Polisi Tilang 7.460 Pengendara Pada Hari ke-11 Operasi Patuh Jaya Polisi menindak pelanggar dalam Operasi Patuh Jaya di Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2020). (ANTARA/HO/Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Sebanyak 7.460 pengendara tercatat melanggar lalu lintas pada hari ke-11 Operasi Patuh Jaya 2020 bergulir. Dari jumlah tersebut ada yang ditilang, ada pula yang hanya dapat teguran.

"Jumlah kendaraan yang ditindak sejumlah 7.460," ucap Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dihubungi wartawan, Senin (3/8).

Baca Juga

Penerapan Ganjil Genap "Paksa" Masyarakat Naik Angkutan Umum

Jika dirinci, sebanyak 2.477 pelanggar lalu lintas diberikan tindakan tegas berupa penilangan.

Kemudian, sebanyak 4.983 pelanggar yang ditegur. Peneguran tanpa tilang dilakukan polisi secara situasional melihat respon dari pelanggar lalu lintas tersebut.

Polisi lalu lintas menilang pengendara mobil yang melintasi di jalur TransJakarta Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (24/7/2020). Sedikitnya 40 pengendara ditilang kurang dari satu jam Operasi Patuh Jaya 2020. (ANTARA/Andi Firdaus)
Polisi lalu lintas menilang pengendara mobil yang melintasi di jalur TransJakarta Jalan Raya Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jumat (24/7/2020). Sedikitnya 40 pengendara ditilang kurang dari satu jam Operasi Patuh Jaya 2020. (ANTARA/Andi Firdaus)

Fahri mengatakan pelanggar terbanyak dalam operasi hari ke-11 masih didominasi sepeda motor

Jenis pelanggaran melawan arus masih mendominasi dalam operasi hari ke-11 ini dengan jumlah 700 pelanggar yang tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas dengan cara melawan arus.

Baca Juga

Ganjil Genap DKI Kembali Berlaku di Tengah Banjir Kritik, Ini Imbasnya ke KRL

"Pelanggaran didominasi oleh pengemudi sepeda motor. Pelanggaran tertinggi adalah melawan arus dengan jumlah 703 pelanggaran," katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra
Indonesia
Polisi Usut Aliran Dana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

"Sesuai dengan janji bahwa kami akan selalu menyampaikan sebagai bentuk transparansi kita sehingga publik bisa mengikuti setiap perkembangan kami," ungkap Listyo.

Jawa Barat Dapat Jatah Rp243 Miliar Buat Bedah Rumah
Indonesia
Jawa Barat Dapat Jatah Rp243 Miliar Buat Bedah Rumah

Setiap unit rumah tidak layak huni yang dibedah mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta.

Penjualan Hewan Kurban di Kota Tangerang Diprediksi Menurun Akibat Covid-19
Foto
Penjualan Hewan Kurban di Kota Tangerang Diprediksi Menurun Akibat Covid-19

Penjualan hewan kurban untuk perayaan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah diprediksi menurun dibanding tahun lalu akibat pandemi Covid-19

Terus Bertambah, 440 Pegawai Positif Corona di 68 Perkantoran Jakarta
Indonesia
Terus Bertambah, 440 Pegawai Positif Corona di 68 Perkantoran Jakarta

Sebelumnya tercatata ada sebanyak 375 pegawai terinfeksi COVID-19 di 59 kantor.

Bamsoet Minta Pemerintah Perluas Jalur Khusus Bersepeda
Indonesia
Bamsoet Minta Pemerintah Perluas Jalur Khusus Bersepeda

Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dengan bersepeda

Adakah Afiliasi Antara Terdakwa dengan Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya?
Indonesia
Adakah Afiliasi Antara Terdakwa dengan Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya?

Tercatat 10 perusahaan yang terafiliasi Grup Bakrie ternyata menjadi underlying reksa dana dalam portofolio investasi PT Asuransi Jiwasaraya (Persero).

Pimpinan KPK Angkat Bicara Soal Isu Liar Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pimpinan KPK Angkat Bicara Soal Isu Liar Kebakaran Gedung Kejagung

Terlebih, saat ini pihak kepolisian bekerjasama dengan para petugas Damkar tengah mencari pemicu terjadinya kebakaran

5 Produk Hukum di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Kontroversi
Indonesia
5 Produk Hukum di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Kontroversi

Lima produk hukum tersebut dicurigai sarat akan kepentingan elit politik dan elit di sektor bisnis.

Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen
Indonesia
Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen

Tito sudah memerintahkan bahwa dalam waktu dua minggu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil harus berada di daerah-daerah