Polisi Terus Berupaya Bubarkan Massa 212 Peserta Aksi 212 di seputar Medan Merdeka, Jakarta. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Mayoritas peserta Reuni 212 di kawasan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat terpaksa gigit jari. Pasalnya, setiap upaya masuk ke kawasan tersebut selalu gagal akibat adanya adangan dari Kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan, langkah mendorong massa di beberapa sisi tujuannya untuk kebaikan bersama. Yakni mencegah terjadinya klaster COVID-19.

"Kita lihat ada varian baru (Omicron) demikian bahaya. Bayangkan kalau mereka datang dengan jumlah banyak, apalagi dari darah lain di luar DKI, kita tidak tahu mereka audah vaksin apa belum," kata Kombes Endra Zulpan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Baca Juga:

Buntut Reuni 212, Kereta Jarak Jauh Berhenti di Stasiun Jatinegara

Zulpan melanjutkan, jika mereka masuk dalam jumlah besar ini jelas melanggar prokes.

"Lain hal ketika mereka gunakan tempat seperti di gedung, prokes bisa jalan, jaga jarak. Ada aplikasi PeduliLindungi dan lainnya," imbuh Zulpan.

Selain itu, Satgas COVID-19 juga tidak memberikan rekomendasi. Sebab, rekomendasi jadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin melaksanakan aksi.

"Kemudian izin tempat juga tidak didapat dari pemda. Maka itu, Polda Metro Jaya juga tidak memberikan izin," terang mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini.

Jangan sampai, lanjut Zulpan, massa memaksakan diri untuk reuni sehingga berdampak tidak baik bagi kesehatan. Apalagi, angka penularan kasus sudah berhasil ditekan.

"Kalau eknomi lumpuh kita semua yang berdampak," sesal Zulpan.

Baca Juga:

KSAD Minta Massa Reuni 212 Bubar

"Jadi itu ya, biar masyarakat juga paham. Ini kepolisian prinsipnya mengutamakan kepentingan masyarakat," tambah mantan Kapolsek Gambir ini.

Zulpan yang mengenakan seragam dinas kepolisian lengkapnya ini juga mengakui, ada beberapa peserta aksi yang diamankan mencapai 30 orang. Mayoritas merupakan anak muda dari luar Jakarta.

"Mereka dimintai ketarangan ada beberapa lah, ditanya asalnya dari mana KTP-nya mana, tujuannya apa, sudah tahu belum ini dilarang pemerintah begitu," terang Zulpan.

Polda Metro akan tetap melakukan pengamanan meski massa berangsur pulang.

Ini untuk menciptakan situasi yang kondusif baik keamanan ketertiban dan kesehatan.

"Kami mengedepankan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan mana kala terjadi kerumunan daripada massa atau masyarakat," tutup Zulpan. (Knu)

Baca Juga:

Di Depan Massa, Polisi Sebut Reuni 212 Tak Ada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov Jabar Mulai Gelontorkan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter
Indonesia
Pemprov Jabar Mulai Gelontorkan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Dengan adanya operasi pasar murah minyak goreng bisa mempercepat proses distribusi dan membantu harga minyak untuk kembali normal.

Bunga Kredit Lambat Turun
Indonesia
Bunga Kredit Lambat Turun

Total penurunan suku bunga acuan mencapai 150 basis poin sejak 2020 hingga dua bulan pertama 2021

MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal
Indonesia
MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS Pilkada Mandailing Natal

MK memerintahkan KPU Mandailing Natal merombak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tiga TPS.

PPKM Darurat, Ini Instruksi Mendagri Soal Penguatan 3T dan Target Tes Per Hari
Indonesia
PPKM Darurat, Ini Instruksi Mendagri Soal Penguatan 3T dan Target Tes Per Hari

Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 menjadi payung hukum pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman
Indonesia
Alasan Damkar Tak Pakai Robot Rp40 Miliar saat Kebakaran Matraman

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menjelaskan tidak menerjunkan robot canggih senilai Rp40 miliar saat kebakaran di Matraman.

Kemendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Diadakan pada 2024
Indonesia
Kemendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Diadakan pada 2024

Kementerian Dalam Negeri menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan undang-undang yang ada.

Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta mengakui perkara tanah sudah sejak lama terjadi di ibu kota atau bukan hal baru.

Sambangi Kantor PSI, KPK: Tidak ada Jaminan Orang Tidak Korupsi
Indonesia
Sambangi Kantor PSI, KPK: Tidak ada Jaminan Orang Tidak Korupsi

KPK menyambangi kantor DPP PSI di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (16/4).

Rantis P6 ATAV: Primadona Depan Istana
Indonesia
Rantis P6 ATAV: Primadona Depan Istana

Kendaraan serang ringan (light strike vehicle) P6 ATAV jadi 'Magnet' warga yang melintas di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen

Lain cerita calon penumpang Umar Wisesa yang gagal berangkat ke Tasikmalaya karena tidak mengantongi dokumen perjalanan dari kelurahan