Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sengketa industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan masih sering terjadi, terutama dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau konflik lainnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Desk Ketenagakerjaan Polri jadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industrial; sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja.
"Sudah kami siapkan tahapan-tahapannya,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/1).
Tahapan-tahapan dalam desk ini, akan dimulai dari pelaporan, pelaksanaan gelar perkara, dan dilanjutkan dengan tahapan mediasi antara kedua belah pihak.
Baca juga:
Aturan Pensiun 59 Tahun, Tekanan Pekerja Sejahtera di Usia Senja Makin Berat
“Kalau kemudian ini (tahapan mediasi, red.) juga tidak terjadi, maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimatum remedium,” ucapnya.
Ia meyakini, tenaga kerja Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tidak kalah dengan tenaga kerja dari luar negeri. Apabila hak-hak tenaga kerja terjamin, maka akan tercipta hubungan industrial yang harmonis dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik.
“Tentunya harapan kami, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dijadikan target yang oleh Bapak Presiden RI Prabowo Subianto di angka 8 persen. Kami harapkan desk tenaga kerja ini bisa memberikan manfaat untuk semuanya,” ujarnya.
Keberadaan desk ini merupakan bentuk keberpihakan kepolisian terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selalu terjadi karena adanya dinamika global.
Desk ini dapat menjadi saluran bagi para tenaga kerja untuk menyampaikan keluhannya agar situasi perindustrian di Indonesia dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi kolaborasi yang tercipta dalam desk baru tersebut dan menyatakan siap bekerja sama dengan Polri.
"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua pemangku kepentingan, kementerian, bagaimana kolaborasi itu harus ada,” ujarnya.
Lingkungan kerja yang nyaman akan berdampak pada produktivitas kerja yang baik dan selanjutnya berdampak pada daya saing industri di Indonesia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. (*)
