Polisi Periksa Panitia Penyelenggara Acara Rizieq Shihab Massa menunggu kedatangan Rizieq Shihab di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Polisi akan memeriksa sejumlah orang terkait acara Maulid Nabi Muhammad dan akad nikah putri pimpinan FPI, Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, karena diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan memeriksa beberapa saksi-saksi terkait dalam acara itu. Termasuk juga akan memeriksa penyelenggara hajatan itu.

“Mau kita klarifikasi,” kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11).

Baca Juga

Alasan DKI Tidak Bubarkan Massa di Hajatan Rizieq Shihab

Belum diketahui apakah penggelar hajatan itu adalah Habib Rizieq Shihab atau bukan. Irjen Argo menyebut tim yang akan menangani adalah dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya.

“Tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya nanti yang akan menangani,” ungkap Argo.

Selain itu, menurut Argo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan sejumlah otoritas terkait juga akan diminta keterangannya.

"Kepada anggota binmas yang bertugas di protokol kesehatan, RT, RW, satpam, linmas, lurah, camat, wali kota Jakpus, kemudian KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, kemudian beberapa tamu yang hadir," ucap Argo.

Dia melanjutkan, polisi akan meminta klarifikasi untuk mencari tahu apakah ada dugaan pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Rencana akan kami lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan," tutur Argo Yuwono.

Baca Juga

Kegiatan Rizieq Shihab Juga Berimbas Terhadap Nasib 2 Kapolres

Adapun, Pasal 93 UU Karantina Kesehatan menyebutkan: "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jateng dan Polresta Surakarta Sikat 9 Pelaku Premanisme
Indonesia
Polda Jateng dan Polresta Surakarta Sikat 9 Pelaku Premanisme

Polda Jawa Tengah bersama Polresta Surakarta menangkap kelompok premanisme bersenjata tajam di Solo yang kerap meresahkan warga Solo, Jawa Tengah.

Anies Perpanjang PSBB, Rumah Makan Diizinkan Buka Sampai Jam 8 Malam
Indonesia
Anies Perpanjang PSBB, Rumah Makan Diizinkan Buka Sampai Jam 8 Malam

Kepgub saat ini 51/2021 perusahaan rumah makan, restoran dan lain sebagainya diizinkan makan di tempat atau dine in

Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan
Indonesia
Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan

"Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," kata Novel kepada wartawan, Selasa (14/9).

Dua Penyidik KPK Tegaskan Tak Intimidasi Operator Ihsan Yunus
Indonesia
Dua Penyidik KPK Tegaskan Tak Intimidasi Operator Ihsan Yunus

Yogas merupakan operator lapangan legislator PDIP Ihsan Yunus terkait pengadaan bansos sembako untuk penanganan COVID-19.

Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan
Indonesia
Peringatan Hari Raya Idul Fitri, PBNU Peringatkan Umat Tak Abai Protokol Kesehatan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) manyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 H.

Prof Azyumardi Khawatir Masa Depan Riset Redup Pasca-Peleburan ke BRIN
Indonesia
Prof Azyumardi Khawatir Masa Depan Riset Redup Pasca-Peleburan ke BRIN

Penting menggarisbawahi perlunya pengunduran deadline integrasi ke BRIN tidak dipatok akhir tahun 2022.

BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia
Indonesia
BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia

Boy menekankan kepada masyarakat agar bijak

Pemprov DKI Belum Sikapi Putusan MA yang Kabulkan PK Relamasi Pulau H
Indonesia
Pemprov DKI Belum Sikapi Putusan MA yang Kabulkan PK Relamasi Pulau H

Biro Hukum DKI masih akan mempelajari lalu akan menyikapinya

Wisatawan yang Berlibur ke Bali Wajib Tes PCR
Indonesia
Wisatawan yang Berlibur ke Bali Wajib Tes PCR

Kebijakan ini berlaku dua hari sebelum wisatawan tersebut masuk ke pulau Dewata terutama saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

KPPPA Dorong Proses Hukum Kasus Dugaan Pemerkosaan 4 Siswi Papua
Indonesia
KPPPA Dorong Proses Hukum Kasus Dugaan Pemerkosaan 4 Siswi Papua

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mendorong pihak kepolisian menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjerat terduga pelaku insiden biadab tersebut.