Polisi Tangkap Pengelola Akun Instagram Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian Ilustrasi. (MP/Alfi Ramadhani)

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Polri menangkap pengelola akun Instagram @rif_opposite, MAM (45) karena diduga menyebar konten hoaks, ujaran kebencian, dan SARA.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Dani Kustoni mengatakan, pelaku memproduksi konten negatif sebanyak 2.542 konten.

Kasubdit 1 Dittipidum Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni - (Foto: Istimewa)
Kasubdit 1 Dittipidum Siber Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni - (Foto: Istimewa)

"Tersangka adalah pemilik akun Instagram rif_opposite yang sangat aktif melakukan unggahan gambar dan video hasil kreasi dan modifikasi sendiri di akun Instagram miliknya," kata Dani di Jakarta Selatan, Senin (1/7)

BACA JUGA: Tipe Orang yang Baru Resmi Pacaran di Zaman 'Now'

Dani menjelaskan akun rif_opposite memiliki 1.896 pengikut. Dalam sehari, lanjut Dani, MAM mengunggah konten yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sebanyak 4 hingga 5 kali.

"Konten unggahan sebagian besar mengandung unsur pidana. Beberapa konten yang mengandung unsur pidana antara lain 'situs KPU dikendalikan intruder', 'kecurangan dalam bentuk membuang C1 milik paslon 02', (dan lainnya)" ujarnya.

MAM ditangkap di Kompleks Borobudur, Jalan Tabrani Ahmad, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (25/6). Dani menuturkan korban konten negatif yang diposting pelaku adalah pejabat negara, mantan Presiden, tokoh agama, Polri, KPU, lembaga quick count.

"Tersangka mengaku termotivasi memposting konten-konten gambar dan video karena tidak suka dengan pemerintahan saat ini, dan agar semua masyarakat umum mengetahui tentang informasi yang ia sebarkan," tutur Dani.

Ilustrasi Hoaks

BACA JUGA: Terbongkarnya Jejaring Metamorfosa Jamaah Islamiyah

Atas perbuatannya, penyidik menjerat MAM dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; dan atau Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan ats Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan atau Pasal 207 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH