Politikus Demokrat Minta MBG Ditunda, Prioritaskan Pendidikan Gratis dan Peningkatan Mutu Sekolah

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 September 2025
Politikus Demokrat Minta MBG Ditunda, Prioritaskan Pendidikan Gratis dan Peningkatan Mutu Sekolah

Keracunan MBG. (Foto: MBG)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - POLITIKUS Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah menunda sementara pelaksaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas banyaknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Didi mengatakan penundaan ini diusulkan agar pemerintah dapat mengevaluasi program tersebut secara menyeluruh dan mempertimbangkan pengalihan dana ke sektor pendidikan gratis.
?
"Penundaan bukan berarti menolak gagasan gizi. Justru ini kesempatan emas bagi pemerintah untuk memastikan desain dan pelaksanaannya benar-benar aman," kata Didi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9).
?
Mantan Anggota Komisi XI DPR RI ini mempertanyakan anggaran ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah untuk mendukung MBG. Padahal, kata dia, uang tersebut lebih baik bila dialihkan ke prioritas yang lebih mendesak, yakni pendidikan gratis dan peningkatan mutu sekolah.
?
Berdasarkan data yang dia peroleh, MBG diperkirakan menghabiskan Rp 500 triliun dalam 5 tahun, atau sekitar Rp 100 triliun per tahun. Jumlah itu bisa dialihkan untuk kebutuhan biaya untuk benar-benar menggratiskan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi negeri.

Baca juga:

Tanggapi Keracunan Massal MBG, Presiden Prabowo Beri Instruksi Teknis Mulai dari Pakai Koki Berkualitas hingga Pasang CCTV


?
Menurut Didi, tambahan Rp 50 triliun – Rp 70 triliun per tahun cukup menutup semua pungutan di sekolah (seragam, buku, iuran), dan sekitar Rp 30 triliun – RP 40 triliun per tahun bisa membebaskan seluruh mahasiswa PTN dari UKT (uang kuliah tunggal).
?
"Artinya, dengan dana sebesar MBG, Indonesia bisa mewujudkan sekolah gratis total hingga kuliah—tanpa pungutan, tanpa beban keluarga," jelas alumnus Universitas Udayana ini.
?
Didi menyimpulkan fokus saat ini harus tertuju pada penguatan fondasi pendidikan. Anak-anak tidak hanya perlu kenyang sesaat, tetapi juga harus memiliki akses pendidikan bermutu, ruang kelas layak, guru sejahtera, serta fasilitas yang memadai.
?
"Intinya jelas: tunda dulu MBG. Pastikan mutu pendidikan dan sekolah gratis sudah terjamin, infrastruktur sekolah diperbaiki, dan kualitas guru ditingkatkan. Setelah itu, barulah program makan bergizi bisa dijalankan dengan tenang, aman, dan tepat sasaran," tutup Didi.(knu)

Baca juga:

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal


?

#Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional #Dapur MBG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Ribuan Dapur MBG Tidak Hygiene dan Tidak Laporkan Dana Harian Bakal Ditutup
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Indonesia
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
BGN mengungkap tiga penyebab dana operasional SPPG untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak cair, mulai dari pelaporan hingga penggunaan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
BGN Ungkap 3 Penyebab Dana Operasional SPPG untuk Program MBG Tidak Cair
Bagikan