Politikus Demokrat: Risma Perlu Belajar Lagi di Kementerian Sosial Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (MP/Budi Lentera)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan enam tenaga baru. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang didapuk menjadi Menteri Sosial.

Risma diharapkan dapat mendongkrak kinerja Kabinet Indonesia Maju. Harapan itu tentu tidak berlebihan mengingat Risma dinilai banyak pihak berhasil memimpin Surabaya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari mengingatkan, memberikan banyak harapan terhadap Risma juga tidak baik. Sebab, masalah sosial bukan kompetensi Risma.

Baca Juga:

Harta Risma Naik Rp5 Miliar dalam Waktu Setahun

"Karena itu, Risma masih perlu belajar lagi agar memahami dengan baik lingkup fungsi dan tugas Kementerian Sosial," kata Lucy dalam keterangannya, Selasa (22/12).

Untuk itu, kata anggota Komisi IX DPR ini, Risma harus rendah hati dengan mau belajar kembali baik di internal Kementerian Sosial (Kemensos) maupun ke eksternal.

"Dengan memahami lingkup fungsi dan tugas Kementerian Sosial, Risma diharapkan mampu memetakan persoalan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan," ujarnya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Foto: MP/Budi Lentera)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Foto: MP/Budi Lentera)

Lucy menyarankan agar Risma sukses memimpin Kemensos, kebiasaan pemarah Ketua DPP PDI Perjuangan itu harus diminimalkan. Hal ini dimaksudkan agar dinamika di Kemensos lebih hidup, tidak dalam kecemasan atau ketakutan.

"Sulit kiranya mengharapkan bawahan berkinerja baik kalau dalam suasana ketakutan," imbuhnya.

Baca Juga:

Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Risma: Saya Tetap Arek Suroboyo

Terlepas kelebihan dan kekurangan Risma, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendoakan agar Risma sukses memimpin Kemensos.

"Suka tidak suka, ia mewakili arek Surabaya. Kalau ia gagal, tentu arek Surabaya juga yang akan menanggung malu," tutup Ning Surabaya tahun 1986 ini. (Pon)

Baca Juga:

Sah! Risma Jadi Menteri Sosial, Sandiaga Uno Masuk Kabinet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 39 Titik Jalur Kereta Api di Wilayah Daop 2 Bandung Rawan Amblas dan Longsor
Indonesia
39 Titik Jalur Kereta Api di Wilayah Daop 2 Bandung Rawan Amblas dan Longsor

Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana, prasarana terus dilakukan demi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

Jadi Warga Kehormatan Korps Brimob, Prabowo: Komandan Kalian Harimau!
Indonesia
Jadi Warga Kehormatan Korps Brimob, Prabowo: Komandan Kalian Harimau!

Mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan kelompok-kelompok kriminal bersenjata dan terorisme

Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat
Indonesia
Berikut Aturan-aturan dalam Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat

Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa-Bali.

Geledah Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Hingga Bukti Elektronik
Indonesia
Geledah Kantor Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Hingga Bukti Elektronik

Penyidik KPK mengamankan sejumlah uang hingga dokumen dan barang elektronik usai menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Selasa (21/9) kemarin.

Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin
Indonesia
Ini Kata Anies Soal 2,7 Juta Warga DKI Belum Divaksin

Pemprov DKI menyebut, masih terdapat 2,7 juta warga ber KTP Jakarta yang belum mengikuti vaksinasi.

Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Ada RT di Jakarta Status Zona Merah

Mini lockdown sendiri sempat diberlakukan di RT 003 RW 003 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kecewa dengan KPK, Masyarakat Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Kantor darurat ini adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.

Bawa Pemudik, Truk dan Travel Gelap Bakal Ditindak
Indonesia
Bawa Pemudik, Truk dan Travel Gelap Bakal Ditindak

Pelarangan ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan
Indonesia
Kabupaten Tangerang Buka Sentra Vaksinasi di Setiap Kecamatan

Kabupaten Tangerang kekurangan tenaga vaksinator COVID-19. Saat ini hanya terdapat sekitar 600 orang vaksinator di Kabupaten Tangerang. Padahal, idealnya, Pemkab Tangerang memiliki 900 hingga 1.000 tenaga vaksinator.

Ketua Komisi A DPRD: Potong Dua Anggaran Bamus Betawi Saran Anggota
Indonesia
Ketua Komisi A DPRD: Potong Dua Anggaran Bamus Betawi Saran Anggota

Rekomendasi Komisi A DPRD DKI Jakarta soal dana hibah bagi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi merupakan usulan dan hasil pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.