Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 September 2020
Polisi Diminta Gandeng KPK Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). ANTARA FOTO/Aditya Putra

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung Kepolisian mengusut tuntas kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2020 silam.

Apalagi, Korps Bhayangkara menyebut terdapat dugaan pidana dalam kebakaran tersebut sehingga statusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"ICW mendukung langkah Kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian terbakarnya gedung Kejaksaan Agung," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Baca Juga:

Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan

ICW meminta kepolisian membentuk tim gabungan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus kebakaran tersebut.

Menurut Kurnia, keterlibatan KPK penting untuk mendalami motif di balik terbakarnya gedung tersebut.

Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/foc)
Foto udara gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). (ANTARA/Aditya Pradana Putra/foc)

Hal ini mengingat Kejagung sedang mengusut sejumlah perkara korupsi besar, salah satunya perkara dugaan suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari dan terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

"Yang mana timbul dugaan di tengah publik bahwa ada beberapa barang bukti dalam kasus itu yang ikut dilahap api. Sebagai contoh, CCTV di ruangan jaksa Pinangki," ujarnya.

Baca Juga:

Polri: Nyala Api Terbuka Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Kurnia menegaskan, untuk membongkar praktik kejahatan tidak hanya bersandar pada tersedianya dokumen penanganan perkara.

Menurutnya, alat bukti lain juga tak kalah penting. Untuk itu, jika terdapat pihak yang sengaja membakar gedung Kejagung, KPK dapat menerapkan pasal 21 UU Tipikor tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.

"Jika memang ditemukan ada pihak atau kelompok tertentu yang sengaja membakar gedung Kejaksaan Agung untuk menghambat penanganan perkara tersebut maka KPK dapat menjerat dengan Pasal 21 UU Tipikor dengan ancaman 12 tahun penjara," tutup Kurnia. (Pon)

Baca Juga:

Polisi Diminta Cari Pelaku Utama Pembakaran Gedung Kejagung

#Kejaksaan Agung #ICW
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan