Polisi Dinilai Gagal Benahi Lalu Lintas Jakarta, DPR Dituntut Turun Tangan Ketua ITW Edison Siahaan. Foto: net

MerahPutih.Com - Kesemrautan, kemacetan, pelanggaran hingga kecelakaan adalah potret nyata sehari-hari kondisi lalu lintas di Jabodetabek dan sejumlah kota besar Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah maupun Polri belum menjadi solusi efektif. Bahkan kurang memberikan dampak singnifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Uji Coba Ganjil Genap Atasi Kemacetan dan Polusi Udara

Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai penegakan hukum yang kurang maksimal dan belum tersedianya transportasi umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol jadi 'biang kerok' semerawutnya lalu lintas.

Edison berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 untuk ikut berperan aktif membangun dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat di setiap wilayahnya.

Akibat kemacetan seorang pak Ogah ikut jadi pengatur lalu lintas
Seorang warga mengatur lalu lintas di persimpangan kawasan Tebet Timur, Jakarta, Senin (24/7). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Hal itu dapat dilakukan saat masa reses anggota DPR dan DPD. Ketika itulah setiap anggota DPR/DPD melakukan sosialisasi dan mengimbau seluruh konstituennya agar tertib berlalu lintas dengan cara mamatuhi aturan," kata Edison kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Minggu (8/9).

Edison mengatakan, setiap anggota DPR dan DPD dapat membentuk kelompok cinta ketertiban dan keselamatan lalu lintas di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dan terus mengalir di hati dan fikiran setiap warga.

"Apabila kesadaran tertib berlalu lintas dan kepedulian masyarakat sudah tumbuh hingga menjadikan tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, proses untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas akan lebih cepat," jelas Edison.

Ia mengingatkan, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena hampir seluruh aktivitas masyarakat terkait dengan lalu lintas.

Baca Juga:

Mulai 9 September Polisi Bakal Tindak Pelanggar Ganjil Genap

Meskipun mewujudkan Kamseltibcarlantas merupakan tanggungjawab pemerintah khususnya Polri. Tetapi peran serta anggota DPR dan DPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.

Sebab, lanjut Edison, kondisi lalu lintas di sejumlah kota-kota besar di Indonesia khususnya Ibukota dan sekitarnya sudah dalam kondisi gawat darurat yang perlu perhatian semua pihak.

"Maka, mewujudkan Kamseltibcarlantas di seluruh ruas jalan di negeri ini juga merupakan tanggungjawab setiap anggota DPR dan DPD dalam bentuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat," pungkas Edison.(Knu)

Baca Juga:

Anies Dikritik, Penghapusan Ganjil-Genap Saat Weekend Ganggu Wisatawan



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH