Polisi Siap Bubarkan Gerombolan Pesepeda yang Berkumpul di Kawasan Sudirman-Bundaran HI Ilustrasi. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Sejumlah pesepeda memanfaatkan lenggangnya ibu kota Jakarta selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Bahkan, mereka kerap berkumpul di salah satu titik sehingga berpotensi memicu penyebaran virus Corona.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto memastikan, bakal membubarkan kerumunan pesepeda yang kerap nongkrong dan bersantai di terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

"Perlu kami awasi yaitu kerumunan warga, di mana masyarakat ini mau istirahat, kadang-kadang mereka itu lalai," kata Heru, Senin (21/9).

Baca Juga

Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik'

"Karena mereka ramai-ramai berhenti tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sudah lebih dari lima orang," sambungnya.

Guna mengantisipasi kerumunan, ratusan petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan disiagakan pada berbagai tempat. Untuk unsur TNI-Polri sendiri bakal disiagakan sekitar 200 personil.

"Begitu juga dari Satpol PP lebih dari 100 juga. Per 50 sampai 100 meter kami pasang personel untuk mengingatkan khsuusnya untuk masalah gerombolan ini," beber Heru.

Ilustrasi. Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)
Ilustrasi. Pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.)

Lulusan AKPOL 1995 ini menjelaskan, dalam menggelar operasi Yustisi pihaknya tidak selalu menerapkan tindak pidana terhadap masyarakat yang didapati tidak tertib aturan PSBB.

Heru menambahkan, kehadiran Jaksa dan Hakim saat operasi Yustisi, apabila ditemukan jenis pelanggaran tindak pidana ringan (Tipiring).

"Memang Yustisi yang kita lakukan tidak semuanya menggunakan tindak pidana, jadi kita tetap menggunakam Pergub, kehadiran Jaksa dan Hakim ini apabila memang ada pelanggaran yang sifatnya yustisi atau pidana ringan itu yang kita gunakan," pungkasnya.

Baca Juga

Pemerintah Harus Tunda Kenaikan Tarif Tol Cipularang

Untuk diketahui, Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19 mengatur tentang pemberian sanksi pelanggar PSBB. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahli Toksikologi 'Jessica Kopi Siandia' Dihadirkan di Sidang Novel Baswedan
Indonesia
Ahli Toksikologi 'Jessica Kopi Siandia' Dihadirkan di Sidang Novel Baswedan

Fredik enggan menjelaskan secara detail tujuan dan maksud mendatangkan Gelgel

Yasonna Sesalkan Hoaks yang Beredar Soal Napi Asimilasi
Indonesia
 Pandemi Corona, Ekonom Senior Sarankan Lockdown untuk Selamatkan Ekonomi Negara
Indonesia
Pandemi Corona, Ekonom Senior Sarankan Lockdown untuk Selamatkan Ekonomi Negara

"Justru penyelamatan ekonomi paling bagus dan terbaik adalah mencegah wabahnya, salah satunya lockdown," ungkap Dradjad

Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan
Indonesia
Ada Unsur Pidana, Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Naik ke Penyidikan

Bareskrim Polri mengungkap adanya unsur pidana dari peristiwa kebakaran gedung Kejaksaan Agung

Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP
Indonesia
Wakil Bupati Belitung Resmi Bergabung dengan PDIP

Momentum bersejarah bagi Isyak ini tampak dihadiri dan disaksikan oleh jajaran pengurus DPC PDIP dan pimpinan anak cabang se-Kabupaten Belitung.

Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK
Indonesia
Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK

Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pusat menuai polemik di tengah masyarakat.

Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit

Rian menegaskan para korban banjir itu sangat menderita

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember
Indonesia
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Jember

Ali enggan menyampaikan secara rinci mengenai dugaan kasus maupun pihak yang telah dimintai keterangan lantaran masih dalam tahap penyelidikan

Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru
Indonesia
Enggan Terburu-buru Buka Peribadatan di Gereja, KWI: Kami Tak Mau Jadi Kluster Baru

KWI membina 37 keuskupan yang tersebar di 34 provinsi.

Potensi COVID-19 Makin Tinggi, Pengamat Soroti Pemberian Cuti Bersama Pekan Lalu
Indonesia
Potensi COVID-19 Makin Tinggi, Pengamat Soroti Pemberian Cuti Bersama Pekan Lalu

Pada saat libur panjang sebelumnya terjadi lonjakan penularan (Corona) yang cukup dahsyat