Politikus Demokrat Sebut PPHN Cukup Diatur UU Tidak Perlu Amandemen UUD Wakil Ketua MPR Syarif Hasan. (Foto: Partai Demokrat)

MerahPutih.com - Partai Demokrat menilai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diinginkan beberapa partai masuk dalam Amandemen UUD, cukup diatur melalui undang-undang (UU). Untuk amendemen diperlukan banyak pertimbangan dan hal tersebut merupakan arena politik, sehingga dikhawatirkan bisa berubah terkait isi perubahannya.

"Saya menilai untuk menghadirkan PPHN cukup melalui UU atau cara maksimal dengan TAP MPR, sehingga tidak perlu dilakukan amendemen UUD NRI 1945," kata Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9).

Baca Juga:

Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Ia memilih, lebih baik memperkuat arah pembangunan yang sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

"Tujuan kita bernegara hanya satu yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang menjadi parameternya, bukan dalam bentuk monumental," ujarnya.

Syarief memastikan, sampai saat ini MPR RI belum memutuskan apapun terkait amendemen UUD NRI Tahun 1945. Hal itu, menurut dia, menjawab pertanyaan berbagai pihak terkait wacana menghadirkan PPHN melalui amendemen.

"Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir adalah MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan," katanya.

Pimpinan MPR. (Foto: Antara)
Pimpinan MPR. (Foto: Antara)

Pimpinan MPR, setelah Badan Kajian MPR bekerja, mengambil kesimpulan bahwa akan dilakukan pendalaman karena banyak aspek yang berpengaruh dan dipertimbangkan apabila dilakukan amendemen UUD NRI 1945.

Ia tidak menginginkan isu amendemen tersebut membuat masyarakat Indonesia terbelah, padahal banyak hal yang lebih esensi yang harus dipikirkan khususnya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19.

"Kami tidak terburu-buru memutuskan, dan Pimpinan MPR sepakat setelah pendalaman di Badan Kajian MPR, maka dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan respons masyarakat dan semua 'stakeholder'," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang
Indonesia
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.

Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit
Indonesia
Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Rencananya uji klinis ini akan dilakukan di delapan rumah sakit.

APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi
Indonesia
APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi

masih ada potensi pemberian bantuan sosial lainnya yang bergantung pada volatilitas gejolak global karena APBN tahun ini masih memiliki ruang untuk lebih fleksibel.

675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar
Indonesia
675 Napi Terima Remisi Bebas Idulfitri Hemat Anggaran Makan Rp 72 Miliar

Sebanyak 138.557 napi mendapat pengurangan hukuman atau remisi Idulfitri 1443 Hijriah, sedangkan 675 lainnya bebas murni

Ini Besaran Tilang Bagi Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi
Indonesia
Ini Besaran Tilang Bagi Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi

Aturan ini mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009

Luncurkan Program Migor Rakyat, Mendag Klaim Tidak Subsidi Pengusaha
Indonesia
Luncurkan Program Migor Rakyat, Mendag Klaim Tidak Subsidi Pengusaha

Kementerian BUMN menargetkan pendistribusian komoditas minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter ke 5.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat
Indonesia
Surat Dakwaan Jadi Koridor, Hakim Diperkirakan Tak Jatuhkan Vonis Mati ke Heru Hidayat

Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat

Permudah Warga Bayar Pajak, DKI Tambah Gerai SAMSAT di Mal
Indonesia
Permudah Warga Bayar Pajak, DKI Tambah Gerai SAMSAT di Mal

Pemprov DKI menambah gerai terbaru yang berlokasi di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Kramat Jati, Jakarta Timur dan Mal Metro Kebayoran, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Dinkes DKI Laporkan Peningkatan Kasus Positif COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Laporkan Peningkatan Kasus Positif COVID-19

Terdapat peningkatan jumlah kasus positif virus corona pada beberapa pekan terakhir di Jakarta.

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina
Indonesia
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Wajib 10 Hari Karantina

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menyatakan warga negara Indonesia (WNI) yang baru saja melakukan perjalanan internasional akan dikarantina selama 10 hari di tempat yang telah disediakan Satgas Penanganan COVID-19.