Korupsi e-KTP
 Politikus Golkar Melchias Mekeng Disebut Kecipratan USD 1 Juta dari Proyek e-KTP Politisi Golkar Melchias Markus Mekeng disebut terima uang 1 juta dolar AS dari proyek e-KTP (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng disebut menerima uang USD 1 juta dari keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Hal itu terungkap dalam amar putusan Markus Nari terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari, dan jaksa KPK tidak menjadikan Melchias Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima uang dari Irvanto," kata Hakim Emmilia Djaja Subagja membacakan amar putusan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Baca Juga:

Mahasiswa Demo di Depan KPK, Ini yang Disuarakan

Majelis hakim menyatakan, Markus Nari tidak pernah menerima USD 1 juta bersama Mekeng selaku Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong. Andi merupakan pemenang konsorsium penggarap proyek e-KTP. Hakim mengatakan Irvanto hanya menyerahkan uang tersebut kepada Mekeng.

Sidang tipikor dengan terdakwa Markus Nari
Politikus Partai Golkar Markus Nari yang juga anggota DPR 2009-2014 dituntut 9 tahun penjara. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia

"Karena Markus Nari dan Jaksa tidak menghadirkan Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima dari Irvanto," ujar Emmilia.

Akibat perbuatan Markus Nari cs, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun. Atas perbuatan itu, Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya diberitakan mantan anggota DPR RI Fraksi Golkar Markus Nari divonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Majelis hakim meyakini, politikus partai berlogo beringin itu menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Baca Juga:

Setnov Berseloroh Anggota DPR Langsung Habiskan Uang Korupsi e-KTP

Majelis hakim juga meminta agar Markus Nari membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari bamcakan proyek pengadaan e-KTP.

"Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun," ujarnya.

Selain itu, Markus juga dinilai bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus sengaja merintangi pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.(Pon)

Baca Juga:

Korupsi E-KTP dan Halangi Penyidikan, Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus
Indonesia
Asyik, Gaji ke-13 Akhirnya Cair di Agustus

Gaji dan pensiun ke-13 tidak akan diberikan kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan pejabat setingkat.

Bawaslu Sebut Ada 1.023 Penyelenggara Pilkada yang Positif COVID-19
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.023 Penyelenggara Pilkada yang Positif COVID-19

"1.023 penyelenggara pemilihan positif terinfeksi COVID-19," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin

Dilaporkan ke Polda Metro, Ini Klarifikasi Dirut TransJakarta
Indonesia
Dilaporkan ke Polda Metro, Ini Klarifikasi Dirut TransJakarta

"Gitu urutannya. Jadi tidak ada itu, mereka di-PHK karena menuntut upah. Itu kan haknya," katanya

KPK Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino
Indonesia
KPK Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II

Bukan Tarik Pajak, Ini Aturan Yang Disiapkan Kemenhub Bagi Pesepeda
Indonesia
Bukan Tarik Pajak, Ini Aturan Yang Disiapkan Kemenhub Bagi Pesepeda

Pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para pesepeda.

Pelarangan Sementara Ibadah Umroh ke Arab Bukan Karena Xenophobia
Indonesia
Pelarangan Sementara Ibadah Umroh ke Arab Bukan Karena Xenophobia

Indonesia seharusnya bisa memahami dan menghormati

Bansos ke Warga Terdampak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2020
Indonesia
Bansos ke Warga Terdampak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2020

"Sesuai instruksi Presiden beberapa waktu lalu pada rapat kabinet, bansos dilanjutkan," ujarnya

 Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona
Indonesia
Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona

"Artinya, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, adanya wabah COVID-19, trade war dan pelemahan rupiah, Jokowi dianggap masih pegang kendali dan bisa bawa negara ini melewati masa-masa sulit," tandasnya.

 Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia, Anies Ajak Warga Salat Ghaib
Indonesia
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia, Anies Ajak Warga Salat Ghaib

"Mohon doakan. Bagi semua. Segera ambil air wudhu dan siang ini kita semua selenggarakan salat ghaib untuk almarhum (Sekda DKI Saefullah)," kata Anies

Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan Jadi RS Darurat COVID-19
Indonesia
Wisma Atlet Kemayoran Siap Digunakan Jadi RS Darurat COVID-19

Hadi menyebut ada beberapa tower yang diupgrade menjadi RS darurat Corona.