Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono (kanan). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Meraputih.com - Polri mengaku telah bekerja secara profesional menangani kasus yang melibatkan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

Napoleon mengajukan gugatan praperadilan perihal penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

"Tentunya selama ini Polri sudah bekerja secara profesional," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (30/9).

Baca Juga

Berkas Perkara Lengkap, Djoko Tjandra Cs Siap Diseret ke Meja Hijau

Untuk menghadapi gugatan praperadilan tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis telah membentuk tim yang terdiri dari penyidik Bareskrim Polri dan anggota Divisi Hukum Polri.

Terdapat 10 anggota kepolisian yang diturunkan untuk mengikuti proses persidangan. Awi mengatakan, pihaknya siap menghadapi sidang tersebut. "Kita hadapi apa pun fakta-fakta hukum di pengadilan, kita akan sampaikan, kita akan hadapi," ucap dia.

Polisi akan membeberkan apapun yang dibutuhkan dalam sidang praperadilan tersebut. Yang jelas, penetapan tersangka Irjen Napoleon berangkat dari berbagai fakta temuan lapangan penyidik.

"Kita akan sampaikan, kita akan hadapi, tentunya selama ini Polri sudah hadapi secara profesional. Kita sama-sama lihat nanti hasilnya," jelas Awi.

Sidang perdana permohonan praperadilan yang dilayangkan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte terkait penetapan tersangka dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (28/9).

Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.
Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Tim penasihat hukum Irjen Napoleon sendiri mengaku mengajukan 38 alat bukti untuk mematahkan sangkaan Bareskrim Polri.

"Jadi gini, kalau urusan duit itu, duitnya bawa sini deh. Saya ngga mau tanggapin. Kalau narasi, cerita, aduh saya ngga mau tanggapin. Duitnya mana? Itu saja. Kalau 20 ribu USD kan jelas, katanya ada duit yang itu kan Rp 15 miliar, Rp 10 miliar, Rp 7 miliar, Rp 3 miliar. Duitnya mana? nggak lihat," ujar salah satu penasihat hukum Napoleon, Gunawan Raka.

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Barang bukti tersebut, diyakini dapat membuktikan bantahan kliennya.

"Semua terpatahkan oleh bukti-bukti yang saya ajukan hari ini. Untuk selanjutnya akan kami tanggapi dalam kesimpulan setelah selesai pemeriksaan perkara. 38 alat bukti. Semua alat bukti kita sampaikan, lengkap dan sudah sah sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim membuat keputusan," ucap Gunawan.

Baca Juga

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan

Dalam sidang praperadilan, tim hukum Bareskrim Polri menyebut Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang dari Djoko Tjandra sebesar Rp 7 miliar. Irjen Napoleon meminta uang tersebut sebagai imbalan penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

"Kemudian dibagi 3, sebesar 20 ribu USD kepada Prasetijo, 30 ribu USD untuk Tommy Sumardi, dan 50 ribu (USD) untuk Irjen Napoleon Bonaparte. Namun Irjen Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan jumlah tersebut dan meminta sebesar Rp 7 miliar," kata tim kuasa hukum Bareskrim Polri. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH