Polisi Tolong Ingat, Kemenkop Utamakan Sosialisasi Izin Edar UMKM Bukan Ditangkap Ilustrasi pelaku UMKM masakan rumahan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bersama Polri akhirnya sepakat akan lebih mengedepankan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait berbagai perizinan yang diperlukan, ketimbang jalur hukum melalui proses pemidanaan ataupun penangkapan.

Kesepakatan ini merupakan respons atas informasi pelaku usaha penjual makanan beku (frozen food) yang beberapa waktu lalu viral dimintai keterangan kepolisian.

Baca Juga:

Panggil UMKM Makanan dan Minuman ke Kantor, Polisi Bantah Lakukan Pemeriksaan

“Dalam pertemuan dengan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, kami sampaikan bahwa banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil terkait dengan izin edar, dan yang saat ini sedang viral terkait adanya pelaku usaha penjual frozen food yang dimintai keterangan oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat dikarenakan tidak memiliki izin produksi industri rumah tangga,” kata Kepala Biro Hukum dan Kerja sama KemenkopUKM Henra Saragih, di Kantor Mabes Polri dalam keterangannya, Jakarta, ditulis Rabu (20/10).

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih, Jakarta, Rabu (20/10). ANTARA/HO-KemenkopUKM
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM Henra Saragih, Jakarta, Rabu (20/10). ANTARA/HO-KemenkopUKM

Dalam pertemuan itu, kembali ditegaskan nota kesepahaman (MoU) sebelumnya antara KemenkopUKM dengan Polri tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi agar para pelaku usaha mikro dan kecil lebih diupayakan pada pembinaan, bukan penangkapan. MoU akan ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara unit kerja teknis dari kedua belah pihak.

"Melalui PKS yang tengah disusun, kami bersama Polri akan mengedepankan sosialisasi kepada pelaku UMKM terkait perizinan-perizinan yang diperlukan," tutur Henra, dilansir Antara.

Setelah adanya PKS, Polri disebut akan menerbitkan Petunjuk Arahan (Jukrah) Penanganan UMKM. Perjanjian tersebut akan menjadi dasar untuk sosialisasi bersama KemenkopUKM, Polri, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada Pelaku UMK dan dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi maupun kabupaten/kota terkait izin edar.

Baca Juga:

Mayoritas Pelaku UMKM Ingin Memilih Bikin Produk Ramah Lingkungan

Mabes Polri juga menyarankan agar disusun klasifikasi jenis pangan yang diizinkan memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) serta yang tak diizinkan mendapatkan SPP-IRT sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

“Semua arahan dari Mabes Polri segera ditindak lanjuti, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjalankan usahanya dengan tenang dan nyaman,” tutup Hendra.

Tangkapan layar UMKM dipanggi Polisi.
Tangkapan layar pelaku UMKM dipanggil Polisi. (Twitter)

Sebelumnya ada unggahan di media sosial, Twitter, dari salah satu akun yang membagikan cerita seorang pelaku UMKM frozen food yang dipanggil polisi dan terancam di penjara hingga didenda Rp4 miliar lantaran tak memiliki izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). (*)

Baca Juga:

Pelaku UMKM Kini Bisa Konsultasi Bisnis dengan Mentor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Paul Zhang Dipastikan Masih WNI
Indonesia
Paul Zhang Dipastikan Masih WNI

Penyidik saat ini tengah berfokus untuk berkoordinasi dengan Interpol terkait dengan penerbitan Red Notice terhadap Paul Zhang.

PDIP Tolak Perubahan RPJMD Gegara Anies Belum 'Lunasi' Janji
Indonesia
PDIP Tolak Perubahan RPJMD Gegara Anies Belum 'Lunasi' Janji

Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai

COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI
Indonesia
COVID-19 Meroket, Ini Perintah Jokowi ke Kapolri dan Panglima TNI

“Beliau menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan bahwa implementasi di lapangan dari PPKM Mikro ini benar-benar sesuai dengan yang sudah dirumuskan,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi

Risma Bagikan 105 Unit Tablet Bagi Anak-anak di Kawasan Bekas Lokalisasi Dolly
Indonesia
Risma Bagikan 105 Unit Tablet Bagi Anak-anak di Kawasan Bekas Lokalisasi Dolly

Risma menghimbau, setelah pemberian bantuan tersebut diharapkan mereka lebih giat belajar, semangat dan yakin bisa sukses.

KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya
Indonesia
KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya

KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya.

Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP
Indonesia
Pembangunan Landasan Pacu Bandara Lombok Rampung Sebelum MotoGP

Landasan pacu Bandara Internasional Lombok diperpanjang dari 2.750 meter menjadi 3.300 meter dengan dana mencapai Rp500 miliar.

 TNI Kerahkan 200 Vaksinator Ke Kabupaten Bogor
Indonesia
TNI Kerahkan 200 Vaksinator Ke Kabupaten Bogor

Tenaga vaksinator TNI akan bertugas selama dua minggu di Kabupaten Bogor. Adapun jenis vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac dan AstraZeneca baik dosis 1 maupun dosis 2.

'Black Box' Rimbun Air Ditemukan, Segera Dibawa ke Timika
Indonesia
'Black Box' Rimbun Air Ditemukan, Segera Dibawa ke Timika

Selanjutnya kotak hitam itu akan diamankan sementara di Kantor Basarnas Timika

Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY
Indonesia
Hadiri KLB, Ketua DPD dan DPC di Kepulauan Riau Dipecat AHY

Partai Demokrat tidak akan mengambil kebijakan berujung pemberhentian, apabila kader partai bekerja dengan baik.

Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP
Indonesia
Hitung Kerugian Pencurian Besi Kereta Cepat, Polisi Panggil PT WIKA untuk BAP

Lima orang berinisial SA (25), SU, AR (30), MLR (24), dan DY (46) telah ditetapkan sebagai tersangka