Polisi Tak Akan Usut Rekening Judi Kasino Kepala Daerah, Ini Alasannya Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (tiga dari kanan) dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/Dewa Wiguna

MerahPutih.com - Mabes Polri tidak akan menangani kasus dugaan rekening kasino milik kepala daerah yang sempat diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra memastikan kasus ini diserahkan ke lembaga penegak hukum lain.

Baca Juga:

Anggota DPR Mengaku Sudah Tahu Kepala Daerah yang Punya Rekening Kasino

Asep tak menyebut lembaga penegak hukum lain yang dimaksud. Dia hanya menegaskan Polri tak menerima laporan dari PPATK.

Sudah resmi mengeluarkan laporannya. Namun, sudah sejauh ini laporannya diserahkan ke aparat hukum lainnya," kata Asep kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (27/1).

Asep mengaku tak mengetahui institusi mana yang akan menangani kasus TPPU tersebut.

"Apakah Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti kami cek," katanya.

Kabagpenum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra (Foto: antaranews)
Kabagpenum Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra (Foto: antaranews)

Diketahui, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, PPATK telah menyerahkan laporan penelusuran rekening kasino kepala daerah di luar negeri ke kepolisian. Kiagus tak menyebut waktu penyerahan laporan tersebut.

Kiagus juga tak menyebut secara detail sosok kepala daerah yang memiliki rekening kasino. Alasannya, PPATK tidak berwenang mengungkap hal tersebut kepada publik.

Baca Juga:

KPK Sudah Kantongi Nama Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri

PPATK menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri. Transaksi itu tercatat pada rekening kasino dengan total Rp50 miliar. Kepemilikan rekening kasino tersebut disebut salah satu modus kepala daerah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sayangnya, belum ada informasi detail dari PPATK terkait temuan itu. PPATK justru mengungkap adanya temuan lain. Temuan itu yakni aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Tunggu Laporan PPATK Soal Rekening Rp 50 M di Kasino Luar Negeri Milik Kepala Daerah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanggupkah Wagub Riza Tambal Bolong-Bolong Anies Atasi Corona di Jakarta?
Indonesia
Sanggupkah Wagub Riza Tambal Bolong-Bolong Anies Atasi Corona di Jakarta?

Sangat berat bila wabah mematikan ini hanya ditangani Anies sendiri.

 Novel Baswedan Dapat Penghargaan Antikorupsi Internasional
Indonesia
Novel Baswedan Dapat Penghargaan Antikorupsi Internasional

Penghargaan itu diberikan oleh Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACCF)

Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan
Indonesia
Demokrat Sarankan Reuni Akbar 212 Tahun Ini Dibatalkan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta agar Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk membatalkan acara Reuni Akbar tahun 2020 ini.

Bareskrim Gerebek Agen Penyalur ABK WNI yang Disiksa di Kapal Tiongkok
Indonesia
Bareskrim Gerebek Agen Penyalur ABK WNI yang Disiksa di Kapal Tiongkok

Penggerebekan berlangsung di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis 11 Juni dini hari.

Karyawan Positif Corona, BNI Tutup 7 Kantor di Yogyakarta
Indonesia
Karyawan Positif Corona, BNI Tutup 7 Kantor di Yogyakarta

Seluruh pelayanan di kantor yang ditutup akan dialihkan ke kantor cabang terdekat.

Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus
Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus

Tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Hari Jadi Polwan, Kapolri Janjikan Posisi Strategis dengan Pria
Indonesia
Hari Jadi Polwan, Kapolri Janjikan Posisi Strategis dengan Pria

Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan posisi laki-laki untuk menempati jabatan strategis.

Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jasa Gus Sholah untuk KPK dan Pemberantasan Korupsi

Gus Solah, kata Yudi, selama ini menjaga lembaga antirasuah baik dengan dukungan datang langsung ke gedung KPK

Datang Melayat, Jokowi: Indonesia Sangat Kehilangan Sosok Gus Sholah
Indonesia
Datang Melayat, Jokowi: Indonesia Sangat Kehilangan Sosok Gus Sholah

Jokowi menilai, Gus Solah adalah sosok cendekiawan atau pemikir muslim yang menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 KPK Sambut Baik Putusan MK Terkait Masa Tunggu 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada
Indonesia
KPK Sambut Baik Putusan MK Terkait Masa Tunggu 5 Tahun Eks Koruptor Maju Pilkada

Menurut Laode, putusan MK merupakan langkah maju untuk membangun tata kelola partai politik. Hal itu, sejalan dengan kajian sistem pendanaan partai politik yang pernah dilakukan KPK bersama LIPI.