Polisi Masih Proses Kasus Dugaan Pencucian Uang Ustaz Bachtiar Nasir Bachtiar Nasir. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

MerahPutih.com - Penyidik Bareskrim Mabes Polri kembali mengusut kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), Ustaz Bachtiar Nasir. Namun dipastikan kasus tersebut tetap berjalan. Bachtiar merupakan petinggi PA 212.

Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, ada kemungkinan Bachtiar bakal diproses kembali.

Baca Juga: Pengamat Jelaskan Kasus Ustaz Bachtiar Nasir Bukan Kriminalisasi

Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo
Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo

"Saya tanya tim penyidik Bareskrim, kasusnya on progres, artinya tetap jalan,” kata Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7)

Dedi tambahkan, alasan pihaknya tidak bisa memeriksa yang bersangkutan lantaran tersangka mengaku mempunya kesibukan. Kendati demikian, lanjut Dedi, hingga saat ini penyidik masih menunggu kehadiran tersangka.

"Ya kami masih menunggu komunikasi dengan pihak pengacara. Kan masih dikomunikasikan terus oleh para penyidik," ujar Dedi.

Baca Juga: Prabowo Sebut Bachtiar Nasir Korban Kriminalisasi Ulama

Diketahui, Bachtiar dituduh menggunakan dana YKUS untuk kepentingan pribadi. Dana yang terkumpul untuk yayasan itu dikatakan terpakai untuk membiayai konsumsi massa yang mengikuti aksi unjuk rasa pada 2016. Dana itu juga digunakan untuk pengobatan korban luka dalam Aksi 411 di Jakarta.

Baca Juga: Polisi Punya Bukti Kuat Pencucian Uang Bachtiar Nasir, Apa Saja?

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. (MP/Ponco Sulaksono)
Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir. (MP/Ponco Sulaksono)

Atas kejadian itu, Bachtiar diduga melanggar Pasal 70 jo Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 atau; Pasal 374 KUHP jo Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau; Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau; Pasal 63 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH