Polisi Pastikan Tidak Ada Proses Seleksi Bagi 57 Mantan Pegawai KPK Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kepolisian memastikan perekrutan 57 mantan pegawai KPK yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak akan melalui proses seleksi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Tidak ada seleksi. Artinya kami menawarkan. Tentu dari pihak eks pegawai KPK itu sendiri, tentu dilihat dari koordinasinya bentuknya seperti apa," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di kantornya, Senin (11/10).

Baca Juga:

KPK Lempar Bola ke BKN Soal Kredibilitas TWK Novel Baswedan Cs

Ramadhan mengatakan, penempatan puluhan eks pegawai KPK itu akan disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Polri tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN RB.

"Eks pegawai KPK itu bukan penyidik semua. Tentu penempatan disesuaikan dengan kompetensinya. Itu berdasarkan koordinasi antara SDM Polri, BKN, dan Kemenpan RB," jelasnya.

Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang mengakui belum mendengar ada eks pegawai KPK yang menerima tawaran tersebut.

"Kalau pertemuan memang ada, tapi soal pegawai sudah menerima saya belum dengar," kata Rasamala kepada wartawan

Sepanjang pengetahuannya, proses rekrutmen masih dalam tahap penyusunan konsep hukum. Menurutnya, para eks pegawai KPK bakal menentukan sikap apabila segala hal mengenai mekanisme perekrutan dirampungkan.

"Karena yang saya pahami ini masih proses dan menyusun konsep hukumnya dulu, baru bisa memutuskan ya,” ucap Rasamala.

Pegawai KPK. (Foto: Antara)
Pegawai KPK. (Foto: Antara)

Ia mengungkapkan, hingga kini ke-57 mantan pegawai KPK masih terus intensif melakukan komunikasi antarsatu sama lain.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran ini merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya mereka sebagai ASN KPK.

Sigit menuturkan, usulan ini pun sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.

"Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

Digaet Polisi, Polemik Berkepanjangan Hasil TWK Diyakini Berhenti

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta

Akun Facebook dengan nama pengguna “Ari Ramadhan” mengunggah sebuah tautan untuk memeriksa nama-nama penerima BLT UMKM bulan Januari 2022.

Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
Indonesia
Jokowi Proses Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Joko Widodo telah memproses Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) pengganti almarhum Tjahjo Kumolo yang tutup usia pada Jumat (1/7) lalu.

Prakiraan Cuaca: Sejumlah Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Sejumlah Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memperingatkan masyarakat terhadap potensi hujan dengan beragam intensitas turun di sejumlah wilayah.

Indonesia Berkaca dari Tiga Negara dalam Pencegahan Masuknya Varian Omicron
Indonesia
Indonesia Berkaca dari Tiga Negara dalam Pencegahan Masuknya Varian Omicron

Terdapat tiga negara yang dapat dijadikan pembelajaran untuk mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia.

Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya
Indonesia
Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya

Olivia Nathania resmi ditahan di Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS.

Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap
Indonesia
Wakil Ketua KPK: Jika Pacar Anda Bupati, Pemberian Bisa Dianggap Suap

"Anda dengan pacar Anda dengan mertua, itu tidak masalah, tetapi kalau kemudian ternyata pacar Anda adalah bupati, mertua Anda adalah Dirjen atau menteri, itu yang kemudian sudah diliputi aspek hukum gratifikasi," kata Ghufron saat memberi sambutan dalam webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mancabut Akar Korupsi" disiarkan kanal Youtube KPK, Selasa (30/11).

Anies Siap Terapkan PPKM Level 3 di Jakarta
Indonesia
Anies Siap Terapkan PPKM Level 3 di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya akan siap melaksanakan aturan baru yang dibuat pemerintah pusat.

Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah
Indonesia
Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah

Gubernur Maluku melantik sejumlah penjabat di wilayah Maluku, salah satunya Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang dilantik menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB). Brigjen Andi Chandra As'aduddin dilantik menjadi pejabat menggantikan Bupati Seram Bagian Barat, Yustinus Akerina yang masa jabatannya berakhir 22 Mei 2022 lalu.

Ribuan Orang Nonton World Superbike, Minat Wisata ke Lombok Bakal Meningkat
Indonesia
Ribuan Orang Nonton World Superbike, Minat Wisata ke Lombok Bakal Meningkat

Ini menjadi pemicu bagi aktor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal untuk memberikan kesan yang baik dan mendalam tentang Mandalika.

Cara Gibran Cegah ASN Mudik saat Tahun Baru
Indonesia
Cara Gibran Cegah ASN Mudik saat Tahun Baru

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengambil kebijakan mengandangkan seluruh kendaraan dinas jelang libur Tahun Baru.