Polisi Harus Bongkar Jual Beli Senjata di Balik Penembakan Aparat Dishub di Makassar Rilis pengungkapan kasus penembakan pegawai Dishub Makassar di Makassar, Sulsel, Senin (18/4/2022). ANTARA/Muh Hasanuddin

MerahPutih.com - Fakta baru terungkap dalam kasus penembakan pegawai Dishub Kota Makassar Najanuddin Sewang.

Dalam perkara itu, polisi telah menetapkan lima orang tersangka berinisial MIA (Kasatpol PP Makassar), SU, CA, AS, dan SL.

Bahkan, disinyalir ada bisnis jual beli senjata dari jaringan teroris via online.

Baca Juga:

Kasatpol PP Bunuh Pegawai Dishub, Polrestabes Makassar: Sudah Terencana

Pengamat kepolisian Gardi Gazarin meminta Polrestabes Makassar mengusut tuntas modus baru jual beli senjata api (senpi) organik yang dibeli dari jaringan teroris via online.

Gardi menyebut, transaksi itu tidak bisa dibiarkan, mengingat proses penjualan senpi ilegal itu sangat rapi.

Sehingga, perlu kontrol pengawasan koordinasi intens antara aparat berwenang dan Densus 88 Polri segera turun ikut mengusut.

"Termasuk seluruh jasa ekspedisi online tidak boleh abai atas pengiriman benda berbahaya ini," kata Gardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/4).

Menurut Gardi, polisi tidak bisa berhenti pada eksekutor sampai otak pelaku penembakan itu, tetapi juga harus mengungkap transaksi senjata api ilegal itu.

Gardi khawatir, jika hal ini tidak dituntaskan, kekhawatiran ke depan akan banyak korban penyalahgunaan senpi ilegal.

"Apalagi sampai bisa dibeli dengan begitu mudahnya secara online," terang Ketua Indonesia Cinta Kamtibmas yang juga wartawan senior di Kepolisian ini.

Gardi menyatakan, polisi harus melibatkan pihak atau instansi terkait tentang penggunaan dan penjualan senjata api agar semua peredaran senjata api ilegal bisa dihentikan.

"Begitu juga lebih mengintensifkan daftar ulang izin kepemilikan senjata api legal di bawah kontrol Polda dan instansi berwenang lainnya," harap Gardi.

Baca Juga:

Polisi Jamin Tidak Ada Penyekatan saat Mudik Lebaran

Sekadar informasi, Kapolrestabes Makassar Kombes Budhi Haryanto mengatakan, pelaku membeli pistol untuk menembak pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang dari jaringan teroris.

"Pistol jenis revolver itu dibeli secara online (daring) oleh tersangka via jaringan teroris," kata Kombes Budhi Haryanto kepada pers di Makassar, Sulsel, Senin (18/4).

Hasil uji forensik di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Cabang Makassar menyebutkan, pistol tersebut bukan rakitan, melainkan senjata pabrikan. Begitu juga dengan proyektil berkaliber 33 dan 38 adalah hasil pabrikan.

Saat kejadian, tiga butir peluru ditembakkan pelaku dan selongsong pelurunya sudah disita. Demikian halnya dengan peluru utuh yang berjumlah 53 butir, termasuk senjata jenis pistol revolver tersebut.

Sayangnya, Budhi enggan memerinci jaringan teroris mana yang menjual senpi itu.

Dalam perkara itu, polisi telah menetapkan lima orang tersangka berinisial MIA (Kasatpol PP Makassar), SU, CA, AS, dan SL.

MIA atau Iqbal Asnan bertindak sebagai otak dari pembunuhan, dibantu empat orang lainnya sebagai perencana dan eksekutor.

Pihaknya telah memeriksa 25 orang, termasuk kamera pengawas (CCTV) di 10 titik, baik sepanjang Jalan Danau Tanjung Bunga maupun Jalan Metro.

Penembakan pegawai Dishub Makassar Najamuddin Sewang terjadi sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Danau Tanjung Bunga, Minggu (3/4), usai mengatur lalu lintas di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian sempat menyatakan sebagai kasus kecelakaan lalu lintas tunggal karena adanya serangan jantung. Begitu juga ketika dibawa ke rumah sakit terdekat.

Namun, saat jenazah tiba di rumah dan akan dimandikan, pihak keluarga menemukan lubang. Seperti bekas tembakan pada bagian ketiak kiri, hingga akhirnya jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. (Knu)

Baca Juga:

Kubu Ade Armando Segera Polisikan Sekjen PAN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Musibah Keluarga Ridwan Kamil, Dewan Pers Minta Media Tidak Buat Berita Ramalan
Indonesia
Musibah Keluarga Ridwan Kamil, Dewan Pers Minta Media Tidak Buat Berita Ramalan

Dewan Pers mengimbau kepada seluruh insan pers dan jajaran redaksi, melakukan pemberitaan dengan penuh tanggung jawab dan berdampak positif bagi publik.

Ferdy Sambo Diperiksa Bareskrim Selama Tujuh Jam
Indonesia
Ferdy Sambo Diperiksa Bareskrim Selama Tujuh Jam

Ferdy Sambo keluar dari kantor Dittipidum setelah diperiksa tujuh jam lamanya terkait tewasnya mantan ajudan, Brigadir J. Ia mendapat pengawal ketat.

Migrasi Siaran Analog ke Digital Merupakan Bagian dari Sejarah Perkembangan Bangsa
Indonesia
Migrasi Siaran Analog ke Digital Merupakan Bagian dari Sejarah Perkembangan Bangsa

“Migrasi TV Analog ke TV Digital merupakan bagian dari sejarah bangsa ini, yang diawali oleh Bapak Proklamator Soekarno. Republik ini terus dibangun dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi di belahan dunia,” tutur Philip dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/3).

Arus Balik Lebaran, Rest Area Diterapkan Sistem Buka Tutup
Indonesia
Arus Balik Lebaran, Rest Area Diterapkan Sistem Buka Tutup

Dilakukan rekayasa lalin buka/tutup guna mengurai kepadatan di dalam rest area.

Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen
Indonesia
Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen

Hal ini merupakan imbas dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu
Indonesia
Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu

sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

Gejala Gangguan Ginjal Akut pada Anak, Sulit Kencing hingga Air Seni Sedikit
Indonesia
Gejala Gangguan Ginjal Akut pada Anak, Sulit Kencing hingga Air Seni Sedikit

Sebanyak 55 persen dari jumlah kasus meninggal dunia atau 133 anak.

Biden Tinggalkan Asia, Korut Lakukan Peluncuran Tiga Rudal Balistik
Dunia
Biden Tinggalkan Asia, Korut Lakukan Peluncuran Tiga Rudal Balistik

Penembakan rudal itu berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Asia.

Cegah Pencatutan oleh Parpol, KPU Minta Masyarakat Cek Nama di Sipol
Indonesia
Cegah Pencatutan oleh Parpol, KPU Minta Masyarakat Cek Nama di Sipol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu (2024) dengan mengecek namanya terkait dengan status keanggotaan parpol pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

KPK Tolak Pengacara Lukas Enembe Minta Diperiksa di Papua
Indonesia
KPK Tolak Pengacara Lukas Enembe Minta Diperiksa di Papua

KPK menegaskan pemeriksaan bakal dilakukan di Jakarta.