Polisi Segera Umumkan Status Hukum Raffi Ahmad Cs Artis Raffi Ahmad. (ANTARA/Instagram @raffinagita1717/pri.)

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya akan menentukan nasib kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang didatangi oleh sejumlah pesohor seperti Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Raffi Ahmad dan artis ibu kota lain, di kediaman pengusaha Ricardo Gelael beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengemukakan bahwa Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan ekspos (gelar) perkara tersebut pada Rabu (20/1).

"Sudah dilakukan gelar perkara tadi," kata Yusri kepada wartawan.

Baca Juga:

Polda Metro Rampungkan Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad

Yusri menyatakan bahwa keputusan untuk naik atau tidaknya kasus itu ke tahap penyidikan akan ditentukan pada Kamis (21/1) ini.

"Besok (hari ini) Kamis 21 Januari 2021, akan dijelaskan secara rinci hasil gelar perkaranya," ujarnya.

Raffi Ahmad terlihat berkumpul dengan teman-temannya tanpa mengenakan masker (Foto: instagram @lambe_turah)
Raffi Ahmad terlihat berkumpul dengan teman-temannya tanpa mengenakan masker (Foto: instagram @lambe_turah)

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut belum ada unsur pidana pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam acara pesta ulang tahun Ricardo Gelael yang diadakan beberapa waktu lalu. Pesta itu sempat viral di media sosial.

Yusri mengemukakan, setelah polisi menyelidiki peristiwa tersebut, untuk sementara ini belum ditemukan adanya pelanggaran pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Belum memenuhi unsur pidana," kata Yusri.

Baca Juga:

Kasus Pesta Dihadiri Raffi Ahmad, Polisi: Mereka Tidak Diundang Tapi Datang Sendiri

Yusri juga menjelaskan acara ulang tahun Ricardo Gelael itu dianggap sudah memenuhi standardisasi protokol kesehatan. Di mana hanya ada 18 orang yang hadir di satu ruangan dan seluruh peserta melakukan swab test antigen sebelum memasuki ruang pesta.

Pasal 93 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. (Knu)

Baca Juga:

Penjelasan Polisi soal Kasus Raffi Ahmad, Lanjut atau Tidak?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Enggak Terburu-buru Buka Bioskop
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Terburu-buru Buka Bioskop

Perlu memastikan angka kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan

 Sebanyak 81 Pasien Corona di Jawa Timur Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Sebanyak 81 Pasien Corona di Jawa Timur Dinyatakan Sembuh

Alhamdulillah. Kembali ada kabar baik hari ini, yaitu total pasien sembuh 81 orang atau bertambah lima orang dibandingkan sehari sebelumnya yang berjumlah 76 orang

Besok Jumat Awal Puasa Ramadan
Indonesia
Besok Jumat Awal Puasa Ramadan

Umat muslim yang akan menjalani puasa disarankan untuk sahur dengan makanan bergizi di tengah pandemi.

KSPI Tuntut Pemerintah Berikan BLT Bagi Buruh
Indonesia
KSPI Tuntut Pemerintah Berikan BLT Bagi Buruh

“Dengan kata lain, usia 45 tahun ke bawah bukan jaminan kebal dengan corona,” ujarnya

Takut Tertular Corona, Warga Sukoharjo Ramai-ramai Tutup Jalan Kampung
Indonesia
Takut Tertular Corona, Warga Sukoharjo Ramai-ramai Tutup Jalan Kampung

Aksi tutup akses ini dilakukan warga sejak pekan lalu.

KPK Dalami Aliran Duit Rp 600 Juta untuk Wahyu Setiawan Lewat Pegawai Bank Mandiri
Indonesia
KPK Dalami Aliran Duit Rp 600 Juta untuk Wahyu Setiawan Lewat Pegawai Bank Mandiri

Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaa ini penyidik mendalami adanya transaksi keuangan mencapai Rp 600 juta yang ditujukan untuk mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan
Indonesia
BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan

Saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino Patti Djalal.

 DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan
Indonesia
DPR Awasi Perppu Corona Agar Tidak Terjadi Penyelewengan

"Kami akan mengawasi tugas-tugas dari mitra kerja Komisi XI DPR RI sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang termuat di dalam Perppu 1/2020," kata Dito.

Istri Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Istri Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Istri dari tersangka kasus suap mafia peradilan di MA itu bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media.

  Abaikan PSBB, Polisi Ancam Bubarkan Keramaian di Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Abaikan PSBB, Polisi Ancam Bubarkan Keramaian di Pusat Perbelanjaan

“Kepolisian akan melakukan pencegahan atau penindakan jika terjadi kerumunan sampai meluber ke jalan-jalan.