Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Pilkada Serentak 2020 tinggal beberapa hari lagi. Tahap akhir yang bakal dilewati adalah pelaksanaan minggu tenang dimana kampanye dihentikan.

Ketua Bawaslu Abhan meminta Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengoptimalkan peran untuk mengantisipasi pelanggaran menjelang masa tenang Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga:

Malam Ini Debat Kedua Pilkada Solo, Polisi Larang Pendukung Datang

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada lalu, pelanggaran selama masa tenang terjadi tren peningkatan.

Ia mengatakan, dalam masa tenang 6 hingga 8 Desember 2020 ada beberapa potensi pelanggaran. Seperti politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks di media sosial

"Ada pula potensi pelanggaran menjelang pemungutan suara seperti pihak yang tidak masuk DPT (daftar pemilih tetap),” ujarnya Jumat (4/12).

z

Simulasi Pilkada. (MP/Teresa Ika).

Abhan mengungkapkan potensi pelangaran akan kerap terjadi saat masa tenang. Guna mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota guna memetakan potensi pelanggaran khusnya tindak pidana pilkada.

“Khusus menangani potensi pelanggaran pidana pemilihan, perlu mengoptimalkan Sentra Gakkumdu,” ujarnya.

Bawaslu sudah menindaklanjuti proses penangan pelanggaran. Abhan melansir data yang dihimpun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila sudah ada perkara yang telah mencapai putusan pengadilan.

Baca Juga:

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Calon Petahana di Pilkada 2020

Beberapa tindak pidana pemilihan yang sudah tindak lanjut menurut data yang dihimpun Bawaslu sudah diperoses berjumlah 21 pelanggaran.

"Ada pula dalam proses tindak pidana yang telah divonis oleh pengadilan masih dalam proses penyidikan dan penuntutan," ujarnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota
Indonesia
Anies Depak Juani di Tengah Upaya Penanganan Banjir Ibu Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak sebanyak 13 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI.

BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI
Indonesia
BEM SI Desak Komjen Listyo Usut Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dan Penembakan Laskar FPI

"Ditambah lagi kasus penembakan enam anggota laskar FPI yang cukup menyita perhatian publik," tulis pernyataan sikap BEM SI

Polisi Siap Tangkap Pendukung Rizieq
Indonesia
Polisi Siap Tangkap Pendukung Rizieq

Sidang praperadilan Rizieq Shihab digelar hari ini di PN Jakarta Selatan

Menag Yaqut Minta Pembagian Zakat Fitrah tidak Timbulkan Bencana
Indonesia
Menag Yaqut Minta Pembagian Zakat Fitrah tidak Timbulkan Bencana

"Pembagian zakat tidak boleh sampai membuat terjadinya kerumunan. Jangan sampai ada kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana para mustahik (penerima zakat) berdesakan," kata Gus Yaqut

Petugas Lapas Dharmasraya Gagalkan Penyelundupan Sabu
Indonesia
Petugas Lapas Dharmasraya Gagalkan Penyelundupan Sabu

Petugas Lapas Kelas III Dharmasraya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari dua paket sabu yang dibawa oleh pengunjung, pada Senin (2/11) kemarin.

Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port
Indonesia
Buntut Kasus Gubernur Sulsel, KPK Buka Peluang Usut Korupsi Reklamasi Makassar New Port

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak KPK mengusut dugaan korupsi terkait penerbitan izin tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).

Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan
Indonesia
Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan

Presiden mengatakan, semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP ini bukanlah sesuatu yang mudah.

Wagub DKI: Okupansi Tempat Tidur Pasien COVID-19 Sebesar 79 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Okupansi Tempat Tidur Pasien COVID-19 Sebesar 79 Persen

Pemprov DKI Jakarta menyebut tingkat okupansi tempat tidur perawatan pasien terpapar COVID-19 saat ini sudah mencapai 79 persen.

KPK Sita Dokumen Transaksi Keuangan dari Kediaman Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Dokumen Transaksi Keuangan dari Kediaman Penyuap Edhy Prabowo

KPK sebelumnya juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

Depok Bersiap Implementasikan Sistem Kendaraan Bermotor Listrik
Indonesia
Depok Bersiap Implementasikan Sistem Kendaraan Bermotor Listrik

Percepatan Implementasi KBLBB dan SPKLU sebutnya, akan mendorong perwujudan usaha pemerintah untuk mengurangi impor BBM sejumlah 373 Barrel serta penghematan devisa sebesar USD 82 Milliar pada tahun 2050