Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. (kanan). (Foto Facebook Whisnu Sakti Buana)

MerahPutih.com - Masa jabatan Whisnu Sakti Buana yang akan dilantik menjadi Wali Kota Surabaya definitif sisa masa jabatan 2016-2021 di Gedung Grahadi Surabaya pada Kamis ini, cukup pendek atau hanya sepekan.

Politikus PDIP yang kini menduduki posisi Wakil Wali Kota Surabaya itu akan resmi berakhir pada 17 Februari 2021.

"Bahkan kalau dihitung hari kerja efektif (Whisnu) hanya tiga hari, yakni hari ini (saat dilantik), lalu Senin dan Selasa pekan depan, karena Jumat (12/2) besok tanggal merah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, Kamis (11/2).

Baca Juga:

PPKM Efektif, Surabaya Masuki Zona Kuning

DPRD Surabaya melalui rapat paripurna pada 28 Desember 2020 atau hampir 1,5 bulan lalu sudah mengusulkan wakil wali kota sebagai wali kota definitif ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyusul telah diangkatnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial.

Sebagai bagian dari pengusul, Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya. Namun nyatanya, kata dia, baru Kamis ini saat di ujung masa jabatan Whisnu dilantik.

"Saat itu, saya berharap Pak Whisnu sudah ditetapkan dan dilantik sebagai wali kota definitif awal Januari 2021," ujar dia, dikutip Antara.

Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana (tengah) saat melakukan inspeksi mendadak di RS Darurat Cito Surabaya, Rabu (10/02/2021). (ANTARA Jatim/Willy Irawan)

Hanya saja, lanjut dia, kewenangan penetapan SK pengangkatan sebagai wali kota definitif menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Tentunya, menurut Reni, Kementerian Dalam Negeri mempunyai pertimbangan sendiri.

Reni menambahkan tugas dan wewenang pelaksana tugas (plt) wali kota dan wali kota definitif memang sama, namun plt wali kota kewenangannya dibatasi.

Baca Juga:

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Namun, lanjut dia, wali kota definitif lebih punya kewenangan yang bersifat strategis utamanya di masa krisis ini, mengingat pandemi belum berakhir.

"Di antara kebijakan strategis adalah terkait refokusing program dan realokasi anggaran APBD 2021," tutup pimpinan DPRD Surabaya itu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
5 Ribu Kendaraan Diputarbalik Saat Masuk dan Keluar dari Jawa Barat
Indonesia
5 Ribu Kendaraan Diputarbalik Saat Masuk dan Keluar dari Jawa Barat

Sudah ada yang memerintah, enggak usah keluar.Enggak usah mudik

Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar
Indonesia
Ini Penyebab Awal dan Kenapa Kebakaran Kejagung Cepat Menyebar

Bareskrim Polri menyebut nyala api terbuka atau open flame yang berasal dari rokok sebagai penyebab utama kebakaran di lantai VI gedung kepegawaian Kejaksaan Agung.

Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump
Dunia
Begini Respon 'Musuh' AS Soal Pertarungan Biden dan Trump

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan, siapa pun yang memenangkan masa jabatan empat tahun ke depan, pihaknya siap memulai babak baru dengan Amerika.

Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Vaksinasi Keputusan Logis, Sekalipun Tergesa-gesa

Dia berharap ketersediaan vaksin dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat

Kunjungan Wisatawan ke Kaliurang dan Tebing Breksi Meningkat Selama Libur Imlek
Indonesia
Kunjungan Wisatawan ke Kaliurang dan Tebing Breksi Meningkat Selama Libur Imlek

Sejumlah destinasi wisata favorit seperti tebing breksi dan kawasan Kaliurang terlihat ramai pengunjung.

KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs
Indonesia
KPK Kukuh Minta Komnas HAM Jelaskan Alasan Pemeriksaan Firli Bahuri Cs

"Hal ini penting agar kami bisa menyampaikan data dan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan tersebut," ujarnya.

Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional
Indonesia
Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional

Platform penyusun anggaran online milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diadopsi pemerintah pusat.

Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga
Indonesia
Sidang Tatap Muka, Rizieq cs Diminta Tak Ganggu dan Menyusahkan Warga

Sidang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Jumat (26/3) pagi.

[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Puluhan Hotel Jadi Tempat Isolasi Dengan Biaya dari Pemprov DKI

Pembiayaan isolasi mandiri pada 5 hotel tersebut ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.