Politikus PDIP Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2/2020). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah

MerahPutih.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Effendi, Sri Mulyani tak mampu menyegarkan kondisi ekonomi Indonesia.

"Kita defisit hampir Rp400 triliun. Sementara itu menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan karena laju likuiditas. Saya tidak tahu Pak Jokowi begitu senangnya lihat Bu Sri Mulyani, tetapi menurut saya perlu diganti," ujarnya di Ibis Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Baca Juga:

Usai Sri Mulyani, Satu Lagi Wanita Indonesia Berkarier di Bank Dunia, Siapa Ya?

Mulanya, Effendi menyoroti beberapa menteri yang dianggap tidak bekerja maksimal selama 100 hari kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, terdapat beberapa menteri di Kabinet Indonesia Kerja yang perlu dievaluasi dari jabatannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara di Ignite The Nation di Istora Senayan, Minggu, (18/8/2019). (ANTARA News/Natisha Andarningtyas)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menjadi pembicara di Ignite The Nation di Istora Senayan, Minggu (18/8/2019). (ANTARA News/Natisha Andarningtyas)

Effendi mengatakan, Jokowi memiliki banyak program bagus di bidang ekonomi. Namun, program tersebut tak didukung dengan menteri di bidang perekonomian.

Politisi asal Sumatera Utara ini kemudian meminta Jokowi mengevaluasi Sri Mulyani. Pasalnya, Sri Mulyani dianggap tidak memiliki nilai jual di mata pasar.

"Ya, kalau memang diperlukan kenapa tidak dicari Menteri Keuangan yang fresh. Jadi, yang treasury yang punya nilai jual di pasar," tegas dia.

Baca Juga:

Sri Mulyani: Optimisme 2020 Berbalik dalam Seminggu karena Virus Corona

Lebih lanjut Effendi menegaskan, penilaiannya terhadap Sri Mulyani bukan didasari ketidaksukaan personal, melainkan murni atas kinerja mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

"Saya bukan enggak suka sama Bu Sri Mulyani tetapi buktinya sampai tahun keenam ini sekarang, enggak ada poin yang menjadi nilai jual kemudian mendongkrak programnya Pak Jokowi," pungkas Effendi. (Pon)

Baca Juga:

Sri Mulyani: Karya Ciputra Selalu Visioner, Tak Hanya Profit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
7 Desa di Ambon Rayakan Idul Fitri Hari Ini
Indonesia
7 Desa di Ambon Rayakan Idul Fitri Hari Ini

Perayaan Idul Fitri di sana ditandai dengan pelaksanaan Salat Id berjamaah di masjid-masjid setempat sekitar pukul 07.00 WIT.

Merapi Siaga, KPU RI Siapkan TPS Darurat di Klaten dan Boyolali
Indonesia
Merapi Siaga, KPU RI Siapkan TPS Darurat di Klaten dan Boyolali

"Kami perlu tahu dari BPBD hasil pendataan berapa warga terdampak jika terjadi erupsi Gunung Merapi," ujar Pramono

Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Pemprov DKI Diminta Lebih Humanis

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta kampanye secara masif bahwa pasar tradisional aman, pasar sehat

 Kemkominfo Luncurkan Aplikasi Pemantau Social Distancing Lewat Smartphone
Indonesia
Kemkominfo Luncurkan Aplikasi Pemantau Social Distancing Lewat Smartphone

"Aplikasi juga dapat terhubung dengan operator seluler lainnya untuk menghasilkan visualisasi yang sama," jelas Johnny

Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Kembali ke Indonesia 7 Januari
Indonesia
Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Kembali ke Indonesia 7 Januari

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F

KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes
Indonesia
KAI Daop 6 Alihkan Perjalanan Kereta Api Imbas Jembatan Putus di Brebes

Perjalanan kereta api di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta dialihkan imbas robohnya pilar jembatan antara Stasiun Linggapura-Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar
Indonesia
KPUD Batasi Dana Kampanye Gibran dan Bagyo Maksimal Rp19,7 Miliar

Jika dari rekening dana kampanye ditemukan adanya kelebihan dana kampanye, dana tersebut akan masuk ke kas negara. Hal itu sudah diatur dalam PKPU.

Sri Mulyani: Jika Ingin Ekonomi Pulih, Jangan Remehkan COVID-19
Indonesia
Sri Mulyani: Jika Ingin Ekonomi Pulih, Jangan Remehkan COVID-19

Masyarakat tidak meremehkan pandemi ini mengingat negara paling maju, disiplin, dan memiliki sistem kesehatan paling kuat seperti Jepang dan Korea Selatan harus menghadapi gelombang kedua.

Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk
Indonesia
Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk

Skema kedua, yakni dukungan untuk pembiayaan bank dan nonbank memberikan kredit

 Ada Pasien Positif COVID-19, Status Sumenep Berubah Jadi Zona Merah
Indonesia
Ada Pasien Positif COVID-19, Status Sumenep Berubah Jadi Zona Merah

"Sumenep yang sebelumnya masih zona hijau, sekarang menjadi zona merah. Karena sudah ada yang positif," tambah Heru.