Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab Massa menunggu kedatangan Rizieq Shihab di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Polisi akan memeriksa sejumlah orang terkait acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putri pimpinan FPI, Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, karena diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa beberapa saksi-saksi terkait dalam acara itu. Termasuk juga akan memeriksa penyelenggara hajatan itu.

“Mau kita klarifikasi,” kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11).

Baca Juga

Alasan DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab

Belum diketahui apakah penggelar hajatan itu adalah Habib Rizieq Shihab atau bukan. Irjen Argo menyebut tim yang akan menangani adalah dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

“Tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya nanti yang akan menangani,” ungkap Argo.

Selain itu, menurut Argo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan sejumlah otoritas terkait juga akan diminta keterangannya.

"Kepada anggota binmas yang bertugas di protokol kesehatan, RT, RW, satpam, linmas, lurah, camat, wali kota Jakpus, kemudian KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, kemudian beberapa tamu yang hadir," ucap Argo.

Dia melanjutkan, polisi akan meminta klarifikasi untuk mencari tahu apakah ada dugaan pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Rencana akan kami lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan," tutur Argo Yuwono.

Baca Juga

Kegiatan Rizieq Shihab Juga Berimbas Terhadap Nasib 2 Kapolres

Adapun, Pasal 93 UU Karantina Kesehatan menyebutkan: "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki
Indonesia
ICW Kecam Kejagung Beri Pendampingan Hukum Jaksa Pinangki

"Sehingga pendampingan hukum yang diberikan dikhawatirkan akan digunakan untuk melindungi Jaksa Pinangki dari jerat hukum," tegas dia.

PN Jaksel Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab
Indonesia
PN Jaksel Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Chat Mesum Rizieq Shihab

"Tindakan penghentian penyidikan itu tidak sah menurut hukum dan memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikannya," kata Suharno

Akun Medsosnya Diblokir, Trump Ancam Balas Dendam
Dunia
Akun Medsosnya Diblokir, Trump Ancam Balas Dendam

"Ini akan jadi bencana bagi mereka. Mereka membagi dan memecah belah," kata Trump

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar

Hadi mengatakan bakal mengikuti aturan hukum karena yakin apa yang ia lakukan baik bagi bangsa.

Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga
Indonesia
Rencana Pelibatan TNI dalam Tangani Terorisme Berpotensi Langgar Hak Warga

Pasalnya, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu
Indonesia
Tarif Tol ke Bandung dari Cikampek Naik Rp3 Ribu

Dalam penyesuaian tarif tol ini terdapat penurunan tarif pada angkutan logistik dengan golongan kendaraan III dan V.

Kejagung Periksa Bos Trimegah Aset Manajemen Terkait Kasus ASABRI
Indonesia
Kejagung Periksa Bos Trimegah Aset Manajemen Terkait Kasus ASABRI

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi terkait kasus dugaan korupsi PT. ASABRI. Salah satunya yakni, Direktur Utama PT Trimegah Aset Manajemen berinisial AD.

Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek
Indonesia
Pemprov DKI Berharap tak Ada Lonjakan Kasus COVID-19 setelah Libur Imlek

Pemprov DKI Jakarta berharap tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota pasca libur panjang perayaan Tahun Imlek pada Jumat (12/2), Sabtu (13/2) dan Minggu (14/2) kemarin.

KPK Jebloskan Bupati Lampura ke Rutan Bandar Lampung
Indonesia
KPK Jebloskan Bupati Lampura ke Rutan Bandar Lampung

Eksekusi ini menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menghukum Agung dengan pidana 7 tahun penjara.

Bantu Korban Gempa, 2 Polda di Sulawesi Kerahkan Brimob ke Sulbar
Indonesia
Bantu Korban Gempa, 2 Polda di Sulawesi Kerahkan Brimob ke Sulbar

Jajaran Polri terutama Polda sekitar Sulawesi Barat mengirimkan sejumlah bantuan.