Polisi Tetapkan 87 Tersangka Ricuh Demo UU Cipta Kerja, Tujuh Orang Tidur di Tahanan Sejumlah halte bus Transjakarta dan fasilitas umum dirusak massa aksi menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10) (MP/Rizki

Merahputih.com - Polda Metro Jaya menetapkan 87 orang sebagai tersangka dalam ricuh unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah titik di Jakarta, Kamis (8/10).

"Kemarin saya bilang 285 orang yang kita dalami lagi. Nah sekarang diperkecil lagi, tinggal 87 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Sabtu (10/10).

Pada malam kerusuhan itu, polisi mengamankan 1.192 orang dalam ricuh unjuk tersebut dan 285 orang terindikasi terlibat dalam tindak pidana.

Baca Juga

128 Sepeda Sewa Milik DKI Hangus Dibakar Massa Aksi UU Cipta Kerja

Dari 87 orang tersebut sebanyak tujuh orang yang ditahan karena terancam hukuman di atas lima tahun penjara.

"Yang sudah ditahan itu baru tujuh, kenapa 80 tidak ditahan? Karena kan pasalnya ada ancaman hukuman, tergantung unsur pasalnya. Kalau yang tujuh ini ancamannya di atas lima tahun jadi ditahan," tambahnya

Tujuh orang tersebut terancam dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang perlawanan kepada petugas. "Pasal 170 (KUHP), dia melakukan pengeroyokan kepada petugas," kata Yusri.

Yusri mengatakan pihak kepolisian mengamankan sebanyak 1.192 orang dalam kericuhan yang berujung dengan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas milik kepolisian seperti pos polisi dan kendaraan dinas.

Personil Brimob POLRI melepaskan gas air mata ke arah massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Sekitar 50 persen dari orang-orang yang diamankan tersebut masih berstatus pelajar di bawah umur.

Pelajar tersebut mengaku mendapat undangan dari media sosial dan dijanjikan akan mendapatkan sejumlah uang.

Pelajar tersebut kemudian dipulangkan tapi dengan syarat harus dijemput oleh orang tuanya dan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Baca Juga

Polda Jatim Tetapkan Belasan Pedemo Lakukan Perusakan

Orang tua pelajar yang datang menjemput juga diimbau untuk mengawasi anak-anaknya dengan lebih baik.

"Kenapa saya butuh orang tuanya? 50 persen dari 1192 ini adalah anak sekolah STM yang ditanya, 'kamu tahu tidak, apa itu undang-undang (Ciptaker)? Tidak tahu. Terus kamu ke sini ngapain? Oh saya diundang pak melalui media sosial diajak teman, nanti dapat duit di sana, dapat makan, tiket kereta sudah disiapin truk sudah disiapin, bus sudah disiapin tinggal datang ke sana lempar-lempar saja.'" tambahnya.

Pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada para pelajar yang diamankan untuk tidak ikut-ikutan ajakan yang tidak jelas asal-usulnya dan melawan hukum. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri
Indonesia
Begini Ciri Khas Jokowi Pilih Kapolri

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

Mobilitas Warga Depok, Tangerang dan Bekasi bakal Dibatasi
Indonesia
Mobilitas Warga Depok, Tangerang dan Bekasi bakal Dibatasi

"Penambahan titik-titik di daerah penyangga (Bekasi, Depok, Tangerang)," terang Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo

Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes
Indonesia
Pejabat Tertular COVID-19, Pemkot Yogyakarta Tutup Pelayanan Kantor Dinkes

Pemerintah Kota Yogyakarta menutup dan menghentikan sementara pelayanan publik di Kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Halau Pemudik, Pemkab Sleman Pasang Penyekat di Jalur Tikus Perbatasan
Indonesia
Halau Pemudik, Pemkab Sleman Pasang Penyekat di Jalur Tikus Perbatasan

Posko monitoring penumpang ada di Terminal Prambanan, Terminal Condongcatur, Terminal Gamping dan Terminal Pakem.

Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Musibah Banjir Bandang di NTT
Indonesia
Jokowi Sampaikan Duka Cita Atas Musibah Banjir Bandang di NTT

Perhatikan selalu peringatan dini dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

828 Calon Penumpang di KAI Daop 3 Cirebon Batal Berangkat
Indonesia
828 Calon Penumpang di KAI Daop 3 Cirebon Batal Berangkat

"Dari tanggal 3-25 Juli 2021 terdapat 828 calon penumpang yang dibatalkan keberangkatannya, karena tidak memenuhi persyaratan," ucap Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Suprapto

ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar
Indonesia
ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.

ICW Pertanyakan Sikap Jampidsus Soal Pinangki
Indonesia
ICW Pertanyakan Sikap Jampidsus Soal Pinangki

Jampidsus bahkan bisa menelisik lebih lanjut soal komunikasi antara Pinangki dengan Anita Kolopaking

Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, secara menyeluruh keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro belum diputus.

Pembukaan Sekolah di Bandung Kewenangan Satgas COVID-19
Indonesia
Pembukaan Sekolah di Bandung Kewenangan Satgas COVID-19

PTM terbatas nanti hanya sebagian siswa yang bisa mengikuti