Polisi yang Lakukan Pungli Pengurusan SIM Bakal Diturunkan Pangkatnya Surat Izin Mengemudi (Antaranews)

Merahputih.com - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo memastikan, bakal ada ancaman sanksi kepada oknum polisi yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

"Jelas memang ada mekanisme sidang disiplin atau sidang kode etik. (Sanksinya) bisa berupa mutasi, demosi (perubahan jabatan) sampai turun pangkat," kata Sambodo dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Baca Juga:

Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta

Sambodo menyebut, pemberian sanksi merupakan salah satu upaya guna mencegah adanya kegiatan pungli di lingkungan Samsat dan Satpas.

sim online
Surat Izin Mengemudi. Foto: ist

Sementara upaya lainnya yakni dengan melakukan peningkatan pengawasan melalui CCTV dan kotak pengaduan masyarakat, menuliskan keterangan semua layanan tidak dipungut biaya.

Baca Juga:

Demo Formula E Ricuh, KPK Minta Laporan Dugaan Korupsi Lewat Saluran Dumas

Serta mengedepankan sistem online sehingga interaksi antara petugas dan masyarakat dapat berkurang.

"Seperti melalui aplikasi SINAR untuk perpanjangan SIM, aplikasi SIONDEL dan SIGNAL untuk masyarakat yang ingin memperpanjang STNK. ETLE untuk penerapan tilang," pungkas Sambodo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin Reklamasi Pulau G.

KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada
Indonesia
KPK Kritisi Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada

kegiatan ini baru dieksekusi di masa kampanye Pilkada, yang diduga ada kerabat dari Gubernur NTB juga maju dalam kontestasi demikrasi serentak 2020.

 Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Benur, Edhy Prabowo Dituntut Lima Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta agar menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen
Indonesia
Gibran Wajibkan ASN Penyintas COVID-19 Donor Plasma Konvalesen

Minimnya stok plasma konvalesen juga kerap dikeluhkan PMI Solo. Padahal, permintaan meningkat terus seiring lonjakan kasus Corona.

Hampir 9 Ribu Anak Buah Anies Diturunkan Urusi Sampah Antisipasi Banjir
Indonesia
Hampir 9 Ribu Anak Buah Anies Diturunkan Urusi Sampah Antisipasi Banjir

Sebanyak 8.945 personel dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta diterjunkan untuk menangani sampah di kali-kali ibu kota dalam mengantisipasi musim hujan.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji
Indonesia
Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Ganjil Genap Masih Dikaji

"Untuk masalah tilang ini masih menjadi kajian kita. Intinya, kami bisa menggunakan tilang, kita juga lihat rambu-rambunya karena memang ganjil genap ditandai dengan rambu jalan," kata Sambodo

Istana Nilai Jokowi Gunakan Baju Adat Badui untuk Hentikan Stigma Negatif
Indonesia
Istana Nilai Jokowi Gunakan Baju Adat Badui untuk Hentikan Stigma Negatif

Pakaian adat ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija

Warga DKI Diminta Tak Terlena Gegara BOR Pasien COVID-19 Turun 50 Persen
Indonesia
Warga DKI Diminta Tak Terlena Gegara BOR Pasien COVID-19 Turun 50 Persen

Kasus meninggal dunia akibat COVID-19 dan kasus positif juga menurun drastis

Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk Anak dan Ibu Hamil
Indonesia
Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk Anak dan Ibu Hamil

Pemerintah resmi meluncurkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 12-18 tahun.

Indekos di Sukoharjo Terbakar, 3 Orang Penghuni Meninggal
Indonesia
Indekos di Sukoharjo Terbakar, 3 Orang Penghuni Meninggal

Tim Laboratorium Forensik Polda Jateng masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sejumlah saksi juga dimintai.