Polisi Tak Ubah Pembuatan SIM Bagi Kaum Disabilitas di Tengah Pandemi Corona Tangkaan layar acara Regulasi dan Tata Cara Pembuatan SIM Baru/Perpanjangan Bagi Teman Disabilitas, Rabu (15/7). (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas ( Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tak ada perubahan bagi penyandang disabilitas yang ingin membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) di tengah kondisi pandemi corona.

"Penerbitan SIM khususnya bagi penyadang disabilitas yaitu untuk peraturan dan proses penerbitan seperti biasa tak ada perubahan (di kondisi pandemi corona)," kata Pamin Pendaftaran SIM Ditlantas Polda Metro Jaya Maria Ulfah di YouTube KamiBijak dalam acara Regulasi dan Tata Cara Pembuatan SIM Baru/Perpanjangan Bagi Teman Disabilitas, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Kisah Petugas YPD Rawinala, Enggak Cengeng Menangani Anak Disabilitas Positif COVID-19

Hanya saja, di kondisi wabah COVID-19 ini, Ditlantas Polda Metro membuat inovasi baru dengan melakukan pendaftaran SIM melalui online di website www.korlantas.polri.go.id.

"Namun kita memiliki inovasi yaitu mengenai penerbitan registrasi SIM online yang kita bisa lihat website Korlantas Polri," tutur dia.

Ulfah menerangkan, untuk kaum disabilitas nantinya akan mendapatkan arahan dan pihak polisi akan menerbitkan jenis SIM golongan D.

Tangkaan layar acara Regulasi dan Tata Cara Pembuatan SIM Baru/Perpanjangan Bagi Teman Disabilitas, Rabu (15/7). (Foto: MP/Asropih)
Tangkaan layar acara Regulasi dan Tata Cara Pembuatan SIM Baru/Perpanjangan Bagi Teman Disabilitas, Rabu (15/7). (Foto: MP/Asropih)

Ulfah menjelaskan, kebijakan hukum penerbitan SIM bagi kaum disabilitas diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Khusus di pasal 7 huruf E yang berbunyi berlaku pengemudi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

"Jadi pasal 1 butir 1 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah orang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisifasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak," terang dia.

Baca Juga:

3 Fitur iOS 14 Ini Bermanfaat Bagi Penyandang Disabilitas

Penerbitan SIM secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Selanjutnya UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang penerbitan SIM. (Asp)

Baca Juga:

Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Datangi Rumah Wanita Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri
Indonesia
Polisi Datangi Rumah Wanita Terduga Teroris Penyerang Mabes Polri

Polisi mendatangi rumah perempuan berpistol berinisial ZA.

Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?
Indonesia
Fraksi Golkar DKI tak Setuju PSBB Diperpanjang, Apa Saja Alasannya?

Ia meminta Anies tak tebang pilih terhadap sektor usaha yang diperkenankan beroperasi.

Anies Pastikan Inflasi Terjaga dan Stok Pangan Aman Jelang Bulan Puasa
Indonesia
Anies Pastikan Inflasi Terjaga dan Stok Pangan Aman Jelang Bulan Puasa

"Kita harus siapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian, khususnya pasokan kebutuhan pokok berjalan lancar, sehingga demand (permintaan) terjaga dan harga stabil, serta terjangkau," ucap Anies.

27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi
Indonesia
27,6 Juta Orang Tetap Mudik, Seluruh Moda Transportasi Dilarang Beroperasi

Survei yang dilakukan Kemenhub pada Maret 2021 menyatakan, ada sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada larangan mudik lebaran 2021.

AHY Tegaskan Kader Demokrat Semakin Solid
Indonesia
AHY Tegaskan Kader Demokrat Semakin Solid

"Adanya situasi yang terjadi kemarin membuat pimpinan partai sering berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan kader hampir setiap hari. Hikmah terbesarnya kami semakin solid," kata AHY

 Menuju New Normal, MUI Ingatkan Umat Pentingnya Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Menuju New Normal, MUI Ingatkan Umat Pentingnya Patuhi Protokol Kesehatan

"Kita minta umat patuhi protokol medis yang ada (di masjid), karena kalau tidak, risiko terjadinya penularan dari virus tersebut tentu akan sangat besar," kata Buya Anwar

 OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan
Indonesia
OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan

"OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional, OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan. Karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR," kata Boyamin

Polisi Usut Pencucian Uang Irjen Napoleon
Indonesia
Polisi Usut Pencucian Uang Irjen Napoleon

Kepolisian ternyata sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada
Indonesia
Pandangan Rahayu Saraswati Soal Wacana Penundaan Pilkada

"Tinggal ini bagaimana Perppu atau bagaimana untuk memastikan ada aturan yang jelas itu mau dari DPR, atau mau dari KPU dan juga pemerintah yang harus tegas untuk regulasinya," ujarnya.

PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati
Indonesia
PKS Minta Pemda DKI Tak Baper dengan Pernyataan Megawati

Mardani meminta pernyataan Megawati dipahami secara positif sebagai cambuk memajukan ibu kota.