Politikus Gerindra Ungkap "Gurita" Alutsista yang Siap Serang Prabowo & Jokowi Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono. Foto: MP/Fadhli

MerahPutih.com - Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, membeberkan perusahaan-perusahaan yang disebutnya sebagai gurita alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Menurutnya, mereka adalah rekanan Kementerian Pertahanan yang tidak happy dengan kebijakan Prabowo Subianto melakukan negosiasi langsung dengan pabrik Alutsista.

Baca Juga

Connie Rahakundini Disarankan Buka Dugaan Mafia Alutsista Lewat Partainya di DPR

"Mereka selama ini menguasai Kemhan sebelum Prabowo menjabat. Mereka menjadi Gurita dan Benalu di Kemenhan," kata Arief dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (31/5).

Perusahaan-perusahaan itu, kata Arief, adalah PT Kartika Group yang dimiliki oleh Dodi Liem sebagai supplier senjata dan kendaraan tempur, PT Citra Kuat Persada Group yang di piloti Madam Fer.

Perusahaan ini banyak menyuplai pengadaan tank-tank amphibi, dan PT Daike Globalindo dimiliki oleh Dewo Nandino, salah satu penyuplai Alutsista terbesar di Kemenhan.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah). (Foto: MP/Instagram @rizky_irmansyah)

Dia menjelaskan, perusahaan-perusahaan itu hanyalah agen-agen dari pabrik Alutsista yang selama ini yang banyak melakukan praktik pengelembungan (mark up) hingga 40-50 persen dari harga pabrik dan pasar pada setiap kontrak pembelian alutsista.

"Praktik itu terjadi dari produsen hingga agen di dalam negeri. Jika tidak di mark up harganya, biasanya banyak instrumen-instrumen atau equipment dari alutsista yang dibeli tidak dilengkapi oleh pabrik," kata Arief

Dia mencontohkan saat membeli Helikopter tempur atau alat angkut, belakangan diketahui helikopter tersebut hanya bisa terbang di siang hari, karena tidak dilengkapi instrumen untuk mendukung helikopter terbang di malam hari. Parahnya, kata Arief, tidak banyak yang mengetahui hal itu, bahkan auditor-auditor BPK yang menganalisa pembelian Alutsista tersebut.

Arief menegaskan, pembelian Alutsista melalui agen-agen ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang, sebab dalam UU diatur bahwa pembelian alutsista harus yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

"Kalau kita mau beli produk luar negeri itu dan manakala produk di dalam negeri belum dimungkinkan, maka harus dengan cara G to G (government to government) atau G to B (government to business) seperti yang saat ini menjadi kebijakan dari Menhan Prabowo, sebab jika pakai agen maka melanggar undang-undang," jelasnya.

Karena itulah, Arief menilai wajar agen-agen Alutsista yang selama ini menjadi mafia Alutsista melakukan serangan balik ke pada Prabowo karena mereka tidak lagi kebagian jatah. Dan serangan yang dilancarkan, kata dia, sangat rapi dan testruktur.

"Tentunya dengan biaya tinggi agar terframing sebagai program-program perbaikan sistem pengadaan alutsista yang sedang dibenahi Prabowo. Harapannya mereka bisa kembali menjadi agen-agen alutsista di Kemhan," tutup Arief. (Pon)

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Alutsista TNI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Melonjak, DKI Kesulitan Tambah Tenaga Kesehatan
Indonesia
Kasus Melonjak, DKI Kesulitan Tambah Tenaga Kesehatan

"Semua kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa diciptakan dengan cepat kalau dokter. Tapi kan sukarelawan juga bisa, tenaga-tenaga sukarelawan yang nanti dilatih, dilatih itu nanti disiapkan," kata Riza.

Ribuan Kendaraan Diputar Balik di Kawasan Puncak, ini Penyebabnya
Indonesia
Ribuan Kendaraan Diputar Balik di Kawasan Puncak, ini Penyebabnya

Ribuan kendaraan diputar balik selama malam Tahun Baru 2021 di Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Kepala KKP Pratama Bantaeng
Indonesia
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Kepala KKP Pratama Bantaeng

KPK memeriksa Kepala KPP Pratama Bantaeng Wawan Ridwan terkait kasus dugaan suap penurunan nilai pajak tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI
Indonesia
Empat Kali Anies Ajukan Jual Saham Bir Tapi Dicuekin DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengajukan sebanyak empat kali ke DPRD perihal penjualan saham minuman keras (miras) di PT Delta. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Legislator DKI itu.

Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Indonesia
Pakai Baju Dinas, Anies Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Anies bakal dimintai keterangannya terkait kerumunan serta pelanggaran protokol kesehatan di pernikahan putri Rizieq Shihab di daerah Petamburan, Jakarta.

 Alex Noerdin Tersangka, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum
Indonesia
Alex Noerdin Tersangka, Golkar Siap Beri Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada anggota DPR fraksi partai berlambang pohon beringin Alex Noerdin yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Eks Pimpinan KPK Sebut Penjagaan Ketat Aparat Tunjukkan Kualitas Nyali Firli Bahuri
Indonesia
Eks Pimpinan KPK Sebut Penjagaan Ketat Aparat Tunjukkan Kualitas Nyali Firli Bahuri

BW mempertanyakan ketakutan Pimpinan KPK terhadap unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Padahal, kata dia, koalisi lah yang selama ini menjaga dan membesarkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pembukaan Sekolah di Bandung Kewenangan Satgas COVID-19
Indonesia
Pembukaan Sekolah di Bandung Kewenangan Satgas COVID-19

PTM terbatas nanti hanya sebagian siswa yang bisa mengikuti

Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk
Indonesia
Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk

Sebanyak 80 pelaku usaha mikro dengan 90 produk yang telah bergabung di Galeri Salapak. Mulai dari fesyen, kerajinan, hingga kuliner.