'Political Will' Jokowi Diharap Dorong Penegak Hukum Tangkap Buron Kakap Lain Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Marsudi Syuhud. ANTARA/Nur Imansyah

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap Polri mengejar dan menangkap buronan kelas kakap lainnya yang berkeliaran. Hal itu dilakukan setelah polisi menangkap terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.

"Kali ini penegak hukum didorong political will Presiden Joko Widodo mampu menangkap Djoko Tjandra yang telah menghilang selama 11 tahun," Ketua PBNU K.H. Marsudi Syuhud dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga:

Operasi Patuh Jaya Mulai Digelar Hari Ini, Catat Lokasi-lokasinya

Dengan keberhasilan itu dan dukungan political will Presiden Jokowi, Marsudi berharap penegakan hukum ke depan akan makin baik.

"Keberhasilan ini didorong oleh political will Presiden Jokowi sehingga penegakan hukum akan lebih baik lagi," jelas Marsudi.

Hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun yang terlibat kasus dan menjadi target buruan penegak hukum.

Djoker
Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Foto: istimewa

Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah itu juga menilai Kepala Badan Reserse Krimimal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjukkan kinerja yang baik dan menjaga kepercayaan publik untuk mengejar para buronan kelas kakap.

"Sebagai orang awam hukum, saya apresiasi, ini menunjukkan ke publik bahwa Polri serius bekerja memburu para buronan," ujar Marsudi.

Marsudi turut mengapresiasi langkah pimpinan Polri yang menetapkan tersangka terhadap salah satu oknum perwira tinggi kepolisian Brigjen Pol. Prasetijo Utomo lantaran turut memuluskan pelarian Djoko Tjandra dengan menerbitkan surat jalan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Sediakan Rp171 Miliar Bantu Uang Pangkal Siswa Swasta

Selain itu, Brigjen Prasetijo juga dicopot sebagai Kepala Biro Korwas PPNS Polri, termasuk mantan Ses NCB Interpol di Indonesia Brigjen Pol. Nugroho Wibowo dan mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol. Napoleon Bonaparte juga sedang menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.

Diketahui, sejumlah buronan kelas atas masih berkeliaran menghirup udara bebas, seperti Indra Budiman terkait dengan perkara tindak pidana penipuan dan pencucian uang penjualan Condotel Swiss Bell di Kuta Bali, serta tersangka kasus suap KPU Harun Masiku. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk
Indonesia
Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik

Di Tengah Pandemi COVID-19, Penggali Kubur di Sidoarjo Terima Bonus Rp 1,25 Miliar
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Penggali Kubur di Sidoarjo Terima Bonus Rp 1,25 Miliar

Justru mereka akan menerima bonus sebesar Rp 1,25 miliar. Nilai yang fantastis, rencananya bakal diterima hari ini, Senin (5/7). Bonus tersebut konon belum termasuk gaji yang diterima mereka setiap bulan yang nominalnya sesuai UMR

ICW Tantang Kapolri Listyo Sigit Usut Dugaan Korupsi di Internal Polri
Indonesia
ICW Tantang Kapolri Listyo Sigit Usut Dugaan Korupsi di Internal Polri

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap, Jenderal Listyo Sigit dapat menyusun agenda kerja yang berorientasi pada menaikkan citra Polri di mata masyarakat

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
Indonesia
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19

Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV
Indonesia
Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air Pakai ROV

Tim TNI AL telah berhasil menemukan black box jenis FDR di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang pada 12 Januari 2021 lalu.

Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif
Indonesia
Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

Harga Isi Ulang Oksigen di Jakarta Mulai Melonjak
Indonesia
Harga Isi Ulang Oksigen di Jakarta Mulai Melonjak

Akibatnya, persediaan oksigen juga mulai cepat habis

DPR: Prabowo Kunjungi AS untuk Bahas Alutsista
Indonesia
DPR: Prabowo Kunjungi AS untuk Bahas Alutsista

"Kehadiran Menhan RI ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang Alutsista," jelas Syaifullah

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Indonesia
Guru Besar Undip Dukung Pemerintah tak Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Dia menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik lebih diabdikan kepada kepentingan mendasar Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.