Polisi Temukan Hal Aneh dalam Kasus Perempuan Bawa Bensin ke Kantor Anies Ilustrasi - api (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Penyidik kepolisian menemukan ada yang aneh dalam kasus seorang wanita membawa bensin menyelinap ke dalam kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di gedung Balai Kota Jakarta, para pukul 12.00 WIB, Selasa (27/10).

Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir Kompol Gunarto menuturkan, keanehannya yakni pihak Balai Kota DKI tak langsung membuat laporan.

"Kami terima surat pemberitahuan atas kejadian di Balai Kota pada malam harinya, jam 22.30 WIB, padahal kejadiannya pagi," kata Gunarto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10).

Baca Juga:

Karena Faktor Ini Pelaku Begal Pesepeda Sulit Terungkap

Ia menuturkan, laporan ke pihak kepolisian justru karena ramai di media massa.

"Kami mau ke sana untuk klarifikasi namun mereka cuti bersama," terang Gunarto.

Yang lebih mengherankan, pelakupun disebut Gunarto tak jelas rimbanya.

"Pelakunya entah sudah di mana. Namun kami tetap selidiki," terang Gunarto.

Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan, wanita tersebut menyelinap melalui gedung Blok G Balai Kota Jakarta.

Saat itu, petugas pengamanan dalam (pamdal) sempat memeriksa tas yang dibawa wanita tersebut menggunakan mesin pendeteksi.

Saat mesin tersebut mendeteksi wanita ini membawa bensin, petugas Pamdal pun meminta bantuan TNI-Polri.

"Karena melihat ibu-ibu ini memaksa dan teriak-teriak, akhirnya pamdal ini meminta bantuan dari BKO (bantuan operasional)," jelasnya.

Ilustrasi - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.
Ilustrasi - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta, Kamis (17/5/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aa.

"TNI-Polri dan pamdal naik ke atas karena dia memaksa mau ketemu, akhirnya teriak. Wanita itu teriak-teriak, saya akan bakar gedung itu, dia teriak seperti itu," ujar Budi.

"Akhirnya kita geledah tasnya, ternyata di tasnya itu ada bensin dan kayak karton. Akhirnya kami amankanlah bensinnya," tutur Budi.

Budi menduga, wanita tersebut mengidap gangguan jiwa.

"Kami berpikir dia sakit jiwa," ucapnya, singkat.

Namun, Budi menyatakan barang bukti berupa bensin kini diamankan pihak kepolisian.

Budi menjelaskan, kejadian tersebut berlangsung pada pukul 12.00 WIB, Selasa (27/10) kemarin.

Kemudian wanita tersebut meminta kepada petugas setempat guna bertemu dengan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Katanya mau mengecek surat karena memang suratnya juga aneh. Kami menduga ibu ini juga tidak waras, karena suratnya juga surat aneh, bahasanya juga tidak beraturan," ungkap Budi.

Baca Juga:

Peringatan Sumpah Pemuda, Ditreskrimsus Polda Metro Bagikan Ratusan Sembako dan Ingatkan Bahaya Hoaks

"Kami juga sebenernya, melihat itu bahasa yang tidak baik. (Struktur kalimatnya) tidak bagus. Itu memang bahasa asal dan tidak jelas itu surat apa," sambungnya.

Isi surat tersebut, lanjutnya, berisi kalimat meminta uang kepada Bank DKI Jakarta.

"Dia menyatakan mau minta duit ke Bank DKI karena dia punya uang di Bank DKI, terus karena dia mewakili polsek-polsek. Seperti itu, jadi ngaco," jelasnya.

"Terus dia (pura-pura) jadi pemimpinnya dan Rhoma Irama (Raja Dangdut) jadi wakilnya, bahasanya tidak jelas. Jadi bahasanya ngaco," tutup Budi. (Knu)

Baca Juga:

Ini Kata Polisi Soal Ciri-ciri Anarko Pembuat Onar saat Demonstrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Virus Corona Hampir Sentuh 100 Ribu, Tingkat Kematian Tertinggi di Italia
Indonesia
Kasus Virus Corona Hampir Sentuh 100 Ribu, Tingkat Kematian Tertinggi di Italia

Secara keseluruhan pada Jumat (6/3) ada 2.873 kasus baru COVID-19 dengan perincian 146 kasus baru di Tiongkok dan 2.727 kasus baru di 88 negara dan wilayah di luar negera itu.

Operasional Transjakarta Rute 1B Disetop Gegara Demo RUU HIP di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
Operasional Transjakarta Rute 1B Disetop Gegara Demo RUU HIP di Depan Gedung DPR/MPR

Layanan TransJakarta akan kembali beroperasi saat arus lalu lintas sudah kembali normal

 Presiden Jokowi Bakal Undang Kaisar Naruhito ke Indonesia
Indonesia
Presiden Jokowi Bakal Undang Kaisar Naruhito ke Indonesia

"Kaisar Reiwa, julukan Kaisar Naruhito, atau era keselarasan nan indah juga akan menjadi simbol masyarakat Jepang dalam konteks hubungan-hubungan internasional, " kata Fadjroel.

 Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM
Indonesia
Kewajiban Miliki Kartu SIKM Masuk Jakarta Berpotensi Langgar HAM

"Dalam sehari dua hari mau lebaran dan silaturahmi kalau sampai dibatasi maka bisa menimbulkan permasalahan baru," jelas Trubus.

Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah
Indonesia
Sepekan Tahapan Kampanye Pilkada di Jateng, Bawaslu Temukan Pelanggaran di 4 Daerah

"Tahapan kampanye sudah berlangsung sepekan. Ada empat daerah yang melakukan pelanggaran," ujar Wahyu

Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi Megawati, Gibran: Saya Minta Doa yang Terbaik
Indonesia
Gibran-Teguh Dapat Rekomendasi Megawati, Gibran: Saya Minta Doa yang Terbaik

Gibran mengaku surat undangan untuk datang ke DPD PDIP Jawa Tengah sudah diterimanya.

 Sudah 5 Bulan, Polisi Tak Mampu Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Sudah 5 Bulan, Polisi Tak Mampu Tangkap Harun Masiku

“Sampai saat ini, Polri masih berupaya mencari keberadaan Harun Masiku dalam rangka membantu KPK,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan

Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 di DIY Kini 1.445

Tambahan kasus pada Selasa ini berasal dari hasil pemeriksaan laboratorium di DIY terhadap 462 sampel spesimen dari 385 orang.

Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Makin Tinggi, Polisi Tambah Kamera e-Tilang
Indonesia
Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Makin Tinggi, Polisi Tambah Kamera e-Tilang

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris
Indonesia
Partisipasi Melemah, Pemerintah dan DPR Diminta Terapkan Demokrasi Partisipatoris

Lembaga kajian demokrasi Public Virtue meminta pihak pemerintah dan DPR agar melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik maupun peraturan perundang-undangan.