Polisi Virtual Tegur 200 Akun Media Sosial karena Sebar Konten SARA Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

MerahPutih.com - Polisi virtual Mabes Polri mengirimkan surat teguran kepada 200 akun media sosial sejak 23 Februari sampai 12 April 2021.

Peringatan dikirimkan kepada akun-akun yang mengunggah konten mengandung unsur suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga

Polisi Virtual Ciduk Warga Slawi setelah Mengolok-olok Gibran

"Dari 329 konten yang diajukan peringatan virtual police, 200 lolos verifikasi," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (13/4).

Sementara itu, 38 konten saat ini sedang dalam proses verifikasi dan sisanya tidak lolos. Slamet menjelaskan, saat ini virtual police tengah memproses pengiriman peringatan ke 68 akun.

Kemudian, 45 akun sudah dapat peringatan pertama dan 46 akun dapat peringatan kedua. Sebanyak 27 akun akhirnya tidak dikirim karena konten sudah dihapus sebelum diberikan peringatan.

Ilustrasi media sosial. Foto: Net

Sementara itu peringatan ke 52 akun gagal terkirim karena meski target lolos verifikasi, tapi akun resmi Ditipidsiber diblokir oleh pengguna.

Menurut Slamet, konten yang mengandung unsur SARA itu paling banyak dilaporkan di Twitter dan Facebook. Kemudian, di Instagram, Youtube, dan Whatsapp.

Adapun kerja virtual police yaitu memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU ITE.

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah pejabat setuju, virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun. (Knu)

Baca Juga

Polisi Virtual Hadir, Masyarakat Diminta Tak Perlu Takut Dibungkam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung
Indonesia
Polri Mendadak Tunda Pengungkapan Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung

Agenda yang rencananya digelar pada Rabu (30/9) itu ditunda hingga besok, Kamis (1/10).

Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Pimpinan DPR Sebut Gerakan Pembebasan Papua Barat Perlu Diproses Hukum

Azis juga mengutuk klaim ULMWP pimpinan Benny Wenda

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi
Indonesia
Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

Saat ini, tercatat ada sekitar 31 daerah yang berpotensi terjadi calon tunggal, termasuk di Pilwakot Kota Solo yang diikuti oleh anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka

Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar
Indonesia
Dana Kampanye Pilkada Tangsel Dibatasi Cuma Rp25 Miliar

Batas maksimal yang disepakati ketiga paslon dan KPU sebesar Rp 25 miliar.

Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Komjak Duga Ada Keterlibatan Mafia di Balik Skandal Djoko Tjandra

"Ada oknum penasihat hukum juga di sana. Ini kan bahaya bagi penegakkan hukum kita yang selalu diwacanakan itu adalah penegakan hukum yang benar," sambungnya.

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019.

Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar

KPK tidak memerlukan keterangan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur

Satgas COVID-19 Bantah PPKM Mikro Bentuk Pelonggaran Aturan
Indonesia
Satgas COVID-19 Bantah PPKM Mikro Bentuk Pelonggaran Aturan

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bukan semata-mata pelonggaran tanpa dasar.

Mabes Polri Diserang, Polda Jateng Tingkatkan Keamanan Polres hingga Polsek
Indonesia
Mabes Polri Diserang, Polda Jateng Tingkatkan Keamanan Polres hingga Polsek

Polda Jawa Tengah meningkatkan pengamanan di seluruh markas kepolisian dari tingkat polda sampai polres.