Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Polisi terus mengebut penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam acara pernikahan putri dari Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dan dalam acara Maulid Nabi.

Pasca memeriksa pihak penyelenggara acara pernikahan dan Maulid Nabi Rabu (18/11, polisi akan meminta keterangan ahli, Kamis (19/11).

Sayangnya, polisi tidak merinci ahli apa yang akan dimintai keterangannya. Selain pihak penyelenggara, ada ahli pidana yang dimintai keterangan.

Baca Juga

Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (18/11).

Pemanggilan ahli dilakukan lagi guna segera melengkapi berkas kasus. Pasalnya, penyidik hendak segera melakukan gelar perkara.

Gelar perkara dilakukan tak lain agar penyidik segera menentukan adakah tindak pidana dalam kasus ini. Jika ada, maka status kasus akan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.

"Untuk kelengkapan, nanti setelah (itu) akan direncanakan gelar perkara awal untuk bisa menentukan apakah ini bisa naik ke penyidikan," katanya.

Untuk diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab dikenai sanksi denda secara administratif sebesar Rp 50 juta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat pemberian sanksi itu dikirimkan pada Minggu (15/11)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Foto: ANTARA

Denda ini terkait dengan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan anak Habib Rizieq di Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta pusat pada Sabtu malam, 14 November 2020. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan massa.

Sementara, menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas menyebut denda administratif sebesar Rp50 juta telah dibayarkan. Denda merupakan sanksi dari Satpol PP DKI Jakarta karena adanya kerumunan massa saat acara pernikahan anak Habib Rizieq.

Baca Juga

PSI Gulirkan Hak Interpelasi, NasDem DKI: Bukan Anies yang Salah Tapi Rizieq Shihab

"Kami dari pihak Keluarga sudah terima Suratnya, bahkan kami sudah membayar (Sanksi) & Memaklumi hal tersebut, meskipun di acara kemarin diwajibkan Protokol Covid (dan sudah kami laksanakan)," tulis Hanif.

Buntut kejadian ini pada Senin, 16 November 2020, Mabes Polri mencopot dua Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi. Keduanya dicopot lantaran karena dianggap tak melaksanakan perintah menegakkan protokol kesehatan.

Meski begitu, Polri tak menjelaskan secara lebih rinci alasan pencopotan kedua jenderal polisi berbintang dua tersebut. Namun, diketahui terjadi sejumlah kerumunan massa belakangan ini di daerah Jakarta dan Jawa Barat yang melibatkan Habib Rizieq.

"Ada dua kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapoda Jawa Barat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 16 November 2020.

Kemudian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama beberapa jajarannya pun dimintai klarifikasi oleh polisi pada Selasa 17 November 2020. Anies datang ke Polda Metro Jaya dengan mengenakan seragam gubernur. Setelah diperiksa, dia mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah, saya sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik,” kata Anies.

Anies dicecar oleh penyidik sebanyak 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi laporan sepanjang 23 halaman. Menurut dia, semua pertanyaan sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ditambah dan tak dikurangi.

Baca Juga

Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq

“Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan,” ujar Anies. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi
Indonesia
Simpanan Orang Indonesia di Atas Rp 5 Miliar Meningkat selama Pandemi

Pada Juli 2021, jika melihat secara tahunan (yoy), memang secara umum simpanan nasabah selalu memang mengalami kenaikan.

Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai
Indonesia
Kasus Penabrak dengan Todong Senjata di Duren Sawit Berakhir Damai

Untuk kasus kepemilikan senjata api oleh MFA tidak dihentikan. Polisi sendiri telah menetapkan MFA sebagai tersangka terkait ini.

PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19
Indonesia
PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19

"Kita sudah mempunyai aplikasi PeduliLindungi, dengan PeduliLindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi serta dievaluasi status mobilisasinya," papar Wamenkes.

Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi
Indonesia
Jadi Sasaran 'Kemarahan' Rakyat, DPR: Tak Suka Nanti Jangan Dipilih lagi

Ini sebagai masukan untuk introspeksi ke depan baik secara prosedur, baik secara substansi

Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M
Indonesia
Ini Kata Gulkarmat atas Temuan BPK Soal Kelebihan Bayar Rp6,5 M

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mengklaim telah memulangkan uang lebih dari pembelian alat pemadam kebakaran (damkar).

Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong
Indonesia
Percepat Pemulihan Ekonomi, Surabaya Dampingi Toko Klontong

Disdag Surabaya akan mengevaluasi perkembangan unit usaha tersebut agar terdeteksi kekurangan yang harus diperbaiki.

MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin
Indonesia
MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin

Penyidik KPK tiba di Gedung Nusantara III DPR, Rabu (28/4) malam, sekitar pukul 18.00 WIB

Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19
Indonesia
Cerita Bhabinkamtibmas Gambir Masuk di Zona Merah COVID-19

Tak jarang, ia mendengar keluhan dari beberapa pasien

Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak

Dua Oknum Pegawai BNI Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Bilyet
Indonesia
Dua Oknum Pegawai BNI Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Bilyet

Dit Tipideksus Bareskrim Polri kembali menetapkan dua pegawai BNI Cabang Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tersangka.