Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak Ilustrasi Pilkada serentak 2020. ANTARA/Ardika

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, perlu kerja sama tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang dalam pilkada dan pemilu.

Menurutnya, hal ini dilakukan guna memudahkan penindakan dan menghindari tumpang tindih penegakan pelanggaran pidana pemilu atau pilkada.

Baca Juga:

KPUD Jamin Kualitas Pilkada Walau Pandemi COVID

Selama ini, dia mengakui, seringkali Bawaslu dianggap melangkahi lembaga lain dalam menindak adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.

"Mungkin saya berpikiran, kerja sama Bawaslu, KPU, dan KPK memang sangat dibutuhkan dalam menegakkan kedaulatan pemilu," ujar Fritz dalam diskusi daring internasional bertajuk "Pencegahan Fraud dan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pilkada", di Jakarta, Kamis (25/6).

Lebih jauh pria yang pernah menjadi pengajar di STIH Jentera itu menegaskan, Bawaslu menentukan suatu pelanggaran perkara pidana pemilu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dirinya beranggapan, tak mungkin Bawaslu menindak temuan pidana pemilu dengan melangkahi wewenang lembaga penegak hukum lainnya.

"Bawaslu menentukan perkara selalu mengacu pada 2 hal. Pertama apakah tindakan itu masuk dalam kewenangan Bawaslu atau di luar kewenangan Bawaslu," tegasnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko berharap agar lembaganya (KPK), KPU, dan Bawaslu dapat duduk bersama guna memitigasi dugaan politik uang.

Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (ANTARA/HO/20)
Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (ANTARA/HO/20)

Hal ini sekaligus menegaskan wewenang kedua lembaga dalam hal penindakan pelanggaran politik uang, terutama yang dilakulan oleh petahana.

"Menurut saya, KPK dan Bawaslu dapat memetakan dugaan pelanggaran politik uang," harapnya.

Lembaga Ilmu Pengetahunan Indonesia (LIPI) menilai, persoalan politik uang dan politik identitas akan kembali muncul dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Pengawas pemilu harus mencegah kedua persoalan agar tak terjadi secara masif.

"Kebebasan dalam menyampaikan (suara) pemilu tercederai oleh politik uang dan politik identitas, ini akan menghantui pilkada," ujar peneliti bidang perkembangan politik nasional LIPI, Lucky Sandra Amalia.

Sandra menilai regulasi yang diterapkan dalam memberantas politik uang belum efektif. Lantaran penerima dan pemberi politik uang dapat dijerat dengan hukuman pidana.

"Misalnya saya penerima, saya tidak akan melaporkan, lebih baik saya diam, supaya dua-duanya aman," tuturnya.

Persoalan politik uang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Beleid juga mengatur sanksi bagi pidana pemilu.

Pasal 187A ayat (1) menyebut, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Ditambah denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Baca Juga:

Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Pilkada Serentak

Pasal 187A ayat (2) menyatakan, ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

"Kalau tidak melapor tidak akan pernah selesai, mungkin bisa diatur dalam PKPU supaya kemudian dicegah praktik politik uang," jelasnya.

Ia menyarankan, penyelenggara pemilu merumuskan formula baru dalam menanggulangi praktik politik uang. Berkaca pada pemilu sebelumnya, beberapa kasus politik uang tidak dapat naik status ke ranah pidana karena tidak cukup bukti.

"Ada orang yang lapor diberi uang Rp10 ribu, tapi uangnya sudah habis dibelikan (barang). Nah itu enggak bisa dinaikkan (ke pidana). Pengawas pemilu harus mencarikan formula politik uang," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada Saat COVID-19 Untungkan Oligarki Politik Hingga Petahana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir
Indonesia
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran

Pimpinan DPRD DKI Soroti Klaster Baru Usai Libur Panjang
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Soroti Klaster Baru Usai Libur Panjang

Penambahan itu terjadi akibat libur panjang akhir pekan pada 16-22 Agustus 2020 lalu.

BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan
Indonesia
BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan

"Ini struktur yang old fashion serta tak sungguh ingin membuat KPK punya kemampuan sebagai triger mechanism, handal dan responsif untuk taklukan korupsi" kata Bambang

Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi
Indonesia
Panglima TNI: Jangan Biarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Hilang karena Provokasi

“Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang, atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas," ungkap Hadi

Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat
Indonesia
Jumlah Zona Hijau COVID-19 Diklaim Meningkat

Reisa optimistis langkah pemerintah untuk menekan penularan corona sudah tepat

Penyekatan Arus Balik Mudik Ke Jakarta di Gerbang Tol Cikupa Tangerang
Foto
Penyekatan Arus Balik Mudik Ke Jakarta di Gerbang Tol Cikupa Tangerang

Petugas memeriksa setiap kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten

Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan
Indonesia
Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan

Dalam aturan sebelumnya, Kepmentan No. 141 Tahun 2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian tamanan Ganja juga masuk dalam komoditas binaan tamanan obat

Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun
Indonesia
Kementerian BUMN Berharap Maria Balikin Duit BNI Rp1,2 Triliun

Maria Pauline Lumowa merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Wali Kota Bandung Dukung RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
Wali Kota Bandung Dukung RUU Minuman Beralkohol

Dalam Draft RUU Larangan Minuman Beralkohol, ada sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam pasal 20

Ditembak Mati, 6 Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penyerangan
Indonesia
Ditembak Mati, 6 Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penyerangan

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas tertembak di tol Jakarta-Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat, sebagai tersangka.