Polisi Usut Kerumunan dan Intimidasi Satpol PP Saat Tertibkan Pasar Klitikan Solo Kerumunan PKL saat PPKM Darurat di Solo. (Foto: MP/ Ismail)

MerahPutih.com - Polda Jawa Tengah tindaklanjuti adanya kasus dugaan intimidasi warga terhadap Satpol PP Solo, Jawa Tengah. Kasus itu terjadi saat Satpol PP melakukan penertiban PKL Pasar Klitikan Notoharjo, Solo, yang nekat berjualan dan berkerumun saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Minggu (4/7)

Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Qudusy membenarkan telah menerima laporan dari Satpol PP Solo terlait dugaan intimidasi saat bertugas melakukan penertiban PPKM Daurat. Ia mengaku Polda Jawa Tengah sedang tindaklanjut penyelidikan itu setelah resmi mendapatkan laporan.

Baca Juga:

Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Bisa Sidang di Tempat

"Kami telah melaksanakan gelar pekara dengan agenda naik sidik dan gelar perkara agenda penetapan tersangka," kata Iqbal, Salasa (6/7).

Dikatakannya, pihaknya bakal meminta keterangan saksi ahli guna melengkapi berkas perkara tersebut. Saksi ahli tersebut meliputi ahli pidana dan ahli bahasa.

"Sudah ada tiga orang anggota Satpol PP yang kita periksa sebagai saksi. Kami juga mempelajari video viral melibatkan Satpol PP yang diduga diintimidasi ratusan PKL," katanya.

Dari komunitas paguyuban pedagang, kata dia, juga ada yang dijadikan saksi. Demikian halnya masyarakat yang mengetahui kejadian itu juga dijadikan sebagai saksi.

Kerumunan PKL di Solo. (Foto: MP/Ismail)
Kerumunan PKL di Solo. (Foto: MP/Ismail)

"Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan barang bukti berupa surat tugas dari institusi Satpol PP," papar dia.

Polda Jawa Tengah, kata dia, masih melakukan upaya penyelidikan terhadap keberadaan pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap personel Satpol PP. Dalam hal ini, pihak yang mengintimidasi tersebut disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 atau Pasal 212 KUHP, dan atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Terhadap Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan penahanan," pungkas Iqbal. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Minta Pemerintah Atasi Kelangkaan Bahan Pangan Jelang Ramadan
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Atasi Kelangkaan Bahan Pangan Jelang Ramadan

“Di sejumlah daerah sudah mulai terjadi krisis pangan. Hal ini harus segera diatasi. Jangan sampai rakyat semakin menderita,” kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dalam keterangannya, Jumat (4/3).

[Hoaks atau Fakta]: Garam dan Madu Sembuhkan Pasien COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Garam dan Madu Sembuhkan Pasien COVID-19

Sampai detik ini tidak ada obat atau vaksin yang betul-betul efektif, karena virusnya sangat cerdik. Karena kalau ada bahan yang membahayakan dirinya maka virus akan melakukan mutasi.

Ucapkan Selamat, Malaysia Ikut Gembira Indonesia Menang Piala Thomas
Olahraga
Ucapkan Selamat, Malaysia Ikut Gembira Indonesia Menang Piala Thomas

Malaysia juga berharap harus bisa menyusul prestasi tim bulu tangkis Indonesia di masa depan

Bupati Bekasi Memiliki Penyakit Penyerta
Indonesia
Bupati Bekasi Memiliki Penyakit Penyerta

Eka akhirnya mendapatkan perawatan di salah satu ICU di Rumah Sakit Siloam, Kelapa Dua, Tangerang

Semua Aparat yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina COVID-19 Bakal Ditindak
Indonesia
Semua Aparat yang Bantu Rachel Vennya Kabur Karantina COVID-19 Bakal Ditindak

"Dia yang mengatur agar selebgram Rachel Vennya dapat menghindari prosedur pelaksanaan karantina yang seharusnya dilakukan usai melakukan perjalanan dari luar negeri," kata Herwin kepada wartawan, Kamis (14/10)

Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang
Indonesia
Ketentuan Terbaru PPKM di Jabodetabek Sepekan Mendatang

Di Banten, daerah yang menerapkan PPKM level 2 yakni Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.

Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli
Indonesia
Pemkot Bandung Pecat Pemikul Jenazah TPU Cikadut karena Dugaan Pungli

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memecat seorang pemikul jenazah di TPU Khusus COVID-19, Cikadut, berinisial R karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada keluarga korban COVID-19.

Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
Catat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diberlakukan Ganjil Genap di Jakarta

Melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro, pengendalian mobilitas masyarakat dengan sistem ganjil genap tersebut ditetapkan sesuai dengan SK Kadishub No. 320/2021 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021.

Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran
Indonesia
Polda Metro Buka Gerai Vaksinasi Booster di GBK sampai Lebaran

Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi booster di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4).

Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin
Dunia
Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin

Indonesia menargetkan bisa melakukan vaksinasi sebanyak 181. Sehingga dibutuhkan ketersediaan sekitar 426 juta dosis vaksin.