Polisi Tegaskan Instruksi Kapolri Hanya untuk Media Internal, Bukan Media Nasional Kapolri mengeluarkan instruksi terkait peliputan awak media yang tertuang dalam ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 (Ist)

Merahputih.com - Polri angkat suara soal isi telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang salah satunya adalah soal pelarangan media meliput tindakan arogansi dan kekerasan anggota polisi.

“(Instruksi Kapolri hanya untuk) media internal. Ini ditujukan kepada pengemban fungsi Humas Polri,” kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (6/4).

Baca Juga:

Kapolri: Jiwa Korsa Tetap Ada

Ramadhan menegaskan instruksi itu tidak berlaku untuk media nasional. “(Instruksi TR itu tidak berlaku untuk media nasional) iya, hanya untuk internal saja,” beber Ramadhan.

Seperti diketahui, Kapolri mengeluarkan instruksi terkait peliputan awak media yang tertuang dalam ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 STR tersebut ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Kapolri mengeluarkan instruksi terkait peliputan awak media yang tertuang dalam ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021

Isi STR tersebut salah satunya memerintahkan jajaran Humas Polri agar tidak memberikan bahan pemberitaan ke awak media berkaitan dengan tindakan kepolisian yang bersifat arogan atau kekerasan.

Kapolri juga mengintruksikan agar Humas tidak memberikan data pemberitaan merinci terkait proses rekontruksi suatu kasus.

Baca Juga

Insan Pers Anggap Peraturan Kapolri Soal Media Terlalu Terburu-buru

Masih dalam STR tersebut, Kapolri meminta untuk memblur wajah pelaku maupun korban kejahatan baik korban pemerkosaan maupun anak di bawah umur.

Kapolri juga melarang pihaknya mengikutsertakan media saat proses penangkapan pelaku kejahatan apalagi disiarkan secara live. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat
Indonesia
KPK Sebut Laporan Harta Kekayaan 52 Pejabat Eksekutif Tidak Akurat

Tim Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak akurat.

Jokowi Jadi Salah Satu Pemimpin Muslim Dunia Berpengaruh 2021, Ini Respon PKB
Indonesia
Jokowi Jadi Salah Satu Pemimpin Muslim Dunia Berpengaruh 2021, Ini Respon PKB

Kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi menunjukkan sikap yang mendukung toleransi

Begini Susahnya Ungkap Identitas Puluhan Jasad Napi Terbakar di Lapas Tangerang
Indonesia
Begini Susahnya Ungkap Identitas Puluhan Jasad Napi Terbakar di Lapas Tangerang

DVI Mabes Polri terus bekerja dalam mengidentifikasi 41 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten di RS Polri, Kramat Jati.

Ketua DPR: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya
Indonesia
Ketua DPR: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya

Aparat di lapangan harus sedini mungkin mencegah terjadinya kekerasan antarsesama warga

Transjakarta Kembali Kecelakaan di Depan Ratu Plaza, Ban Sampai Naik ke Separator
Indonesia
Transjakarta Kembali Kecelakaan di Depan Ratu Plaza, Ban Sampai Naik ke Separator

Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut

17 Ribu Lebih Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Sektor Manufaktur Mendominasi
Indonesia
17 Ribu Lebih Perusahaan Daftar Vaksinasi Mandiri, Sektor Manufaktur Mendominasi

Kerja sama itu dalam upaya pengadaan kebutuhan vaksin program pemerintah

Ingat! Dilarang Nobar Liga 1
Indonesia
Ingat! Dilarang Nobar Liga 1

Para suporter diingatkan tidak membuat acara yang melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak negatif pada tim kesayangan mereka.

Pengemudi Ojol Dibegal di Tugu Tani, Polisi Kejar Pelaku
Indonesia
Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan
Dunia
Perebutan Harta Warisan, Pengadilan Sebut Jenazah Maradona Mesti Diawetkan

Jenazah mendiang legenda sepak bola Diego Maradona "harus diawetkan" bila DNA-nya diperlukan dalam kasus perebutan hak warisan.