Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polisi terus mengebut penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam acara pernikahan putri dari Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dan dalam acara Maulid Nabi.

Pasca memeriksa pihak penyelenggara acara pernikahan dan Maulid Nabi Rabu (18/11, polisi akan meminta keterangan ahli, Kamis (19/11).

Sayangnya, polisi tidak merinci ahli apa yang akan dimintai keterangannya. Selain pihak penyelenggara, ada ahli pidana yang dimintai keterangan.

Baca Juga

Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (18/11).

Pemanggilan ahli dilakukan lagi guna segera melengkapi berkas kasus. Pasalnya, penyidik hendak segera melakukan gelar perkara.

Gelar perkara dilakukan tak lain agar penyidik segera menentukan adakah tindak pidana dalam kasus ini. Jika ada, maka status kasus akan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.

"Untuk kelengkapan, nanti setelah (itu) akan direncanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan," katanya.

Untuk diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab dikenai sanksi denda secara administratif sebesar Rp 50 juta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada Minggu (15/11)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Foto: ANTARA

Denda ini terkait dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta pusat pada Sabtu malam, 14 November 2020. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan massa.

Sementara, menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas menyebut denda administratif sebesar Rp50 juta telah dibayarkan. Denda merupakan sanksi dari Satpol PP DKI Jakarta karena adanya kerumunan massa saat acara pernikahan anak Habib Rizieq.

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

"Kami dari pihak Keluarga sudah terima Suratnya, bahkan kami sudah membayar (Sanksi) & Memaklumi hal tersebut, meskipun di acara kemarin diwajibkan Protokol Covid (dan sudah kami laksanakan)," tulis Hanif.

Buntut kejadian ini pada Senin, 16 November 2020, Mabes Polri mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dicopot lantaran karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan.

Meski begitu, Polri tak menjelaskan secara lebih rinci alasan pencopotan kedua jenderal polisi berbintang dua tersebut. Namun, diketahui terjadi sejumlah kerumunan massa belakangan ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat yang melibatkan Habib Rizieq.

"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapoda Jawa Barat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 16 November 2020.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama beberapa jajarannya pun dimintai klarifikasi oleh polisi pada Selasa 17 November 2020. Anies datang ke Polda Metro Jaya dengan mengenakan seragam gubernur. Setelah diperiksa, dia mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah, saya sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik,” kata Anies.

Anies dicecar oleh penyidik sebanyak 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi laporan sepanjang 23 halaman. Menurut dia, semua pertanyaan sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ditambah dan tak dikurangi.

Baca Juga

Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq

“Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan,” ujar Anies. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Sosial UI Setuju Usul JHL Group Nakes Dapat Penghargaan Hingga Fasilitas Bekerja
Indonesia
Pengamat Sosial UI Setuju Usul JHL Group Nakes Dapat Penghargaan Hingga Fasilitas Bekerja

Yang tak kalah penting pemerintah wajib menyediakan kendaraan antar jemput

Pemerintah Lihat Untung Rugi Pemulangan 600 Eks WNI Kombatan ISIS
Indonesia
Pemerintah Lihat Untung Rugi Pemulangan 600 Eks WNI Kombatan ISIS

Menurut Moeldoko, harus dilihat keuntungan dan kerugian jika mereka pulang ke Indonesia.

Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab
Indonesia
Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab

"Dan perjalanan normal kembali mulai pukul 10:40 wib," ujar Plt Direktur Utama PT Railink, Mukti Jauhari

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas
Indonesia
Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta saling merebutkan kepemilikan sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Teknologi Industri 4.0 Diklaim Bikin Industri Makan dan Minum Efisien
Indonesia
Teknologi Industri 4.0 Diklaim Bikin Industri Makan dan Minum Efisien

Implementasi teknologi Industri 4.0 dapat menjadi solusi ketika pabrik belum dapat sepenuhnya beroperasi secara normal.

DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite
Indonesia
DPR Minta Vaksinasi Dimulai Dari Para Elite

Navi berjanji akan memperjuangkan agar harga vaksin untuk vaksinasi mandiri tidak terlalu mahal.

Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19
Indonesia
Kota Tangerang Kembali Jadi Zona Merah COVID-19

Angka 43 tersebut termasuk sebagian wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Kota Tangerang, Bekasi, Depok, Kabupaten Tangerang dan Bekasi.

SPDP Terbit, Brigjen Prasetijo Bersekongkol dengan Penjahat?
Indonesia
SPDP Terbit, Brigjen Prasetijo Bersekongkol dengan Penjahat?

SPDP ini merujuk dari Laporan Polisi (LP) bernomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim

 Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring
Indonesia
Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring

Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial.