Politikus Demokrat Desak Mendag Mundur Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

MerahPutih.com - Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi dinilai tak mampu mengatasi melonjaknya harga hingga kelangkaan barang kebutuhan pokok. Kegagalan Mendag ditunjukkan dengan masih mahalnya harga minyak goreng yang sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi, merespons masih mahalnya harga barang kebutuhan pokok saat bulan suci Ramadan. Salah satu barang kebutuhan pokok yang harganya masih meroket saat ini adalah minyak goreng.

Baca Juga

Kemendag Pantau E-Commerce Yang Tidak Tampilkan Produk UMKM

“Langkanya dan mahalnya kebutuhan pokok, apalagi meroketnya harga minyak goreng yang sudah berbulan-bulan terjadi, tanda Menteri Perdagangan memang tidak mampu mengatasi masalah,” kata Didi kepada wartawan, Jumat, (8/4).

Oleh karena itu, Didi mendesak agar M Lutfi mundur dari jabatannya sebagai Mendag. Sebab, M Lutfi dianggap tidak bisa mengatasi mafia minyak goreng yang menjadi penyebab langka dan mahalnya minyak goreng di Tanah Air.

“Sudah harus mundur, dugaan mafia minyak goreng dan lain-lain, yang sudah jelas tidak bisa diatasi apakah tidak membuat malu sang menteri? Apalagi sang menteri juga pernah bilang ada mafia minyak goreng tersebut,” tegas dia.

Baca Juga

Mendag Lutfi Diminta Stabilkan Harga Minyak Goreng Jelang Puasa

Didi mengungkapkan saat ini rakyat menunggu solusi terkait permasalahan tata kelola minyak goreng dan kebutuhan pokok. Ia berharap ada sosok pemimpin yang kuat untuk dapat memberantas keberadaan mafia minyak goreng tersebut.

“Selanjutnya bisa atasi dan menata kembali kebijakan terkait harga yang tidak terjangkau tersebut,” imbuhnya.

Didi merasa ironis dengan kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional Partai Demokrat ini, menyayangkan rakyat harus membeli minyak goreng dengan harga mahal meski Indonesia menjadi produsen sawit terbesar di dunia

“Justru rakyatnya harus membeli sangat mahal minyak gorengnya,” pungkas Didi. (Pon)

Baca Juga

Mendag Ingkar Janji Umumkan Mafia Minyak, MAKI Siapkan Gugatan Praperadilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS
Indonesia
BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS

Menghadapi lonjakan kasus Omicron, pemerintah sudah menyiagakan 1.011 Rumah Sakit dan 82.168 Tempat Tidur untuk pasin COVID-19.

Beli 640 Tiket Formula E, Sahroni Rogoh Kocek Rp 1,2 Miliar
Indonesia
Beli 640 Tiket Formula E, Sahroni Rogoh Kocek Rp 1,2 Miliar

Tak tanggung-tanggung dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp 1,2 miliar untuk beli tiket dengan berbagai kategori.

Ketua DPD Sebut Parpol Sumbang Kompleksitas Persoalan Bangsa
Indonesia
Ketua DPD Sebut Parpol Sumbang Kompleksitas Persoalan Bangsa

Kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia salah satunya disebabkan partai politik yang sangat dominan dan bersepakat membuat aturan presidential threshold.

Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap
Indonesia
Kasus Dugaan Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI Terancam tak Terungkap

"Tapi kami akan berusaha keras, sekarang masih fase penyelidikan untuk membuktikan apakah benar peristiwa ini ada," kata Hengki.

Roy Suryo Segera Diadili
Indonesia
Roy Suryo Segera Diadili

Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap tersangka Roy Suryo mulai Jumat (5/8) malam atas unggahan meme bernada ujaran kebencian.

PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan
Indonesia
PSI Usul Pembentukan Pansus Sumur Resapan

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta secara terbuka mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan.

Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan
Indonesia
Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan

Komisi II DPR sampai saat ini, belum memutuskan durasi masa kampanye apakah 90 hari atau 75 hari karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Tanggapan Ridwan Kamil Soal Sosok Kepala IKN Dimaksud Jokowi
Indonesia
Tanggapan Ridwan Kamil Soal Sosok Kepala IKN Dimaksud Jokowi

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memilih tak banyak berkomentar dan tak mau berandai-andai.

Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka
Indonesia
Anggota DPR Sebut Revisi UU Narkotika Masih Terbuka

Arsul menegaskan Komisi III sedang tidak melegalkan ganja secara bebas dan liar. Namun, yang benar adalah Komisi III sedang membuka opsi agar jika memang ganja bisa bermanfaat untuk keperluan medis maka harus dibuka kemungkinannya dengan syarat-syarat ketat dan bukan syarat bebas yang semau-maunya.

Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya
Indonesia
Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya

Sejauh ini PTM di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan tidak ada kendala