Polisi Segera Tentukan Status Kasus Pemukulan Oleh Nurhadi Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi, memasuki mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). ANTARA FOTO/Aditya P Putra

Merahputih.com - Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara kasus dugaan pemukulan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kepada petugas rumah tahanan KPK. Gelar perkara dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Dari gelar perkara akan muncul rencana penyelidikan dan penyidikan, baru nanti kita sampaikan perkembangan kasusnya," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Adriansyah di kantornya, Selasa (2/2).

Baca Juga

Ini Alasan Nurhadi Hantam Anak Buah Firli Bahuri

Azis membenarkan penyidik telah menerima laporan dari salah satu institusi pemerintahan terkait pemukulan yang dilakukan oleh salah satu tahanan.

Laporan dari pegawai Rutan KPK tersebut, lanjut Azis, diterima dan ditangani oleh Polsek Setiabudi. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

"Apakah benar itu ada tindak pidana dan jika benar ada atau tidak ada, akan segera dilakukan penyidikan," ujarnya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)

Keputusan apakah Nurhadi akan dihadirkan atau dipanggil dalam pemeriksaan akan diputuskan saat gelar perkara. "Nanti kita tentukan dalam gelar perkara, sementara itu dulu," kata Azis.

Sebelumnya, petugas Rutan KPK yang menjadi korban pemukulan Nurhadi telah melaporkan insiden tersebut ke Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (29/1/2021) malam.

Pelaporan langsung didampingi oleh pihak Biro Hukum KPK. Selain itu, juga telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak dokter rumah sakit kepada petugas rutan dimaksud.

Baca Juga

Petugas Rutan KPK Polisikan Nurhadi Atas Dugaan Pemukulan

Insiden itu terjadi pada Kamis (28/1/2021) pukul 16.30 WIB di Rutan Ground A yang berada di Gedung KPK Kavling C-1 (Gedung ACLC/Gedung KPK lama).

KPK menduga insiden itu diduga terjadi karena kesalahpahaman dari Nurhadi terkait adanya penyampaian penjelasan sosialisasi oleh petugas Rutan KPK mengenai rencana renovasi salah satu kamar mandi untuk tahanan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach.

Kubu Rizieq Desak Polisi Proses Hukum Pembuat Kerumunan Massa Pilkada
Indonesia
Kubu Rizieq Desak Polisi Proses Hukum Pembuat Kerumunan Massa Pilkada

Azis Yanuar meminta kepada aparat penegak hukum untuk bersikap adil untuk melakukan penindakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19

KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II
Indonesia
KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Sepeda Non-Lipat Masuk MRT

DKI Jakarta telah mengizinkan masyarakat untuk memasukkan sepeda non-lipat ke dalam gerbong kereta Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Misterius Berbaju Putih Berada di Lokasi Kebakaran Kejagung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penampakan Misterius Berbaju Putih Berada di Lokasi Kebakaran Kejagung

Di foto identik yang beredar, tidak ditemukan tidak ada penampakan orang dengan baju putih yang dimaksud.

[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Tiongkok Miliki Semua Data Intelijen Indonesia

informasi serupa juga pernah dibahas oleh Turn Back Hoax dalam artikel berjudul “[SALAH] Hoaks Kewarganegaraan Marsma TNI Suryo Margono” yang terbit pada 28 Agustus 2019.

Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

Langgar PSBB, Pemilik Resto dan Cafe bakal Didenda Rp150 Juta
Indonesia
Langgar PSBB, Pemilik Resto dan Cafe bakal Didenda Rp150 Juta

Kebijakan itu mengacu dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian COVID-19.

PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo
Indonesia
PT Samudra Bahari Sukses Diduga Turut Menyuap Edhy Prabowo

PT Samudra Bahari Sukses diduga sebagai salah satu perusahaan pengekspor benih lobster atau benur yang turut menyuap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo..

Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi
Indonesia
Demokrat: Kritik BEM UI ke Jokowi Oase di Tengah Gersangnya Demokrasi

BEM UI melalui unggahan di media sosial mengkritik Presiden Jokowi sebagai "King of Lips Service".