MerahPutih.com - Pemilu 2024 tingal 2 tahun lagi. Yang menarik, Pemilu kali ini akan memperebutkan kursi Presiden RI yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo karena habis masa jabatannya, termasuk Pileg.
Selain Pilpres dan Pileg, pada 2024 juga akan berlangsung Pilkada yang berlangsung secara serentak. Polri menduga, konstentasi politik akan mendorong maraknya berita bohong.
Baca Juga:
Di HUT PDIP, Megawati Sebut Turba Cara Paling Efektif Menangkan Pemilu 2024
"Prediksi kami di tahun 2022 sampai jelang 2024 situasi seperti itu (muncul berita bohong) akan kembali muncul dan kita harus antisipasi bersama," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo dalam keteranganya yang dikutip, Rabu (12/1).
Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk institusi pendidikan untuk turut berperan dalam mengantisipasi penyebaran berita bohong. Kaum muda diyakininya, dapat membantu memerangi berita hoaks sekaligus memberikan edukasi guna mencerdaskan bangsa.
"Sehingga bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah," jelasnya.

Menurut Dedi, langkah antisipasi gangguan kamtibmas itu bisa dilakukan dengan kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, menyadari Indonesia adalah bangsa yang besar.
"Jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini," ungkap mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.
Dedi mengungkap, kalender Kamtibmas 2022 akan menjadi acuan Polri dalam memitigasi gangguan kamtibmas yang timbul pada Januari-Desember. Menurut dia, suasana kamtibmas yang kondusif akan membuat ekonomi Indonesia jauh semakin baik.
"Investasi juga akan semakin bisa masuk, dan pembangunan akan bisa berkembang dengan sangat baik. Sehingga, kesejahteraan masyarakat bisa kita wujudkan bersama," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Politisi Gerindra Desak Bahlil Buka Nama Pengusaha yang Minta Pemilu Ditunda