Polisi Diminta Telusuri Motif di Balik Aliran Dana Asing ke Rekening FPI Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

MerahPutih.com - Polri diminta menelusuri dan mengungkap motif di balik aliran dana asing terhadap ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal ini, disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi.

Selain itu, kata Islah, pembekuan rekening ormas bentukan Rizieq Shihab tersebut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) dinilai tepat.

Baca Juga

Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo

"Memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," ucap Islah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (26/1).

Dikutip Antara, PPATK sebelumnya menemukan transaksi lintas negara dalam rekening milik orang-orang yang terafiliasi dengan ormas FPI.

Menurut Islah, pendanaan dalam gerakan radikal, ekstrem, dan terorisme di Indonesia selalu menjadi persoalan, sebab ketika penelusuran secara digital semakin ketat maka kelompok terorisme menggunakan jalur non digital untuk transaksi.

Ia mengingatkan belum lama ini ada temuan uang dari kotak amal digunakan untuk mendanai kegiatan teroris.

Rizieq Shihab. (Foto: Antara)
Rizieq Shihab. (Foto: Antara)

Beberapa kelompok, kata dia, menggunakan sirkular funding atau pencucian uang, yakni uang dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam negeri, lalu diendapkan di luar negeri, kemudian kembali ke dalam negeri.

Islah mencontohkan aksi Arab Spring yang membuat beberapa negara di Timur Tengah hancur-hancuran, ditengarai ada aliran dana luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat dalam upaya menghancurkan beberapa negara Arab yang dipimpin orang-orang yang dinilai totalitarian.

Pemimpin-pemimpin di Arab yang sangat karismatik dan disegani ditumbangkan, walaupun sebenarnya negaranya makmur, kata dia, misalnya Moammar Khadafi saat memimpin Libya.

Dalam konteks Indonesia, Islah menganalisis FPI bisa saja menjadi mesin curah, karena masih bisa bergerak di tataran normatif, kemudian FPI seperti dispenser untuk pendanaan kelompok ekstrem.

Islah menengarai adanya indikasi keterlibatan lembaga donasi dan beberapa orang top di Indonesia mendanai FPI, tetapi modelnya berputar, dikeluarkan ke luar negeri, lalu kembali ke Indonesia.

"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa men-'tracing' itu," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Komisi III Cecar Komjen Listyo Soal Tewasnya 6 Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan
Indonesia
Komnas HAM Rampungkan Investigasi Penembakan Laskar FPI dalam Sebulan

Komnas HAM bakal merampungkan investigasi tewasnya enam anggota laskar FPI dalam waktu sebulan.

Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat
Indonesia
Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat

Sikap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tertutup soal riwayat kesehatannya menuai kritikan.

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Hingga saat ini sebanyak 19 Rancangan PP dan empat Perpres telah selesai diharmonisasi dan siap diundangkan, sedangkan 21 peraturan pelaksana sisanya masih dalam proses dan hampir selesai.

Dikritik IPW, Boy Rafli Jelaskan soal Penunjukkannya sebagai Kepala BNPT
Indonesia
Dikritik IPW, Boy Rafli Jelaskan soal Penunjukkannya sebagai Kepala BNPT

Hal itu bukan berdasarkan Surat Keputusan (KEP)

Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup
Indonesia
Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup

Pimpinan Banser telah menegur Abu Janda agar tidak bicara lagi tentang NU atau atas nama Ansor

GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil
Indonesia
GP Ansor Harap Listyo Sigit Jadikan Polri Responsif dan Adil

Ansor mendorong Listyo agar membawa Polri semakin responsif dan adil dalam penegakan hukum

KRL Yogyakarta-Solo Mulai Beroperasi Minggu Depan, Ini Jadwalnya
Indonesia
KRL Yogyakarta-Solo Mulai Beroperasi Minggu Depan, Ini Jadwalnya

Kereta Rel Listrik (KRL) Yogyakarta-Solo akan mulai beroperasi minggu depan. Di tahap awal akan ada 20 perjalanan KRL setiap hari.

 WFH Bagi ASN Kembali Diperpanjang Sampai 4 Juni 2020
Indonesia
WFH Bagi ASN Kembali Diperpanjang Sampai 4 Juni 2020

SE tersebut mengatur perpanjangan pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

KUHP Anyar Mendesak Disahkan
Indonesia
KUHP Anyar Mendesak Disahkan

Hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin Indonesia

Akun Facebook Owi Gans mengunggah gambar hasil tangkapan layar artikel Liputan6.com berjudul “Anies Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpinan RI” oleh Fiki Ariyanti