Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta Ilustrasi - Pelecehan seksual. (HO)

MerahPutih.com - Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut.

Setelah menetapkan tenaga kesehatan, EF, selanjutnya polisi akan memeriksa PT Kimia Farma Diagnostika selaku penyelenggara rapid test di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Juga

Ketua KPK Firli Bahuri Divonis Bersalah Langgar Kode Etik

"Hari ini kita jadwalkan untuk memeriksa penanggung jawab untuk rapid test di Terminal 3 Bandara (Soekarno-Hatta), dalam hal ini PT Kimia Farma (PT Kimia Farma Diagnostika)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/9).

Selain itu, pihak kepolisian akan memeriksa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mendalami soal status EF.

"Kemudian kita juga akan memeriksa dari IDI. Tujuannya untuk bisa memastikan lagi apakah si tersangka EF ini dokter atau petugas kesehatan. Itu kita mau memastikan lagi bahwa tersangka ini adalah dokter atau tenaga kesehatan karena ini masih simpang siur. Karena itu, kami mau memeriksa IDI," sambungnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (15/9/2020). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (15/9/2020). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

Polisi masih berupaya melakukan pengejaran terhadap dia. Sebab, tersangka kasus penipuan, pemerasan dan pelecehan seksual terhadap calon penumpang wanita berinisial LHI (23) itu menghilang usai kasusnya viral di media sosial.

Yusri Yunus mengatakan, pihaknya telah berupaya melakukan pengejaran ke tempat kostan tersangka. Namun, yang bersangkutan tidak berada di sana.

"Di cek kemarin di tempat kostnya tidak ada. Dicek di tempat keluarganya tidak ada," kata Yusri.

Sementara itu, secara terpisah Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Alexander Yurikho mengatakan, pihaknya menjerat tersangka Eko dengan pasal berlapis.

Selain dijerat dengan pasal penipuan, penyidik juga menjerat tersangka dengan pasal pencabulan dan pemerasan.

"Dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau Pasal 268 KUHP tentang pemerasan," ujar Alex.

Alex menjelaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti yang cukup.

Beberapa barang bukti yang diamankan misalnya bukti transfer dari m-banking korban ke rekening tersangka dan kamera pengintai atau CCTV yang berada di lokasi kejadian.

Baca Juga

Divonis Bersalah Langgar Kode Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf

"Alat bukti yang dikumpulkan pada proses Penyidikan mengarah pada penetapan tersangka," ungkapnya.

Eko sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penipuan terhadap calon penumpang wanita berinisial LHI (23). Korban sebelumnya mengaku diperas dan dilecehkan secara seksual oleh tersangka saat tengah menjalani rapid test di Bandara Soekarno-Hatta menjelang keberangkatan menuju ke Nias. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan
Indonesia
Puluhan Nakes Terpapar COVID-19, Gunung Kidul Buka Lowongan Relawan Kesehatan

Di RSUD sendiri ada lebih dari 600 pegawai baik dokter, perawat, pelayanan umum dan lainnya. Dari jumlah tersebut ada 54 pegawai yang berkutat pada pelayanan dan penganan COVID-19 justru turut terpapar.

Penambahan Kasus Aktif COVID-19 di Bawah 4 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Aktif COVID-19 di Bawah 4 Ribu

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4,1 juta kasus atau sebanyak 4.178.164 kasus.

Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Novel menegaskan pelaporan diajukan demi kepentingan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kawasan Puncak Macet, Tak Patuh Protokol Kesehatan Diminta Balik
Indonesia
Kawasan Puncak Macet, Tak Patuh Protokol Kesehatan Diminta Balik

Dari mulai gerbang Tol Ciawi menuju Puncak dan Sukabumi berlaku dua arah dengan kondisi ramai lancar.

KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan
Indonesia
KPK Periksa Dua Petinggi Borneo Lumbung Energi Terkait Kasus Samin Tan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dalam kasus suap pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Jumlah Pelanggar Tilang Elektronik Turun Drastis
Indonesia
Jumlah Pelanggar Tilang Elektronik Turun Drastis

Korlantas Polri menyatakan, tingkat pelanggaran lalu lintas turun hingga 90 persen di area Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab

"Belum-belum terima undangan," ujar Wagub Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni menggugat surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun

Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal
Indonesia
Kelola Blok Rokan, Pertamina Diminta Bentuk Manajemen Andal

Karena itu, Mulyanto berharap aksi korporasi ini diikuti dengan pembentukan manajemen yang andal. Apalagi Dirut PHR ini bukan orang dalam Pertamina.