Polisi Periksa Ferdinand Hutahaean Pada Pekan Depan Ferdinand Hutahaean. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Ferdinand Hutahaean, terlapor kasus dugaan ujaran kebencian.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, surat pemanggilan telah dilayangkan Kamis (6/1) kemarin kepada Ferdinand Hutahaean.

Baca Juga:

Penanganan Kasus Ferdinand Hutahaean Masuk Tahap Penyidikan

"Untuk surat panggilan sudah dikirim, dan rencana Senin, 10 Januari dipanggil untuk memberikan keterangan," kata Dedi saat dikonfirmasi, Jumat.

Dedi menyebutkan, Polri akan memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ujaran kebencian diduga dilakukan Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya, penyidik Dittipidsiber Polri telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik telah memeriksa saksi sebanyak 10 orang, di antaranya saksi pelapor, sakti yang mengetahui kejadian perkara, serta lima saksi ahli.

Kelima saksi ahli yang dimintai keterangan terdiri atas ahli agama, ahli sosiologi, ahli pidana, ahli ITE dan ahli komunikasi.

Ferdinand Hutahaean dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), pada Rabu (5/1) terkait cuitannya yang bermuatan ujaran kebencian mengandung unsur SARA.

Ferdinand dilaporkan terkait dugaan melanggar Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Pasal 14 ayat (1) dan ayat 2 KUHP.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan surat pemanggilan telah dilayangkan Kamis (6/1) kemarin kepada Ferdinand Hutahaean. ANTARA/Laily Rahmawaty/am.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan surat pemanggilan telah dilayangkan Kamis (6/1) kemarin kepada Ferdinand Hutahaean. ANTARA/Laily Rahmawaty/am.

Nama Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan usai mengunggah kalimat kontroversi yang diduga sebagai penistaan agama melalui akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada 4 Januari 2022.

Usai unggahan itu, tagar #TangkapFerdinand pun trending di media sosial Twitter. Banyak yang mengecam cuitan Ferdinand Hutahaean atas dugaan penistaan agama.

Ferdinand Hutahaean saat dikonfirmasi menyatakan bersedia memenuhi panggilan kepolisian pada Senin (10/1) mendatang serta mengaku telah menerima surat pemberitahuan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan surat panggilan pemeriksaan pada Kamis (6/1).

"Saya akan memenuhi panggilan Bareskrim itu nanti Senin," kata Ferdinand. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Periksa Saksi dalam Perkara yang Menyeret Nama Ferdinand Hutahaean

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'
Indonesia
INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'

Tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

Aturan Naik Kereta Jarak Jauh Makin Ketat, Anak Wajib Sudah Divaksin
Indonesia
Aturan Naik Kereta Jarak Jauh Makin Ketat, Anak Wajib Sudah Divaksin

Vaksin minimal dosis pertama. Jika belum dapat divaksin dikarenakan alasan medis, dapat menyertakan surat keterangan dari dokter spesialis atau dokter rumah sakit pemerintah sebagai pengganti vaksin.

Harga Minyak Goreng Tembus Rp 24.000 Per Liter, Pedagang Eceran Tak Berani Kulak
Indonesia
Harga Minyak Goreng Tembus Rp 24.000 Per Liter, Pedagang Eceran Tak Berani Kulak

Pedagang ecer di Kota Solo, Jawa Tengah mengeluhkan harga minyak goreng yang tinggi dari distributor.

Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang
Indonesia
Kemenkumham Diminta Evaluasi Pasca Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta melakukan evaluasi sistem penanganan kebakaran di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

BPPTKG Nilai Ada Kemungkinan Erupsi Gunung Merapi Seperti Semeru
Indonesia
BPPTKG Nilai Ada Kemungkinan Erupsi Gunung Merapi Seperti Semeru

Pelaku wisata direkomendasikan tidak melakukan kegiatan pada daerah potensi bahaya

Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Indonesia
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.

Indonesia Butuh Bandwidth 55 Terabit Per Detik pada 2025
Indonesia
Indonesia Butuh Bandwidth 55 Terabit Per Detik pada 2025

Pemerintah memproyeksikan kebutuhan kapasitas pita lebar bandwidth internet di Indonesia pada 2025 mencapai 55 terabit perdetik atau persecond (tbps).

Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar
Indonesia
Alfamart Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ambruknya Gerai di Banjar

"Alfamart akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban," sambungnya

Warga Binaan di Yogyakarta Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Warga Binaan di Yogyakarta Mulai Divaksin COVID-19

Dari sembilan lapas/rutan di DIY, tinggal tiga lapas yang belum melaksanakan vaksinasi

Subsidi Jemaah Haji Tahun Ini Rp 41 Juta Per Orang
Indonesia
Subsidi Jemaah Haji Tahun Ini Rp 41 Juta Per Orang

Besaran BPIH yang telah ditentukan pemerintah Indonesia tahun ini sebesar Rp 39,8 juta per orang.