Polisi Tangani Puluhan Perkara Pilkada, 11 Kasus Sudah SP3 Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono . (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Merahputih.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mulai memberi perhatian khusus pada pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Hal ini untuk mencegah hajatan demokrasi jangan sampai malah menjadi bumerang persebaran COVID-19. Pelanggaran protokol kesehatan keseluruhan sebanyak 21 kasus.

Baca Juga:

Panglima TNI Mutasi 14 Perwira Tinggi TNI AD dan TNI AL

Angka ini diluar pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan secara keseluruhan yakni dengan laporan/temuan sebesar 320 perkara.

"Jumlah perkara diteruskan ke Polri 54 perkara dengan status penyelesaian perkara sebagai berikut disidik 30 perkara. Adapun tahap I sebanyak 3 perkara, P-21 ada 3 perkara, tahap 2 ada 7 perkara, dan SP-3 sebanyak 11 perkara," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (2/11).

Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA
Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono. Foto: ANTARA

Adapun jenis pelanggaran meliputi pemalsuan empat perkara yakni tidak melaksanakan verifikasi dan rekap dukungan 4 perkara.

Lalu ada juga mutasi pejabat 6 bulan sebelum paslon 2 perkara; menghilangkan hak seseorang jadi calon 2 perkara; mahar politik 1 perkara; money politik 6 perkara;

Baca Juga

TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Yang lain tindakan menguntungkan/merugikan salah satu paslon 26 perkara, menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugas 3 perkara, kampanye dengan menghina, menghasut, SARA 3 perkara, kampanye dengan kekerasan/ ancaman/menganjurkan kekerasan 1 perkara, dan kampanye libatkan pihak yang dilarang 2 perkara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap
Indonesia
Hindari Longsor, Kali Sentiong Dibangun Turap

Kini Kali Sentiong tengah dilakukan proses pengerukan lumpur hingga sampah lainnya

PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh
Indonesia
PKS Solo bakal Jadi Mitra Kritis Pemerintahan Gibran-Teguh

Ia menegaskan PKS akan tetap menjadi mitra kritis bagi Pemkot Solo terutama di tingkat DPRD, yang mana PKS Solo punya lima kursi.

Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Anak Usaha BUMN Mangkir Dari Panggilan KPK

Dindin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda tahun yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo
Indonesia
Bantu Urai Penumpukan Penumpang KRL, Kereta Bandara Banjir Promo

Promo harga tiket itu berlaku di seluruh kanal pembelian

Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 74.018, Sembuh 34.719
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Kasus Positif 74.018, Sembuh 34.719

Pemerintah mendapatkan penambahan pasien positif COVID-19 pada hari ini

Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online
Indonesia
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online

Warga diminta mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/ SJ Tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Ramadan dan Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021.

Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp32 Miliar dari Proyek Bansos
Indonesia
Juliari Batubara Didakwa Terima Suap Rp32 Miliar dari Proyek Bansos

Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32 miliar dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan bansos untuk penanganan COVID-19.

KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS
Indonesia
KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS

KPU terus mengimbau kepada pemilih agar tidak membawa gawai ke dalam bilik suara.

Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penolakan Bakal Jadi Tantangan Terberat Vaksinasi COVID-19

Salah satu sukses vaksin ialah terjadinya eradikasi di mana tidak ada lagi kasus penularan seperti yang terjadi pada cacar bopeng pada 1979.

KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Di Lapas Sukamiskin, Ulum bakal menjalani enam tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.