Politikus PDIP Bandingkan Foto Erick Thohir di ATM dengan Gambar Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat kegiatan Trofeo Silaturahmi Jakarta di Jakarta International Stadium, Sabtu (7/5). (Rizqi Ariandi/BolaSkor.com)

MerahPutih.com - Penampilan gambar Menteri BUMN, Erick Thohir di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dinilai masih dalam batas kewajaran. Sehingga hal tersebut tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.

“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika,” kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/5).

Baca Juga:

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi

“Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye pilpres seperti yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dalam program mudik. Itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi,” sambung dia.

Menurutnya, kalau sekedar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua materi, wahana maupun media komunikasi publikny. Hal yang sama juga dilakukan oleh kepala daerah.

“Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” tegas Deddy.

Lebih jauh, Deddy mengatakan dirinya memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra. Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.

“Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujarnya.

Baca Juga:

FX Rudy Ungkap Alasan Ganjar Tidak Diundang di Acara Halal Bihalal DPD PDIP Jateng

Menurutnya, Erick punya hak politik. Dan jabatan nenteri itu jabatan politis, sehingga wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.

“Semua terpulang kepada aturan yang ada, sikap Presiden Jokowi dan apakah Sang Menteri bisa fokus dalam menjalankan tugas pokoknya,” lanjut Deddy.

Legislator Dapil Kalimantan Utara ini melanjutkan, jika tanggung jawab Erick Thohir sebagai menteri bisa dilakukan dengan baik, promosi dan aktivitas publik serta media sosial itu akan memberikan manfaat.

"Tetapi bila publik menganggap gagal, aktivitas dan upaya promosi itu justru akan menimbulkan anti-pati dan respons negatif publik,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Kunjungan Anies ke Eropa untuk Jalan-jalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kritikan Soal Kenaikan Tarif Masuk Borobudur Terus Mengalir
Indonesia
Kritikan Soal Kenaikan Tarif Masuk Borobudur Terus Mengalir

“Inkonsistensi Pemerintah sangat nyata di sini. Borobudur sudah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas bukan destinasi konservasi,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amalia

Pengaturan Jam Kerja Kantor Tunggu Putusan Pemprov DKI
Indonesia
Pengaturan Jam Kerja Kantor Tunggu Putusan Pemprov DKI

Polda Metro Jaya menyebut usulan pengaturan jam kerja masih dibahas bersama sejumlah stakeholder terkait, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

2 Ruas Jalan dan 4 RT di Jakarta Masih Terendam
Indonesia
2 Ruas Jalan dan 4 RT di Jakarta Masih Terendam

Bencana banjir yang mengepung sejumlah titik kawasan Jakarta berangsur surut seiring

Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes
Indonesia
Lapangan Golf dan Hotel Disita Satgas BLBI, Kuasa Hukum Obligor Protes

Langkah penyitaan aset dinilai cara membabi buta yang menyamaratakan antara obligor yang bertanggungjawab dengan obligor yang mengemplang utang.

PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023
Indonesia
PKS Tentukan Capres Paling Lambat Awal Tahun 2023

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan belum menentukan arah politik mengusung bakal calon presiden pada Pemilu Serentak 2024.

[HOAKS atau FAKTA]: Jepang Bujuk India untuk Bantu Australia Serang Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jepang Bujuk India untuk Bantu Australia Serang Indonesia

Beredar informasi berupa unggahan video di media sosial Facebook yang menarasikan bahwa Pimpinan Jepang, Fumio Kishida tengah merayu Perdana Menteri India untuk membantu Australia menyerang Indonesia terkait dengan perebutan Pulau Pasir.

Mensos Bentuk Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi
Indonesia
Mensos Bentuk Satgas Pengawasan Lembaga Filantropi

Kementerian Sosial (Kemensos) akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan pengawasan pada lembaga-lembaga filantropi, sebagai buntut dari kasus penggelapan dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Picu Kontroversi
Indonesia
Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK Picu Kontroversi

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute & Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani menuturkan, MK seagai kumpulan para negarawan dan penafsir tunggal Konstitusi mengeluarkan keputusan yang tak tepat.

Kapolri Waspadai Terjadinya Kepadatan Saat Kepulangan Para Pimpinan Negara KTT ASEAN
Indonesia
Kapolri Waspadai Terjadinya Kepadatan Saat Kepulangan Para Pimpinan Negara KTT ASEAN

Polri kini mengamankan kepulangan para kepala negara dan delegasi peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai hari ini, Kamis (11/5).

KPU Dirikan 128 PPLN, Afganistan dan Korut Tidak Dibentuk
Indonesia
KPU Dirikan 128 PPLN, Afganistan dan Korut Tidak Dibentuk

Pemutakhiran data pemilih di sana sekaligus pelayanan untuk pemilih akan dibantu oleh PPLN terdekat dari dua negara tersebut.