, sehingga angka keterisian rumah sakit juga menurun.

“Kalau pemerintah tidak segera menarik rem, saya khawatir lonjakan penularan semakin menjadi tidak terkendali dan rumah sakit tidak sanggup lagi menampung pasien. Kalau sudah begini, bukan tidak mungkin kondisi seperti di India terjadi di Indonesia,” kata Charles.

Baca Juga

8 Pasien Corona Kudus Dilarikan ke Rumah Sakit, 1 Meninggal Dunia

Selain menarik rem, pemerintah juga harus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19. Sebab, kesuksesan vaksinasi merupakan jalan utama keluar dari pandemi ini.

“Kondisi kita sekarang kejar-kejaran antara vaksinasi dan laju penularan. Saya berharap seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam vaksinasi, agar Indonesia segera keluar dari pandemi dan masa-masa sulit ini,” ujarnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara
Indonesia
Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara

Para pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah asesmen TWK meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK.

Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Perubahan Status Pegawai KPK Diharapkan tak Surutkan Pemberantasan Korupsi

"Di UU No 19 Tahun 2019 terdapat norma yang secara tegas pegawai KPK adalah ASN. Maka lahirlah PP No 41 Tahun 2020 ini," ujar Tholabi

Indonesia Tawarkan Tiongkok Investasi di Industri Ban
Indonesia
Indonesia Tawarkan Tiongkok Investasi di Industri Ban

Indonesia merupakan eksportir karet alam terbesar kedua di dunia dengan nilai 3,9 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 29,8 persen terhadap nilai ekspor karet seluruh dunia.

ESDM Targetkan Sampai Akhir 2021 Terbangun 763.968 Jaringan Gas Rumah
Indonesia
ESDM Targetkan Sampai Akhir 2021 Terbangun 763.968 Jaringan Gas Rumah

Pembangunan jargas tahun 2021 ini diperkirakan menyerap kurang lebih 12.000 pekerja. Sebagian besar jargas yang akan dibangun ini berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka
Indonesia
Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan resmi ditahan.

Rumah Lahir Bung Karno Jadi Aset Pemkot Surabaya
Indonesia
Rumah Lahir Bung Karno Jadi Aset Pemkot Surabaya

Saat awal tahun 2013 lalu, pemilik rumah itu belum sepakat

896.530 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
896.530 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pemerintah kembali melaporkan jumlah kasus positif virus COVID-19, Selasa (2/2).

Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda Jadi Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK menemukan adanya perbuatan Hadinoto menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas uang suap yang sebelumnya telah diterima oleh Hadinoto.

Gerak Cepat Polres Jakarta Selatan Usut Pembakaran Kitab Suci
Indonesia
Gerak Cepat Polres Jakarta Selatan Usut Pembakaran Kitab Suci

Polres Jakarta Selatan bergerak cepat mengusut pembakaran kitab suci Al-Quran disertai kalimat tidak pantas yang viral di media sosial.

Dampak Buruk Peredaran Surat Swab Palsu, Bisa Sebabkan Terjadinya Klaster Pesawat
Indonesia
Dampak Buruk Peredaran Surat Swab Palsu, Bisa Sebabkan Terjadinya Klaster Pesawat

Pelaku pemalsuan keterangan hasil swab antigen dan swab polymerase chain reaction (PCR) membanderol satu surat dengan harga Rp75 ribu hingga Rp900 ribu.