Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - MerahPutih.com- Kabinet Thailand telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang ditangguhkan karena pelanggaran etika.
PM Paetongtarn digulingkan setelah pengadilan tinggi Thailand memutuskan bahwa panggilan teleponnya dengan pemimpin Kamboja Hun Sen - di mana dia mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 militer di tengah ketegangan perbatasan - melanggar standar etika jabatannya.
Pengadilan telah menskorsnya dari tugas bulan lalu saat mempertimbangkan kasus tersebut. Dan pemecatan tersebut menandai gejolak terbaru dalam tatanan politik Thailand, yang telah menyaksikan bentrokan berulang antara para pemimpin terpilih dan lembaga peradilan sejak penggulingan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra pada 2006.
Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai menyatakan telah mengajukan petisi kepada Raja Maha Vajiralongkorn atau Rama X untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum baru.
Baca juga:
Pengadilan Thailand Copot PM Paetongtarn Shinawatra karena Telepon dengan Pemimpin Kamboja
"Saya sudah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tadi malam sesuai konstitusi untuk pembubaran parlemen," kata Wechayachai dalam jumpa pers di Bangkok.
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Ian menegaskan, kemungkinan Partai Rakyat yang saat ini berstatus oposisi mendukung calon dari Partai Bhumjaithai meski tetap berada di kubu oposisi. Kondisi ini, dapat melemahkan demokrasi karena berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas.
Kekhawatirannya semakin kuat setelah Partai Rakyat, Rabu (4/9) mengumumkan dukungan kepada pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul. Sehingga mendorong dilaksanakannya pemilu baru di Thailand.
