Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Bertugas Amankan Sidang Parlemen OKI di DPR

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Mei 2025
Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Bertugas Amankan Sidang Parlemen OKI di DPR

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat mengecek pengamanan di sekitar DPR/MPR RI di Jakarta, Senin (12/5/2025). ANTARA/Ho-Humas Polres Metro Jakpus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 1.146 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya The 19th Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di gedung DPR/MPR RI.

Dalam pengamanan kegiatan ini, Polri mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah diarahkan agar tidak membawa senjata api.

“Ini bentuk komitmen kami menjaga suasana tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi seluruh tamu dari negara sahabat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/5).

Baca juga:

Ribuan Aparat Gabungan Dikerahkan di Gedung DPR Amankan Sidang OKI

Susatyo menjelaskan pengamanan dilakukan di lokasi utama sidang, rute kedatangan tamu negara, area penginapan, dan titik-titik strategis lainnya di kawasan Senayan. Pngamanan dilakukan secara ketat tapi tetap mengedepankan pendekatan humanis.

"Kami sudah petakan semua potensi kerawanan, dari lalu lintas, unjuk rasa, hingga gangguan non-fisik seperti siber. Semua kami antisipasi bersama instansi terkait," imbuh Kapolres Jakpus itu.

Kapolres juga meminta dukungan dari masyarakat agar kegiatan berlangsung lancar sekaligus menjaga citra Indonesia di mata dunia. “Mari bersama-sama jaga Jakarta tetap aman, tertib, dan menjadi rumah yang nyaman bagi para tamu internasional," tandasnya.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Sekedar informasi, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Sidang Umum Persatuan Parlemen Anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) mulai hari ini hingga 15 Mei 2025 mendatang.

PUIC merupakan forum anggota parlemen negara-negara Islam untuk saling bertukar pandangan dan menyepakati langkah-langkah konkret ke depan. Diskusi dalam standing committee akan berlanjut hingga keesokan harinya untuk merumuskan kebijakan bersama. (Knu)

#Organisasi Kerjasama Isalam (OKI) #DPR #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - 1 jam, 2 menit lalu
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - 1 jam, 28 menit lalu
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Netty secara mengejutkan memilih menyudahi masa dinas aktifnya demi mempertahankan prinsip serta hati nurani.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Bagikan