Polisi Siber Harus Ditopang UU ITE yang Lebih Demokratis Media Sosial (Foto: Thomas Ulrich/Pixabay).

MerahPutih.com - Keberadaan polisi siber dinilai positif untuk menyehatkan ruang digital. Namun, kerja polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yang lebih demokratis berupa perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal tersebut mencuat dalam webinar "Urgensi Polisi Siber dalam Demokrasi Indonesia" yang digelar Forum Konstitusi dan Demokrasi (Fokdem), Jumat (12/3).

Baca Juga

Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Heru Widodo mengatakan, keberadaan polisi siber harus ditopang dengan aturan hukum yag lebih adaptif dengan perkembangan saat ini.

"UU ITE masih sangat lemah dalam melindungi data pribadi, sehingga masih memungkinkan akun di media sosial untuk diretas. Maka untuk menghindari hal tersebut, UU ITE sangat perlu direvisi," ujar Heru.

Dia menambahkan keberadaan polisi siber penting untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat agar tidak melanggar hukum saat berselancar di dunia maya.

"Saya kira, polisi siber memiliki nilai penting untuk memproteksi masyarakat terjerat UU ITE," ujar Heru.

Logo Polisi Siber Polri. Foto: Istimewa

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekesekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai polisi siber yang keberadaannya berdasar pada SE Kapolri No: SE/2/11/2021 tentang kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif, mengedepankan sisi preventif daripada penindakan.

"Saya melihat ada perubahan pola dari SE era Kapolri Badrodin tahun 2015 yang cenderung kuat sisi penindakan dengan SE Kapolri baru tahun 2021 yang mengedepankan sisi pencegahan," ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini menilai selama ini berbagai aturan mengenai siber cenderung melakukan pendekatan jalan pintas berupa penindakan kepada masyarakat.

"Padahal ada sisi edukasi literasi yang jauh lebih penting di ranah siber ini. Apalagi perkembangan pengguna internet di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat," tegas Ferdian.

Karena itu, Ferdian menyebutkan keberadaan Polisi Siber akan lebih komprehensif bila terdapat perubahan UU ITE yang banyak mendapat kritik dari publik.

"Namun sayangnya, perubahan UU ITE tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 ini. Padahal, kalau perubahan UU ITE dilakukan tahun ini dengan mengakomodasi berbagai catatan dari publik, keberadaan polisi siber akan lebih memiliki makna," kata Ferdian. (Pon)

Baca Juga

BSSN dan Huawei Tingkatkan Komitmen Pendeteksian Keamanan Siber Sejak Dini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker
Indonesia
Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker

RUU dan Naskah Akademik (NA) Cipta Kerja ini, dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas.

Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19
Indonesia
Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19

Selain itu, kata Bambang, Ketua PN Jakpus juga telah melaporkan kepada Ketua Pengadikan Tinggi DKI Jakarta terkait hal ini.

Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris

Gelar Aksi di KPK, BEM SI Desak Firli Bahuri Mundur
Indonesia
Gelar Aksi di KPK, BEM SI Desak Firli Bahuri Mundur

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di sekitar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kematian Laskar FPI Gelap, Jokowi Minta Komnas HAM Kerja Independen
Indonesia
Kematian Laskar FPI Gelap, Jokowi Minta Komnas HAM Kerja Independen

Mahfud menegaskan bahwa Presiden Jokowi dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut.

ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI
Indonesia
Polisi Datangi Acara Konferensi Pers Tuntutan Kematian Enam Laskar FPI

Polres Metro Jakarta Pusat sidak ke acara konferensi pers Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Kamis (21/1), di Hotel Atlet Century Park Senayan.

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya
Indonesia
UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19
Indonesia
Debat Terbuka Gibran Vs Bagyo, KPU Angkat Tema Kebijakan Strategis Penanganan COVID-19

Debat terbuka rencananya akan disiarkan langsung dua televisi nasional. Selain itu, juga disiarkan secara live di medsos resmi KPU Solo.

Kecelakaan helikopter MI-17 Tanggung Jawab TNI AD, Kasad: Puspenerbad Harus 'Ditreatment'
Indonesia