Polisi: Red Notice Djoko Tjandra Hilang Gegara 'Delete by System' Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Bareskrim. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Polisi menyatakan bahwa red notice buronan kasus cessie (pemindahan hak piutang) Bank Bali, Djoko Tjandra hilang karena 'delete by system'.

"Itu adalah delete by system sesuai artikel 51 dalam aturan Interpol," ucap Kadiv Humas Polri Argo Yuwono di Mabes Polri, Jumat (17/7).

Baca Juga

Brigjen Prasetijo Diduga Bersekongkol dengan Buronan Kelas Kakap, DPR Nilai Jadi "Tamparan" buat Polri

Red notice itu sendiri keluar pada tahun 2009. Kemudian red notice terhapus pada tahun 2014. Menurut Argo, red notice memang delete by system red notice ini terjadi lima tahunan.

"Itu pasal 51. Artikel 51, ada tertulis delete otomatical. Itu di artikel 51. Kemudian, dalam artikel 68, bahwa file ini ada batas waktunya, lima tahun," beber dia.

Polri melakukan upaya setelah red notice ini delete by system. Dimana pada tahun 2015 sempat ada isu Djoko Tjandra di Papua Nugini.

Polri Lantas mengeluarkan surat ke Ditjen Imigrasi mohon bantuan untuk memasukkan Djoko Tjandra ke dalam DPO Imigrasi dan melakukan pengamanan jika terlacak.

"Kenapa DPO, karena sudah terdete by system pada 2014. Itu sudah upaya Polri," jelas Argo.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri masih melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Nugroho Wibowo.

Ia diperiksa diduga terkait penghapusan red notice buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. "Iya (Brigjen Nugroho Wibowo) masih proses pemeriksaan propam," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono.

Surat
Surat pencabutan red notice Djoko Tjandra

Awi masih belum dapat menyimpulkan lebih lanjut terkait pemeriksaan Brigjen Nugroho Wibowo terkait dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Sebab, proses pemeriksaan belum rampung.

Diketahui, Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni 2020. Namun, Djoko tidak hadir dalam sidang perdananya karena alasan sedang sakit.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Baca Juga

Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test

Kejaksaan mengajukan PK terhadap kasus Djoko ke Mahkamah Agung pada Oktober 2008. Majelis hakim memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara.

Dia juga sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, dikabarkan sudah di Indonesia hampir tiga bulan lamanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langkah Polisi Antisipasi Pengendara Tutupi Plat Nomor Kendaraan Hindari e-TLE
Indonesia
Langkah Polisi Antisipasi Pengendara Tutupi Plat Nomor Kendaraan Hindari e-TLE

Polisi sudah mengantisipasi adanya pengendara yang membandel dengan menutup plat nomor saat hendak terekam kamera Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) karena melanggar lalu lintas.

[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Naik jadi Rp10 Ribu, Nilai Tukar Rupiah Tak Mungkin Turun

Nilai kurs rupiah pernah tembus di level Rp10.000 per dolar AS beberapa tahun silam. Akan tetapi, penguatan nilai kurs rupiah tidak ada hubungannya dengan bea meterai.

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit
Indonesia
Vaksin COVID-19 Datang, Pemerintah Pede Ekonomi Segera Bangkit

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengawal vaksin COVID-19 dari aspek keselamatan dan efektivitas sejak kedatangannya di Indonesia.

Warga Yogyakarta dan Solo Segera Nikmati Layanan Commuter Line
Indonesia
Warga Yogyakarta dan Solo Segera Nikmati Layanan Commuter Line

Warga Kota Yogyakata dan Solo segera menikmati layanan Commuter Line seperti halnya masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian
Indonesia
Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom

Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Mulai Besok, Penumpang KA Jarak Jauh Wajib Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen

Pelanggan KA jarak jauh di Pulau Jawa diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil rapid test antigen negatif COVID-19 yang berlaku selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal keberangkatan (H-3).

Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19

Gerindra menyambut baik rencana pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat.

Jakob Oetama di Mata Jokowi, Sosok Kritis tapi Santun
Indonesia
Jakob Oetama di Mata Jokowi, Sosok Kritis tapi Santun

Jokowi menyebut pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama sebagai tokoh pers yang punya daya kritis tinggi.

Seluruh Pegawai di KPK Dilantik Jadi ASN Saat Hari Lahir Pancasila
Indonesia
Seluruh Pegawai di KPK Dilantik Jadi ASN Saat Hari Lahir Pancasila

KPK melakukan persiapan kerjasama dengan BKN pada Februari 2021