Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ HO-Polri)

MerahPutih.com - Berkas perkara sembilan petinggi hingga anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersangka penghasutan terkait demo tolak omnibus law berakhir ricuh sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Sudah tahap 1, (dilimpahkan) minggu lalu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Awi menyampaikan pengembangan penyidikan kasus tersebut masih dilakukan. Salah satunya pemanggilan Ketua Komite Eksekutif Ahmad Yani.

Baca Juga

Gatot dan Din Syamsudin Diminta Siapkan Bantuan Hukum untuk Petinggi KAMI yang Ditangkap

"(Pemanggilan Ahmad Yani) kan pengembangan AP (Anton Permana) tadi. Kan saya bilang pengembangan," ujarnya.

Meskipun berkas perkara telah rampung, Awi menyampaikan penyidik masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Salah satu saksi yang masih akan diperiksa adalah Ketua Eksekutif KAMI Ahmad Yani.

"Itu pengembangan AP. Kalau yang persidangan, ikuti saja persidangan. Nanti kalau ada fakta baru, ada fakta persidangan nanti kita sama-sama jadikan evaluasi ke depannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, berkas perkara 3 dari 9 tersangka itu milik dari petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yaitu Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Selain itu, ada 4 anggota KAMI Medan yaitu Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Sementara dua tersangka lainnya yaitu Kingkin Anida dan Dedy Wahyudi pemilik akun media sosial @podoradong.

Baca Juga

Petinggi KAMI Diborgol dan Dipamerkan ke Publik, Fadli Zon: Belanda Lebih Manusiawi

Seluruh tersangka disangkakan dengan pasal berbeda-beda. Di antaranya, Undang-Undang ITE, pasal ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Sejumlah Pertemuan Walkot Tanjungbalai dengan Eks Penyidik Robin
Indonesia
KPK Dalami Sejumlah Pertemuan Walkot Tanjungbalai dengan Eks Penyidik Robin

Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Robin bertemu Syahrial di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Oktober 2020

PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib
Indonesia
PBNU Nyatakan Dalam Keadaan Darurat, Hukum Penggunaan Vaksin Wajib

Vaksinasi termasuk hifdzun nafs atau upaya menjaga jiwa dalam ajaran Islam

Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia

Anggota Polri dan Jakarta Rescue diturunkan dalam pencarian dan evakuasi

Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru
Indonesia
Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah dan menembus rekor baru.

Menkes Berharap 70 Persen Warga Mau Divaksinasi
Indonesia
Menkes Berharap 70 Persen Warga Mau Divaksinasi

Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Anjlok
Indonesia
Buntut Larangan Mudik, Jumlah Penumpang Angkutan Umum Anjlok

Sedangkan, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan keberangkatan mencapai sekitar 3.856 orang

DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata
Indonesia
DIY Masuk PPKM Level 2, Pemda Buka Lokasi Wisata

Dalam Inmendagri tersebut, sejumlah fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakar Keuangan AS Sebut Pinjol Ramai Peminat di Negara Suka Ngutang

Di dalam tangkapan layar tersebut juga tampak seorang wanita berkebangsaan asing.

Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya
Indonesia
Satgas Penanganan COVID-19 Bentuk Satgas Prokes, Ini Tugas dan Anggarannya

Surat Edaran itu berlaku efektif mulai 1 September 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan.

Pemprov DKI Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang
Indonesia
Pemprov DKI Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang

Kerja sama tersebut juga bukan sekadar seremonial saja