Polisi Masih Selidiki Kasus Pemberian THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Ilustrasi. ANTARA/Shutterstock/am.

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus OTT terkait dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan kasus tersebut baru saja diterima penyidik, sehingga pihaknya masih mempelajari kasus tersebut.

Baca Juga:

Respons Kemendikbud setelah Rektor UNJ Ditangkap KPK

"Hari ini (diterima), sekarang masih didalami penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa, baru itu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (22/5).

Dia mengatakan, status kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan jika memenuhi unsur pidana maka pihak kepolisian akan segera menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Kasus ini masih dalam bentuk penyelidikan sehingga Polda Metro Jaya sudah terima sekarang masih pendalaman," kata dia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisarsi Besar Polisi Yusri Yunus. ANTARA/Fianda Rassat
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisarsi Besar Polisi Yusri Yunus. ANTARA/Fianda Rassat

Sementara itu, KPK memberikan klarifikasi soal operasi tangkap tangan terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

KPK awalnya diminta bantuan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dugaan akan adanya pemberian uang.

Informasinya uang THR itu akan dibagikan kepada beberapa sejumlah pegawai Kemendikbud.

Baca Juga:

KPK Tangkap Rektor UNJ Terkait Pemberian THR ke Pejabat Kemendikbud

Berdasarkan hal tersebut, KPK kemudian melakukan OTT. Dalam OTT itu, KPK menangkap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor.

Saat penangkapan, KPK menemukan uang sebesar USD 1.200 (setara Rp 17.514.000) dan Rp 27,5 juta. Diduga, uang itu merupakan hasil urunan THR yang diminta Rektor UNJ, Komarudin.

Namun, berdasarkan pemeriksaan awal, KPK masih belum menemukan keterlibatan penyelenggara negara sebagaimana kewenangan KPK. (Knu)

Baca Juga:

OTT KPK Terhadap Rektor UNJ Dinilai Tidak Berkelas dan Memalukan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK
Indonesia
Pinangki dan Djoko Tjandra Dijerat Pasal TPPU, Kejagung Gandeng PPATK

Selain itu, jaksa penyidik pun telah menggeledah beberapa lokasi

Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu
Indonesia
Pelaku Penembakan Laskar FPI Ternyata Tewas Sejak Januari Lalu

Salah satu polisi yang diduga menembak anggota laskar FPI dalam kasus Tol Jakarta-Cikampek Km 50 meninggal dunia karena kecelakaan tunggal.

Anies dan Riza Positif COVID-19, Balai Kota DKI Tetap Buka
Indonesia
Anies dan Riza Positif COVID-19, Balai Kota DKI Tetap Buka

Ada sejumlah gedung di Balai Kota DKI yang tak ditutup dan tetap beroperasi melayani tamu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

 Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman
Indonesia
Din Syamsuddin: Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS Bentuk Kezaliman

"Bahwa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata," kata Din

Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp203,9 Triliun untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Pemerintah menggelontorkan dana Rp203,9 Triliun untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung
Indonesia
Belum Juga Periksa Rini Soemarno di Kasus Jiwasraya, AEPI: Ada Apa dengan Kejagung

Kejagung sempat berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi

Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Menkes Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

Mantan bankir itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal pembelian vaksin tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menhub Budi Karya Pulang ke Rumah usai Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Menhub Budi Karya Pulang ke Rumah usai Sembuh dari COVID-19

Budi Karya harus menjalani karantina mandiri di rumah selama dua minggu.

Sejumlah Anak Buah Gubernur Anies Reaktif COVID-19, Gedung Balai Kota Ditutup
Indonesia
Sejumlah Anak Buah Gubernur Anies Reaktif COVID-19, Gedung Balai Kota Ditutup

Penutupan sementara dilakukan di lantai 7 Blok G gedung Balai Kota DKI Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Helikopter Buang Jenazah Korban COVID-19 di Laut Meksiko
Indonesia